Breaking News

Hari Maritim, Jumlah Nelayan Indonesia Menurun Drastis

Hari Maritim, Jumlah Nelayan Indonesia Menurun Drastis.

Jumlah nelayan Indonesia mengalami penurunan yang drastis. Pemerintah yang diharapkan memberikan perlindungan dan pengembangan kehidupan nelayan yang lebih baik, ternyata tidak kunjung tiba.

Dalam momentum Hari Maritim 2017, pemerintah diingatkan agar serius memberikan bantuan dan perlindungan yang memadai bagi Nelayan Indonesia.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata mengatakan, jumlah nelayan Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan.

“Nelayan Indonesia kian terpuruk, tidak sejahtera, sehingga semakin banyak yang beralih mencari pekerjaan lain. Dari perkiraan terakhir yang disampaikan BPS (Badan Pusat Statistik), jumlah rumah tangga nelayan perikanan tangkap terus menerus mengalami penurunan, dengan data terakhir hanya mencapai 863.417 rumah tangga nelayan,” ujar Marthin Hadiwinata, di Jakarta, Rabu (23/08/2017).

Marthin mengatakan, Hari Maritim kali ini harusnya jadi momentum kembali untuk mengingatkan janji menempatkan nelayan, pembudidaya dan petambak sebagai pilar utama poros maritim.

Marthin menyampaikan, berbagai persoalan yang membelit nelayan di tingkat kampung, dari masalah kemiskinan dan akses permodalan, permasalahan koperasi yang tidak terfasilitasi hingga persoalan terkait dengan konflik alat tangkap dan termasuk perampasan sumber daya perairan pesisir dan laut dan tanah di pulau-pulau keciil, terus mendera nelayan Indonesia hingga kini.

Dia menegaskan, untuk menegaskan janji menyejahterakan nelayan, pembudiaya dan petambak, Pemerintahan Jokowi-JK harus segera mengimplementasikan keseluruhan substansi UU No. 7 Tahun 2016 dengan panduan Food and Agriculture Organization (FAO) tentang Pedoman Perikanan Skala Kecil Tahun 2014.

“Implementasi undang-undang ini dapat menjawab persoalan-persoalan yang menghadang agenda menurunkan keadilan dan kemakmuran bagi nelayan yang jumlahnya terus menurus menurun,” kata dia.

Menurut Marthin, momentum Hari Maritim 2017 harusnya menjadi titik balik untuk menegaskan agenda penyejahteraan nelayan dalam visi poros maritim.

“Sisa waktu 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK harus menjadi cambuk bagi pemerintah dalam memastikan negara hadir untuk mensejahterakan nelayan,” katanya.

Salah satu hal yang harus dipastikan adalah adanya partisipasi nelayan dalam pengembangan sektor nelayan. “Memastikan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 segera diterbitkan dengan partispasi seluruh nelayan Indonesia,” ujar Marthin.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*