Breaking News

Hasil Seleksi Anggota Dewan Pengawas BPJS Hanya Dagelan Saja

Masyarakat Takkan Bisa Berharap Banyak Pada Anggota Dewas BPJS Yang Baru

Komposisi Dewas BPJS Ketenagakerjaan yang dipilih, diduga berdasarkan transaksi politik yang tidak sehat, bahkan dugaan permainan uang sangat tinggi.

Hasil seleksi Dewan Pengawas atau Dewas Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang dilakukan di Komisi 9 DPR ditengarai sudah di-desain atau di-setting sejak proses awal, karena itu, orang-orang yang dipilih pun hanya dagelan saja.

Komposisi Dewas BPJS Ketenagakerjaan yang dipilih, diduga berdasarkan transaksi politik yang tidak sehat, bahkan dugaan permainan uang sangat tinggi.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyampaikan, dari investigasi yang dilakukan BPJS Watch, sangat kuat dugaan deal-deal politik yang transaksional sebelum proses pemilihan dilakukan.

“Kami mendapat laporan dan menduga kalau ada calon Dewas BPJS Naker yang terpilih membuat deal dengan anggota komisi IX. Terjadi deal tentang akan difasilitasinya anggota komisi IX ketika reses ke daerah pemilihannya oleh calon dewas terpilih itu,” ungkap Timboel di Jakarta, Jumat (29/01/2016).

Modus yang mirip, diungkapkan Timboel, juga pernah terjadi ketika PT Jamsostek belum dileburkan menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Pada saat itu, lanjut Timboel, ditemukan adanya uang buruh yang dihimpun Jamsostek (saat ini BPJS Ketenagakerjaan) dipergunakan sebagai deal kepentingan dan membantu biaya reses anggota DPR.

“Saat itu kami menolak keras. Dan uang buruh bukan untuk membantu reses anggota DPR. Seharusnya, uang buruh di BPJS Ketenagakerjaan ini pun dipergunakan bagi kesejahteraan buruh, bukan untuk kesejahteraan anggota DPR lho,” ujar Timboel.

Dikatakan dia, pada proses seleksi Dewas BPJS kali ini pun, sudah disampaikan dan dibeberkan masukan mengenai latar belakang para calon, namun komisi IX DPR mempunyai pilihannya sendiri.  Seharusnya, DPR menjelaskan kepada publik mengenai calon-calon yang terpilih itu.

“Sehingga penilaian bisa dilakukan dengan asas dan rasionalitas berdasarkan kemampuan serta latar belakang para calon. Lah, yang sekarang malah pertimbangan politis yang mendominasi keterpilihan,” ujar dia.

Meski tak berharap banyak dengan hasil pilihan DPR, Timboel mengatakan pihaknya akan terus melakukan pengawasan kinerja Dewas BPJS agar sungguh bisa memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagaimana tertuang dalam pasal 22 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011.

“Ya tentu akan kita awasi terus, dan akan kita ungkap kinerja yang dilakukan Dewas BPJS Naker dan Dewas BPJS Kesehatan, termasuk terjadinya dugaan-dugaan deal, dugaan tindak pidana, atau pun permainan kotor seperti yang telah kami sampaikan,” pungkas Timboel.

Koordinator Nasional Forum Masyarakat Peduli BPJS Hery Susanto menyampaikan, dugaan praktik kotor dalam proses seleksi Dewas BPJS sudah terlihat sejak awal.

Dia mengatakan, misalnya, Dirut BPJS Ketenagakerjaan Elvyn GM malah jor-joran memasang iklan kampanye dan promosi di sejumlah media massa jelang tahapan seleksi hingga proses seleksi selesai di DPR.

“Salah satunya, dia memakai iklan-iklan berbiaya mahal itu di masa transisi kepemimpinannya. Itu sebagai upaya lobi-lobi menaikkan pencitraan, agar kembali dipercaya untuk memimpin BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Hery.

Padahal, menurut Hery, sejumlah dugaan pelanggaran dan masalah pidana sedang membelit direksi BPJS Ketenagakerjaan itu. “Dia bisa keluarkan biaya pemasangan iklan di Kompas hingga 3,8 miliar rupiah untuk pencitraan. Itu adalah upaya mengalihkannya dari himpitan masalah yang menjeratnya,” kata Hery.

Yang lebih parah, lanjut Hery, iklan itu mempertontonkan kebohongan yang dilakukan Direksi BPJS Ketenagakerjaan. Misalnya, ungkap Hery, iklan BPJS yang dimuat di Kompas pada 28 Januari 2016 tentang kepesertaan BPJS, berisi kebohongan.

Kepesertaan aktif yang disebut 19 juta peserta sebagaimana dimuat di dalam iklan itu jelas-jelas tidak bisa dipertanggungjawabkan. “Padahal Cuma 13 juta kok kepesertaan aktif di BPJS Ketenagakerjaan, mereka memasukkan peserta para tukang bangunan yang tidak ada data pendukungnya,” ujar Hery.

Kemudian, terkait iuran 2015 yang disebutkan sebanyak 25 persen, menurut Hery bukanlah karena kinerja Direksi BPJS Ketenagakerjaan. “Tetapi karena adanya program baru yakni pensiun,” kata dia.

Sangat disayangkan, lanjut Hery, bila kampanye berisi informasi bohong dianggap sah. Dia mengatakan, YoI investasi BPJS Ketenagakerjaan terus mengalami penurunan, bahkan sudah lebih rendah dari 2011 dan 2012. Demikian pula klaim bahwa program perumahan yang dilakukan Direksi BPJS adalah sebuah kesuksesan. Padahal itu bukanlah program baru yang dilakukan BPJS. “Itu sudah ada sejak tahun 2000,” kata Hery.

Kebohongan yang lebih mencengangkan lagi, ungkap Hery, adalah foto peresmian operasional penuh yang melibatkan RI 1 atau Presiden di Cilacap dengan memberi stimulus iuran untuk 5000 peserta, gagal.

“Karena, saat ini peserta yang aktif meneruskan iuran Cuma 25 irang. Ini mempermalukan RI 1 dong, Presiden dipermalukan karena disuruh menyerahkan dana stimulus, padahal gagal,” kata Hery.

Hery menyebut, biaya kampanye lewat iklan media massa hingga Rp 4 miliar sangat tidak efisiendan tidak efektif, hanya untuk mengakomodir kepentingan seorang Direktur Utama yang ingin dipilih kembali untuk memimpin BPJS Ketenagakerjaan.

Yang pasti, lanjut Hery, pilihan yang ditetapkan oleh Komisi 9 DPR sangat sarat dengan permainan kotor. Hery menegaskan, pihaknya mempertanyakan kapasitas anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan yang terpilih sebagai perwakilan unsur masyarakat yakni Poempida Hidayatullah.

“Bukankah dia itu seorang agen dari Grup Kodel? Unsur tokoh masyarakatnya apa? Dengan terpilihnya dia, maka unsur tokoh masyarakat yang disandang sudah jelas ter-bajak oleh kelompok usaha tersebut,” pungkas Hery.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*