Breaking News

Hati-Hati Penjahat Pertambangan Berkeliaran, Kandidat Bermasalah Tunggangi Pilgub

Hati-Hati Penjahat Pertambangan Berkeliaran, Kandidat Bermasalah Tunggangi Pilgub.

Sejumlah kandidat Gubernur yang dikenal sebagai pejabat bermasalah dalam urusan pertambangan berkeliaran dan ikut sebagai kontestan dalam Pilkada Serentak 2018. Masyarakat diminta waspada dan hati-hati, serta tidak memilih para kandidat seperti itu.

Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur Pradarma Rupang mengatakan, setiap pihak harus mengungkap dan mengekspos latar belakang dan sepak terjang para kandidat, agar masyarakat terhindar dari calon pemerintah yang curang dan jahat.

Pradarma Rupang menyebut, di Kalimantan Timur, untuk kontestasi Pilgubnya, para kandidat diisi wajah-wajah lama yang bermasalah.

“Merekalah yang menjadi aktor utama penyebab krisis dan permasalahan rakyat. Mereka sudah lama duduk di kekuasaan politik Kalimantan Timur,” tutur pria yang menjadi Dinamisator Jatam Kaltim ini.

Kehadiran wajah-wajah lama itu, di saat masih berkuasa tak membawa manfaat bagi keselamatan rakyat dan lingkungan hidup di Kaltim. Berbagai persoalan krisis sosial dan ekologis yang dihadapi pun belum muncul dalam komitmen kandidat.

“Bahkan mereka  cenderung melanggengkan ketergantungan pada industri ekstraktif, salah satunya pertambangan sebagai dukungan untuk maju dalam bertarung di Pilgub nanti,” lanjut pria yang akrab disapa Darma ini.

Saat ini, kata dia, terdapat empat pasangan calon yang akan bertarung di Pilgubsu Kalimantan Timur 2018. Pasangan pertama, Andi Sofyan Hasdam dan Rizal Effendi. Menurut Darma, tidak pernah ditemukan dalam rekam jejaknya bersikap atas krisis rakyat dan lingkungan hidup akibat pertambangan batubara.

“Pasangan ini justru didukung oleh Partai Golkar, yaitu partai kendaraan politik yang sebelumnya mengusung Rita Widyasari (Bupati Kutai Kertanegara). Partai ini punya banyak jejak hitam terkait skandal pertambangan batubara. Partai ini pernah mengusung salah seorang tersangka korupsi,” bebernya.

Rupang me-review, Rita Widyasari adalah Kandidat Gubernur Kaltim, yang sebelum mendaftar tahun lalu tersandung kasus korupsi izin perkebunan kelapa sawit hingga tindak pidana pencucian uang senilai 448 Milliar rupiah. Dalam catatan Jatam, kata dia, Rita juga diduga mengobral dan memperpanjang 250 izin tambang.

Pada persidangannya, Rabu 21 Maret 2018, Jatam menemukan fakta kehadiran Andi Sofyan Hasdam dan Rizal Effendi dalam sidang kasus Rita Widyasari dan Khoirudin di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

Menurut Rupang, mereka melakukan foto bersama dengan menunjukkan pesan pilih nomor satu, yang diduga sebagai pesan politik bagi mobilisasi dukungan pada pasangan nomor urut satu ini.

Sehingga jelas kaitan bahwa pasangan nomor urut satu terkait dengan dukungan tersangka kasus korupsi,” ujarnya.

Sedangkan Kandidat Nomor Urut 2, dijelaskan Rupang, Calon Gubernur Syaharie Ja’ang adalah pejabat daerah Kota Samarinda Selama 4 periode yakni sebagai Wakil Walikota, kemudian dilanjutkan sebagai Walikota.

Dalam periode kepemimpinannya, sebanyak 63 Izin Usaha Pertambangan (IUP) diterbitkan, dengan telah mengkavling hingga 71% dari luas Kota Samarinda.

“Sehingga menjadikan Kota Samarinda mengalami banjir di 35 titik dan terus bertambah luas,” ungkapnya.

Selain itu, Ja’ang juga tidak tegas dalam menindak kasus anak tewas di lubang tambang antara tahun 2011-2017. Ada sebanyak 17 anak tewas. Salah satu korban temukan di lokasi PT Transisi Energi Satunama.

“Perusahaan itu diduga kuat salah satu pemilik sahamnya adalah Syaharie Jaang. Ja’ang juga tercatat sebagai direktur perusahaan tambang batubara, Anugerah Bumi Etam,” ujar Rupang.

Sementara pasangannya, Awang Ferdian Hidayat adalah putra Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. Saat ini, kata Rupang, Awang Ferdian tercatat sebagai anggota DPR RI dapil Kaltim dari Kursi PDIP.

“Tidak pernah ada sikap Awang Ferdian terkait permasalahan tambang, kecuali publik hanya membaca kepentingannya tidak lebih dari sekedar memastikan langgengnya Dinasti ayahnya Awang Faroek di politik,” ujarnya.

Bagaimana dengan pasangan calon berikutnya? Rupang menjelaskan, kandidat berikutnya adalah Rusmadi Wongso. Pria ini tidak kunjung mengumumkan Izin Usaha Pertambangan batubara atau IUP-IUP yang seharusnya dicabut karena bermasalah.

Menurut dia, tidak adanya transparansi dalam penataan izin ini menandakan data-data ini tidak lebih hanya data siluman yang diduga sengaja dijadikan sebagai bancakan.

Selain itu, lanjut Rupang,  selaku Koordinator Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kaltim 2016-2035, Rusmadi telah menjadikan Kaltim sebagai Provinsi yang rawan bencana.

“RTRW Kaltim tidak mengakomodir keselamatan rakyat serta kelestarian lingkungan. Nyaris tidak ada ruang hidup yang di berikan untuk rakyat baik sebagai wilayah kelola, hunian maupun ruang-ruang publik,” tuturnya.

Dari 12,7 juta hektare daratan kaltim, lanjut Rupang, sebanyak 43% diperuntukkan bagi konsesi tambang, 29% izin perkebunan sawit, 34% HPH dan 36% HTI.

“Ini menunjukkan Kaltim defisit ruang hidup,” ujarnya.

Sedangkan calon wakil gubernyrnya adalah Safaruddin. Menurut Rupang, selama 2 tahun menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Kapolda Kaltim), Safaruddin tidak memiliki prestasi penegakan hukum yang bisa dibanggakan.

Rupang menyebut, dalam hal kasus tambang ilegal jika diambil perbandingan dari pendahulunya, dari 8 kali pergantian Kapolda Kaltim, prestasi terbesar dilakukan di masa kepemimpinan Irjen Pol Anas Yusuf yang menertibkan 7 Illegal Mining dan menindak 12 tersangka.

“Statistik terendah terjadi di masa Irjen Pol Safaruddin, yakni dari 16 Illegal Mining hanya 1 ditetapkan sebagai tersangka dan masih mandek,” ungkap Rupang.

Praktik ilegal ini berlangsung di 2 wilayah yakni Kota Samarinda dan Kutai Kartanegara dan tersebar di 33 titik dari 6 kawasan. “Seperti halnya Illegal Mining, dalam kasus meninggalnya 28 Anak di Lubang dan Lokasi Tambang menjadikan Polda Kaltim sebagai tempat mangkraknya sejumlah kasus-kasus rakyat,” tambah Rupang.

Calon Gubernur terakhir adalah Isran Noor. Menurut Rupang, Noor adalah mantan Bupati Kutai Timur dengan sejumlah kasus kontroversial. Pada 2014, ia diduga terlibat dalam ijon tambang PT Arina Kota Jaya senilai 5 milliar rupiah.

“Itu diduga merupakan aliran pencucian uang korupsi mantan Bendum Demokrat, Nazaruddin.

Selain itu, lanjut Rupang, nama Isran Noor juga disebut bersama Awang Faroek Ishak, Mahyudin dan sejumlah nama lainnya dalam kasus korupsi divestasi PT KPC (Kaltim Prima Coal). “Yang penyelidikannya pernah digelar oleh Kejagung, namun kemudian terhenti,” ujarnya.

Rupang melanjutkan, hingga akhir masa jabatannya sebagai bupati, tercatat 161 Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara diobral oleh Isran Noor. Dia mengatakan, fasilitas Partai Gerindra yang menjadi perahu politik Isran Noor diduga terkait dengan kepentingan mengamankan aset Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra itu disebut memiliki sejumlah tambang di bawah kendalinya, yaitu Nusantara Energy Group yang berada di Kutai Timur, daerah asal karir politik Isran Noor saat ini.

Koordinator Nasional Jatam, Merah Johansyah menambahkan, praktik ijon politik banyak terjadi di wilayah penyelenggara Pilkada Serentak.

Dalam catatan Jatam, kata Merah Johansyah, saat ini terdapat 7.180 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tersebar di 171 wilayah Pilkada Serentak 2018.

“Ini artinya, pilkada serentak berjalan di atas wilayah yang 82 persennya juga wilayah pertambangan di Indonesia. Karena itu, tambang-tambang ini rentan dimobilisasi untuk pembiayaan politik para kandidat dan parpol,” ujarnya.

Jatam Nasional mencatat adanya sebanyak 170 IUP keluar di tahun politik 2017-2018. Menurut Merah Johansyah, paling besar yakni sebanyak 120 IUP diobral di Jawa Tengah dan 34 IUP keluar di Jawa Barat.

“Sedangkan di Kalimantan Timur terdapat 6 titik Illegal Mining yang dibiarkan dan juga bagian dari ijon politik tambang, karena menguntungkan kandidat tertentu,” jelas Merah.

Dia menegaskan, jika demokrasi prosedural ditunggangi oleh kepentingan investor tambang maka akhirnya kualitas kampanye para kandidat akan sangat buruk.

“Mereka hanya akan bicara isu dan problem generik seperti keseragaman bicara tentang perbaikan jalan, pembangunan dunia pendidikan dan kesehatan, namun tak akan bicara krisis dan lingkungan hidup,” tutup Merah Johansyah.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*