Breaking News

Hari Perempuan Sedunia, Parade Juang Perempuan Keluhkan Diskriminasi

Hari Perempuan Sedunia, Parade Juang Perempuan Keluhkan Diskriminasi.

Jelang peringatan Hari Perempuan Sedunia pada 8 Maret mendatang, sejumlah organisasi yang tergabung dalam Parade Juang Perempuan mengeluhkan masih adanya diskriminasi terhadap perempuan Indonesia. Tak hanya itu, perempuan korban masih belum dilindungi dan kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya.

Sekretaris Komite Nasional Perempuan Mahardika (KNPM), Mutiara Ika, menuturkan pemerintah dan DPR masih enggan membuat kebijakan yang melindungi perempuan dan kelompok marginal. Hal ini terlihat dengan tidak dimasukkannnya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRRT) dan RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) ke dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2018.

“RUU PRT sudah dinantikan pembahasannya sejak 13 tahun silam. Penundaannya mengakibatkan PRT belum memiliki perlindungan hukum untuk mengatasi kerentanannya dari tindakan kekerasan, eksploitasi kerja hingga perbudakan modern,” katanya di Jakarta, Selasa (06/03/2018).

Selain itu, pembahasan kebijakan yang diharapkan berpihak pada perempuan korban kekerasan pun belum terwujud. Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, pendefinisian kekerasan seksual mengesampingkan fakta penderitaan yang dialami oleh korban secara fisik maupun psikis.

Bahkan sejumlah bentuk kekerasan seksual malah dihilangkan. Diantaranya, ancaman atau intimidasi secara seksual dan penghukuman secara seksual seperti kasus arak bugil. Padahal kejahatan ini nyata terjadi di dalam masyarakat. Pencabulan juga merupakan salah satu bentuk kejahatan yang nyata terjadi di dalam masyarakat.

“Oleh karenanya tindak kejahatan pencabulan, ancaman/intimidasi secara seksual , dan penghukuman secara seksual perlu dimasukkan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual,” ujar Ika.

Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP), Jumisih, menyebutkan kaum perempuan masih mengalamidiskriminasi dalam dunia kerja. Diskriminasi itu merupakan dampak dari pemberlakuan UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perangkat teknisnya, yakni PP no. 78/2015 tentang Pengupahan.

Akibatnya, terjadi upaya pemiskinan secara struktural terhadap perempuan buruh perempuan di Indonesia. “Selain itu, ada persoalan ketidakpastian kerja, ini menggerogoti buruh-buruh perempuan terutama di industri garmen, juga di industri lain. Ini menjadi persoalan besar,” katanya.

Dijelaskan Jumisih, ketidakpastian kerja tersebut disebabkan sistem kerja alih daya atau outsourcing dan buruh harian lepas. Sementara mayoritas buruh perempuan direkrut oleh perusahaan melalui kedua sistem tersebut.Akibatnya, selain rentan menjadi korban PHK sepihak, perusahaan juga tidak bertanggung jawab atas fasilitas jaminan sosial dan kesehatan terhadap perempuan buruh.

Tak hanya itu, kedua sistem kerja tersebut juga menyebabkan praktik upah murah. “Artinya, perempuan buruh kekinian mayoritas bekerja dengan upah di bawah standar minimum provinsi maupun kota. Dalam penilaian kami, inilah upaya pemiskinan yang direncanakan oleh negara,” tandasnya.

Dalam peringatan Hari Perempuan Internasional nanti, Parade Juang Perempuan akan menggelar aksi di depan Gedung DPR dan Istana Negara. Selain mengusung penolakan atas diskriminasi terhadap perempuan, aksi tersebut juga mengangkat isu pelanggaran HAM dan ancaman-ancaman terhadap demokrasi.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*