Breaking News

Hati-Hati, Situs-Situs Milik Aktivis Papua Diblokir, LBH Pers Ingatkan Hak Atas Kebebasan Berekspresi

Hati-Hati, Situs-Situs Milik Aktivis Papua Diblokir, LBH Pers Ingatkan Hak Atas Kebebasan Berekspresi.

Pada bulan April ini sejumlah situs internet yang menyuarakan tuntutan penuntasan pelanggaran HAM di Papua tidak dapat diakses alias sudah diblokir. Baru-baru ini situs milik Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yaitu ampnews.org telah diblokir secara sewenang-wenang tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Sebelumnya pemblokiran juga dialami situs infopapua.org,papuapost.com, dan freepapua.com.

 

Kepala Divisi Riset dan Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Asep Komarudin, mengatakan terlepas dari dugaan awal bahwa alasan terhadap pemutusan akses tersebut karena mengandung unsur “separatif”, tindakan itu seharusnya berpatokan pada standar hak asasi manusia.

 

“Jika yang melakukan pemblokiran itu adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) maka tindakan tersebut adalah sewenang-wenang dan melanggar kebebasan berekspresi,” katanya di Jakarta.

 

Menurut Asep, dugaan tersebut menguat karena sejumlah alasan. Pertama, Kominfo memblokir dengan tidak menggunakan  dasar hukum yang kuat. Walaupun pemerintah telah diberikan kewenangan melalui Pasal 40 ayat 2 UU ITE, namun implementasi pasal tersebut harus dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan sampai saat ini aturan tersebut belum ada.

 

Deklarasi kebebasan berekspresi di internet pada 2011 telah menyatakan mandat khusus terhadap pemblokiran/penyaringan situs yang bermuatan pornografi anak, hasutan untuk melakukan kekerasan, hasutan melakukan kebencian rasial atau agama yang membawa kepada diskriminasi.

 

Disaat yang sama Pelapor Khusus PBB telah menetapkan kriteria minimal yang harus dipenuhi agar pemblokiran tidak melanggar hukum internasional. Diantaranya, ketentuan pemblokiran harus jelas ditetapkan oleh undang-undang, penentuan tentang konten harus dilakukan oleh otoritas peradilan yang berwenang atau badan yang independen, dan mempublikasikan rincian detail daftar situs yang diblokir disertai dengan alasan keharusan untuk memblokir.

 

“Dari kriteria di atas, tidak ada satupun yang dipenuhi oleh Kominfo. Yang ada hanya ketertutupan informasi mengenai pemblokiran,” ungkap Asep.

 

Koordinator Aliansi Mahasiswa Papua, Frans Nawipa, mengatakan pemblokiran terhadap situs-situs milik aktivis dan LSM Papua dinilai tidak memiliki landasan hukum yang kuat.

 

“Kalaupun memang konten aampnews.org dan website lainnya dianggap Kominfo melanggar ketentuan perundang-undangan, seharusnya pembatasan hak ini, pembatasan yang dituangkan di dalam UU, dan dalam tujuan melindungi hak orang lain dan untuk memenuhi persyaratan aspek moralitas, ketertiban umum di dalam masyarakat,” katanya.

 

Situs-situs yang diblokir tersebut merupakan situs media online yang aktif dan kritis menyuarakan fakta kekerasan yang ada di Papua.

 

“Pemblokiran terhadap situs tersebut adalah salah satu bentuk pemutusan hak atas informasi masyarakat khususnya masyarakat Papua,” imbuhnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*