Breaking News

Hanya Untungkan Pengusaha, Program Replanting Sawit Pemerintah Salah Sasaran

Hanya Untungkan Pengusaha, Program Replanting Sawit Pemerintah Salah Sasaran.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengkritik program replanting (penanaman kembali) sawit yang barus saja diresmikan oleh Presiden Jokowi. Peresmian program itu diadakan pada hari Jumat 13 Oktober 2017 di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo meresmikan replanting atas 4400 hektar sawit, sekaligus memberikan bantuan sebesar Rp 25 juta per hektar. Selain di Kabupaten Musi Banyuasin, replanting juga akan dilakukan di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Diperkirakan total anggaran yang dibutuhkan kurang lebih Rp 1 triliun.

Manajer Kampanye Hutan dan Perkebunan Walhi Nasional, Fatilda Hasibuna, menuturkan pihaknya mengkhawatirkan bantuan dana replanting sawit menjadi tidak tepat sasaran. “Harusnya bantuan itu diberikan kepada petani sawit yang mandiri atau swadaya, dengan kata lain petani sawit yang menguasai dan mengelola sendiri perkebunan sawitnya. Sebab dikhawatirkan bantuan itu diberikan kepada kebun plasma, terutama kebun plasma yang dikuasi dan dikelola oleh perusahaan,” ujarnya dalam siaran persnya, Selasa (17/10/2017).

Pihaknya mencatat, mayoritas kebun plasma dikelola dan dikuasai oleh perusahaan. Masyarakat hanya diberikan Rp 50 ribu – Rp 200 ribu per Kepala Keluarga (KK) per bulan, bahkan mungkin tidak diberikan apa-apa. “Ini terbukti karena skema kebun plasma sering menjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan yang pada akhirnya mengkriminalisasi masyarakat. Karena itu bantuan replanting untuk kebun plasma kemungkin besar bukan untuk rakyat tapi untuk perusahaan,” kata Fatilda.

Direktur Walhi Sumatra Selatan, Hadi Jatmiko, menyebutkan dari 360 ribu hektar kebun sawit di Kabupaten Musi Banyuasin, 90 persennya adalah milik perusahaan. Dari 40 perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Musi Banyuasin, hampir semuanya menanam melebihi luas izinnya. Ketika dikonfirmasi jawaban perusahaan selalu mengatakan bahwa luas yang lebih tersebut adalah kebun plasma masyarakat.

“Lantas, kalau datanya seperti itu, siapa yang diberi sertifikat dan bantuan dana replanting yang dilakukan Presiden Jokowi hari Jumat yang lalu?” sebutnya. Selain itu, syarat untuk mendapatkan bantuan replanting salah satunya adalah petani harus menyediakan dana Rp 25 juta di rekening sebagai jaminan pinjaman. Syarat ini kemungkinan besar sangat sulit dipenuhi oleh petani sawit swadaya atau petani sawit mandiri.

“Oleh karena itu, besar kemungkinan bantuan replanting yang diberikan pemerintah tidak untuk rakyat, tetapi untuk perusahaan melalui kebun plasma yang mayoritas dikuasai dan dikelola sendiri oleh perusahaan perkebunan,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan peremajaan (replanting) perkebunan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatra Selatan, dengan luas lahan mencapai sekitar 4.400 hektare. “Jadi akan diremajakan sekitar 4.400 lahan sawit yang sudah tua. Biayanya ditanggung oleh pemerintah,” kata Jokowi di Musi Banyuasin, Jumat (13/10) lalu.

Peremajaan ini dilakukan untuk membantu proses perkebunan yang selama ini hanya menghasilkan 2,5 ton minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO). “Nanti akan diberikan bibit baru yang bisa memproduksi 8 ton CPO per ha. Tanaman itu sama seperti kita, harus dirawat, harus dipelihara,” ujar Jokowi.

 

Menurut presiden, peremajaan perkebunan kelapa sawit tahun ini memang fokus di tanah Sumatra. Namun, tidak menutup kemungkinan program peremajaan ini juga akan merambah hingga Kalimantan pada tahun depan. “Pemerintah kalau bekerja inginnya fokus. Hari ini mulai replanting nanti 2019 saya cek ya,” tegas Jokowi.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*