Breaking News

Harga Beras Jomplang Banget, Pemerintah Ngapain Aja Sih?

Harga Beras Jomplang Banget, Pemerintah Ngapain Aja Sih?

Kinerja pemerintahan Jokowi dalam meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia dipertanyakan. Selain adanya pengambilan keuntungan dalam bisnis beras yang jomplang antara petani dengan pedagang, pemerintah dianggap tidak melakukan upaya serius untuk memanajemen harga beras, agar petani Indonesia bisa mandiri dan bangkit dari keterpurukannya.

 

Ketua Gerakan Pemuda Berdikari Indonesia (GPBI) Wira Leonardi menyampaikan, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman hendaknya tidak sibuk berkomentar saja dengan adanya mafia beras yang meraup untung yang besar, namun para petani sendiri malah hidup pas-pasan.

 

Wira mengatakan, langkah nyata pemerintah untuk melindungi petani Indonesia adalah wujud kedaulatan Negara mewujudkan kedaulatan pangan di negara ini.

 

“Kita tidak melihat adanya langkah nyata yang dilakukan Menteri Pertanian untuk melindungi jutaan petani Indonesia. Kebijakan yang dikeluarkan juga hanya sebatas lips service. Tidak akan mungkin ada kedaulatan pangan di Indonesia, jika petani sendiri terseok-seok mencari makannya. Harga beras kok dikuasi pengusaha dan mafia. Petani selalu jadi korban dan kebagian ampas-ampasnya saja,” tutur Wira Leonardi, di Jakarta, Sabtu (29/07/2017).

 

Dia menjelaskan, saat ini, kemandirian bangsa Indonesia tercabik-cabik oleh ketidakseriusan pemerintah untuk mengedepankan petani. Bahkan, harga beras pun dipermain-mainkan oleh para pengusaha demi meraup keuntungan besar. Sedangkan jerih payah petani dihargai sangat minim.

 

Dikatakan Wira, saat ini, paling tidak ada sebanyak 56 juta petani Indonesia yang hidupnya terseok-seok, tanpa kemandirian dan tanpa kepedulian nyata dari pemerintahan Jokowi.

 

“Bayangkan, jumlah petani Indonesia mencapai 56 juta jiwa. Setiap tahun hanya memperoleh untung Rp 1 juta dari menjual gabahnya. Sedangkan jumlah pengusaha pertanian mencapai 440 ribu pedagang yang meraup untung hingga Rp 300 juta per tahun. Sangat jomplang bukan?” tutur dia.

 

Bahkan, lanjut dia, berdasarkan perhitungan Kementan, nilai total bisnis beras nasional mencapai Rp 484 triliun per tahun. Angka tersebut dihitung berdasarkan harga rata-rata beras eceran nasional yang mencapai Rp 10.519 per kilogram dikalikan 46,1 juta ton kebutuhan beras nasional.

 

Anehnya, lanjut Wira, Mentan Amran Sulaiman mengakui bahwa dalam satu tahun biaya produksi petani dalam memproduksi beras mencapai Rp 278 triliun, kemudian memperoleh marjin keuntungan Rp 65,7 triliun. Jika dibagi rata kepada 56,6 juta petani saat ini, maka satu orang petani hanya memperoleh Rp 1 juta hingga Rp 2 juta per tahun.

 

Sementara, pedagang perantara atau middleman setelah dikurangi biaya proses produksi, gudang, angkutan, pengemasan diperkirakan mendapatkan marjin keuntungan hingga Rp 133 triliun.

 

Jika dibagi dengan jumlah pedagang sebanyak 400.000 orang, maka rata-rata per orang mendapatkan marjin Rp 300 juta per pedagang. “Ini sangat nyata tidak adil bukan? Lalu ngapain saja pemerintah?” ujar Wira.

 

Dalam siaran persnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaku tak keberatan bila ada perusahaan yang membeli gabah dari petani dengan nilai tinggi atau di atas harga pembelian pemerintah (HPP). Namun,  dia mengharapkan agar para pengusaha besar tidak mencari untung besar dan membebankan masyarakat.

 

“Saya senang (gabah petani, red) dibeli tinggi, tapi jangan jual mahal. Beli mahal, Alhamdulillah. Tapi, jangan tinggi (keuntungannya mencapai) 200 persen,” ujar Amran.

 

Amran menyatakan itu karena hal tersebut mewujudkan disparitas harga yang tinggi serta berdampak buruk bagi pengusaha lain dan masyarakat, termasuk petani selaku produsen.

 

Amran mencontohkan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Misalnya, ada perusahaan yang membeli gabah petani dengan harga relatif sama. Lalu, diproses menjadi beras medium dan dijual harga normal rata-rata Rp 10.519 per kilogram (kg). Karena itu, disparitas harga di tingkat petani dan konsumen cuma Rp 3.219 per kilogram (44 persen).

 

Tapi, menurut Kementan, seperti yang baru-baru ini terungkap, di mana PT Indo Beras Unggul (IBU) menjual produknya berupa beras premium mencapai Rp 23 ribu-Rp 26 ribu per kg. Meski harga beli gabah petani angkanya seperti perusahaan lain. Artinya, disparitas harga di tingkat petani dan konsumen menembus 300 persen.

 

Harga jual produk PT IBU itu, seperti Cap Ayam Jago jenis pulen wangi super dan pulen wangi di Giant Cilandak, Jakarta Selatan masing-masing Rp 25.380 per kg dan Rp 21.678 per kg. Lalu, sebuah supermarket di Kemayoran, Jakarta Pusat Rp 3.180 per kg dan di Malang Town Square, Cap Ayam Jago beras pulen wangi super Rp 26.305 per kg.

 

Padahal, hampir semua beras medium dan premium berasal dari gabah varietas unggul baru (VUB) yang diproduksi dan dijual petani kisaran Rp 3.500-Rp 4.700 per kg gabah. Soalnya, total VUB yang digunakan mencapai 90 persen dari luas lahan padi 15,2 juta hektare.

 

Kemudian, digiling menjadi beras di petani berkisar Rp 6.800-Rp7.000 per kg dan petani menjual beras berkisar Rp 7.000 per kg dan penggilingan atau pedagang kecil menjual Rp 7.300 per kg ke Badan Urusan Logistik (Bulog) sesuai HPP.

 

Amran menambahkan, nilai ekonomi bisnis beras secara nasional bila dijual Rp 10.519 per kg dan mencapai 46,1 juta ton atau 46,1 miliar kg tiap tahun, maka mencapai Rp 484 triliun.

 

Jika acuan tersebut adalah total konsumsi beras medium, maka marjin yang didapatkan hanya Rp 65,7 triliun. Angka itu meroket drastis, ketika konsumen membelanjakan uangnya untuk beras premium.

 

Dengan asumsi marjin minimal beras premium Rp10.000/kg saja dan dikalikan total beras premium yang beredar diperkirakan 1 juta ton (2,2 persen) dari produksi beras nasional sebesar 45 juta ton/tahun, maka disparitas keekonomian sekitar Rp 10 triliun.

 

Dengan demikian, pedagang perantara (middleman) ditaksir memperoleh marjin Rp 133 triliun atau sekira Rp 300-an juta per orang berdasarkan estimasi jumlah pedagang 400 ribu orang, setelah dikurangi biaya processing, pengemasan, gudang, angkutan, dan lainnya.

 

Namun, keuntungan petani hanya Rp 65,7 triliun per tahun atau Rp 1 juta-Rp2 juta per tahun per orang untuk 56,6 juta anggota petani padi. Karena mayoritas produksi gabah berasal dari VUB dan ongkos produksi beras petani mencapai Rp 278 triliun.

 

“Melihat kesenjangan profit margin antara pelaku ini, tidak adil,” ujarnya.

 

Karenanya, kata Amran, dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Pangan. Tujuannya agar keuntungan terdistribusi secara adil dan proporsional kepada petani, pedagang beras kecil, dan melindungi konsumen.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*