Breaking News

Hari Pangan Sedunia 2017: Cita-Cita Kedaulatan Pangan Kok Makin Mundur

Hari Pangan Sedunia 2017: Cita-Cita Kedaulatan Pangan Kok Makin Mundur.

Bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia 2017, Solidaritas Perempuan dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mendesak pemerintah untuk tidak melangkah mundur dari cita-cita kedaulatan pangan.

 

Selama 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK, berbagai kebijakan maupun proyek justru mengancam petani dan nelayan sebagai produsen pangan terutama perempuan.

 

Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Puspa Dewy, dalam gaungan poros maritim dan negara agraris yang sering dilekatkan pada Indonesia, pemenuhan hak petani dan nelayan sebagai produsen pangan justru diabaikan.

 

Padahal, lanjut Puspa, bicara pangan bukan hanya ketahanan atau terpenuhinya target produksi tetapi juga kesejahteraan para produsen pangan.

 

“Hal ini tercermin dengan jelas dalam berbagai permasalahan terkait dengan kegiatan pertanian dan perikanan yang dibiarkan dan tidak ada upaya serius pemerintah untuk menyelesaikannya,” tutur Puspa Dewi,  Senin (16/10/2017).

 

Dia mengatakan, problematika mengenai mekanisasi pertanian di berbagai wilayah pengorganisasian Serikat Petani (SP) masih terus berlangsung hingga saat ini. Intervensi militer menggunakan input pertanian (bibit, pupuk kimia dan pesisida) yang disediakan secara gratis (saat ini) di Desa Winowanga dan Desa Maholo telah memberikan tekanan secara psikologis dan juga menghilangkan pola pertanian lokal yang lebih berkelanjutan.

 

“Selain melalui intervensi militer, mekanisasi pertanian juga dialami oleh perempuan petani di Desa Sidodadi-Lampung melalui penyeragaman bibit dan pupuk kimia yang ternyata harganya semakin lama semakin mahal dan langka,” ujarnya.

 

Juga, lanjut Puspa Dewy, alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan monokultur seperti kebun kelapa sawit, tebu dan jagung terjadi di berbagai wilayah seperti Ogan Ilir-Sumatera Selatan, Poso, Mantangai-Kalimantan Tengah dan sebagainya.

 

“Hal ini terjadi melalui pola pembebasan lahan secara paksa yang mengatasnamakan pembangunan. Konflik antara perusahaan dan masyarakat juga berdampak negatif terhadap masyarakat terutama perempuan seperti kerusakan lingkungan, hilangnya mata pencaharian dan kesehatan reproduksi terganggu karena limbah,” bebernya.

 

Di sektor perikanan, kata dia, kebijakan impor pada komoditas garam menjadi tren utama kebijakan pangan perikanan Indonesia pada tahun 2017, di mana garam impor sebanyak 75.000 ton masuk dari Australia.

 

Selain itu, kondisi pangan protein dari sektor perikanan terancam dengan praktek-praktek perusakan lingkungan di wilayah pesisir yang dilegitimasi oleh negara dan notabene menjadi wilayah tangkapan nelayan tradisional.

 

Dimulai dari praktek reklamasi membabi buta di seluruh Indonesia, hingga Oktober 2017 telah terjadi praktek reklamasi pesisir pantai seluas 24.134,66 Hektare. Bukan hanya reklamasi pantai, praktek penambangan pasir yang merusak wilayah tangkap nelayan tradisional juga dibiarkan. Nelayan tradisional di Pulau Romang, Maluku misalnya, telah menolak penambangan pasir karena merusak lingkungan pesisir tempat menangkap ikan.

 

“Anehnya, penolakan tersebut dijawab dengan intimidasi terhadap nelayan tradisional karena berusaha mengusir perusahaan tambang,” ujar Puspa Dewy.

 

Pada saat bersamaan, hingga hari ini laut masih diperlakukan sebagai tempat sampah besar yang menampung limbah rumah tangga hingga perusahaan.

 

Pada tanggal 29 September 2017, tumpahan minyak sawit mentah sebanyak 50 ton milik PT Wira Inno Mas mencemari perairan Teluk Bayur yang terletak di Kota Padang Sumatera Barat. Tumpahan minyak sawit akan berdampak terhadap hancurnya biota laut yang berada di perairan dangkal wilayah ini.

 

Pada tahun 2017, proyek pembangunan pariwisata di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil semakin massif dilakukan oleh Pemerintah dengan mengesahkan Badan Otoritas Pariwisata (BOP) di 10 lokasi di Indonesia. Dari 10 lokasi, 7 diantaranya adalah wilayah pesisir, yaitu: 1) Kepulauan Seribu, DKI Jakarta; 2) Tanjung Lesung, Banten; 3) Tanjung Kelayang, Bangka Belitung; 4) Mandalika, Nusa Tenggara Barat; 5) Labuan Bajo, Nusa Tenggara Barat; 6) Wakatobi, Sulawesi Tenggara; 7) Morotai, Maluku Utara.

 

Di lapangan, BOP mendapatkan penolakan keras dari masyarakat karena dinilai akan merampas tanah dan wilayah kelola masyarakat. Sebagai contoh, di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, masyarakat secara terang-terangan menolak BOP dan akan membakar Draf Peraturan Presiden mengenai BOP di Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

 

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati Romica menambahkan, dampak buruk lain dari BOP adalah menjadikan masyarakat pesisir sebagai objek penderita semata. BOP memposisikan wisatawan –khususnya mancanegara- sebgai tuan yang harus dilayani, sementara masyarakat lokal diposisikan sebagai buruh. Sampai dengan tahun 2016, pemerintah telah menargetkan 11.800.000 orang tenaga kerja pariwisata tersertifikasi.

 

“Dengan kata lain, BOP secara langsung dan tidak akan mendorong proses alih profesi masyarakat pesisir menjadi buruh industri pariwisata,” ujar Susan.

 

Dia menyebut, empat proyek besar –Reklamasi, Pertambangan, Pembangunan Pariwisata, dan Konservasi- yang selama ini dijalankan di Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terbukti berdampak buruk terhadap regenerasi nelayan di Indonesia.

 

Bahkan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penuruan rumah tangga nelayan sejak satu dekade terakhir sebanyak 46 persen. Jika Tahun 2003 jumlah rumah tangga nelayan tercatat sebanyak 1,6 juta, maka pada tahun saat ini tercatat hanya 864,000 rumah tangga nelayan.

 

“Artinya ada 736,000 rumah tangga nelayan yang hilang dalam 10 tahun terakhir akibat dari kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.

 

Menurut Susan nelayan sebagai produsen pangan telah diakui dalam UU Pangan tersebut, tetapi tidak secara spesifik mengatur dan memberikan perlindungan terhadap nelayan sebagai pelaku pangan.

 

Identifikasi nelayan yang diatur dalam UU Pangan tidak sesuai dengan konteks  situasi nelayan nasional yang mayoritas hingga 90 persen adalah nelayan kecil dan tradisional.

 

Terlebih lagi dengan lahirnya Undang-Undang No 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam sebagai jawaban atas kebutuhan aturan hukum untuk melindungi masyarakat pesisir nyatanya masih belum memberikan perlindungan kepada masyarakat pesisir (nelayan dan perempuan nelayan) atas wilayah tangkap yang bebas dari ancaman pencemaran, perusakan alam dan alat tangkap yang merusak, dan perlindungan kesejahteraan nelayan dari masalah ekonomi dan dampak perubahan iklim.

 

Selain itu, UU No. 7 Tahun 2016 telah mendiskriminasikan perempuan karena identitas perempuan hanya dilekatkan kepada laki-laki sebagai bagian dari keluarga nelayan.

 

Perempuan sebagai produsen pangan di sektor perikanan dan kelautan mengalami ketidakadilan dalam hal ketidaan legitimasi identitas.

 

“Ketiadaan legitimasi ini berdampak terhadap terpinggirkannya perempuan dari upaya perlindungan dan pemberdayaan yang ditujukan bagi nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam. Perempuan tidak bisa mengakses, mengontrol, berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari kebijakan maupun program yang direncanakan untuk perlindungan maupun pemberdayaan,” jelasnya.

 

Selanjutnya, menurut Susan, pola pemberdayaan ekonomi yang diterapkan pemerintah pada perempuan pesisir tanpa membongkar relasi kuasa hanya akan memperkuat ketidakadilan gender bagi perempuan nelayan.

 

Tidak dianggapnya perempuan sebagai pencari nafkah utama – penghasilan tambahan, menjadikan perempuan hanya dimanfaatkan oleh suaminya untuk bisa mengakses modal tapi kontrol atas pemanfaatan modal tersebut masih di tangan laki-laki.

 

Hilangnya wilayah kelola baik petani maupun melayan juga merupakan kontribusi proyek-proyek investasi baik perusahaan nasional atau asing.

 

“Reklamasi menjadi contoh bagaimana perempuan nelayan kehilangan sumber kehidupan akibat ancaman penggusuran dan kerusakan lingkungan yang terjadi,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, dikatakan Susan, pemerintah seringkali tidak melakukan analisis potensi dampak yang berbeda terhadap perempuan dan tidak melibatkan perempuan dalam proses konsultasi.
Selain itu, masuknya perusahaan-perusahaan melalui perkebunan monokultur ataupun mekanisasi pertanian juga merupakan contoh penghilangan sumber kehidupan perempuan.

 

Dalam banyak kasus perampasan sumber kehidupan ini kemudian berkorelasi dengan masifnya perpindahan (migrasi) masyarakat terutama perempuan ke kota atau atau bahkan ke luar negeri untuk mencari sumber kehidupan lain.

 

“Dan tanpa kebijakan perlindungan buruh migran yang memadai, perempuan seringkali harus berhadapan dengan pelanggaran hak, kekerasan dan bahkan ancaman hukuman mati di negeri orang,” tuturnya.

 

Berdasarkan berbagai permasalahan yang disebutkan di atas, KIARA dan Solidaritas Perempuan mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia beserta jajarannya dan DPR RI untuk bertindak dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna mencapai kedaulatan pangan melalui, pertama, penghentian segala bentuk perampasan sumber kehidupan melalui mekanisasi pertanian, alih fungsi lahan dan intervensi militer dalam pertanian.

 

Kedua, penghentian praktik perusakan dan pencemaran lingkungan pesisir, seperti reklamasi, pembuangan limbah dan praktik industrialisasi yang merusak dan mencemari ekosistem laut.

 

Ketiga, pengakuan identitas perempuan sebagai nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam tanpa mendomestifikasi perempuan pekerja perikanan.

 

Keempat, memastikan keterlibatan perempuan nelayan, perempuan nelayan buruh, perempuan pembudi daya ikan, perempuan petambak garam, dan organisasi masyarakat sipil dalam mengembangkan kebijakan dan program di sektor kelautan dan perikanan, termasuk pengembangan kerjasama-kerjasama pemerintah di tingkat regional dan Internasional.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*