Breaking News

Hanya Demi Perut, Di Indonesia Lembaga Survei dan Quick Count Bikin Demokrasi Kian Bengkok dan Korup

Sejumlah lembaga survei dan penyelenggara Quick Count  di Indonesia dinilai hanya menjadi perpanjangan kaki tangan para pemain politik yang malah melegitimasi dan melanggengkan demokrasi yang bengkok dan korup.

 

Hal itu disampaikan Koordinator Gerakan Indoneisia Bersih (GIB) Adhie M Massardi. Menurut Mantan Jurubicara Presiden KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini, di Indonesia, lembaga-lembaga survei yang digawangi kalangan akademisi–yang bukan intelektual-justru menjadi benalu demokrasi.

 

“Yang bekerja hanya demi perut mereka, seraya menyesatkan opini masyarakat,” tutur Adhie M Massardi, dalam siaran persnya, Senin (19/02/2018).

 

Oleh karena itu, lanjut dia, dia menyarankan agar semua kalangan intelektual Indonesia yang jumlahnya terus menyusut itu sebaiknya menggalang kekuatan, guna melawan jalan sesat kalangan akademisi di lembaga-lembaga survei  Indonesia.

 

“Agar produk-produk survei mereka yang absurd, tidak menjadi virus nasional yang bisa mengansurd-kan kesejahteraan dan masa depan bangsa,” ujar Adhie.

 

Dia menyampaikan, Indonesia sudah sangat mendesak untuk dipimpin orang-orang yang cerdas, berintegritas dan berkualitas.

 

“Saat ini, orang sekaliber itu niscaya akan digerus temuk oleh lembaga-lembaga survei yang absurd,” ujarnya.

 

Dia mencontohkan, menyoal absurditas hasil survei sebuah lembaga survei baru-baru ini (Indo Barometer-Red) membuatnya teringat dengan EDSA. EDSA adalah akronim dari Epifanio de los Santos Avenue, gerakan rakyat (People Power) yang ingin meneguhkan suara rakyat “Suara Tuhan” di Metro Manila (22-25 Februari 1986) pimpinan duet Cory Aquino’Kardinal Sin yang kemudian menumbangkan diktator Filipina, Ferdinand Marcos.

 

People Power yang terkenal itu dipicu oleh Namfrel (National Chairperson)  gerakan masyarakat sipil untuk pemilu bersih yang diinisiasi Jose S Conception Jr, Bapak Quick Count Dunia.

 

Dijelaskan Adhie, dengan metoda quick count Namfrel berhasil membongkar hasil pemilu Filipina yang diselnggarakan Comelec (Commission of Election), KPU-nya Filipina. Operation quick count ini kemudian menjadi trend di negara-negara di dunia yang menyelenggarakan pemilu, termasuk di Indonesia.

 

“Nah, kalau di Indonesia sekarang, rasanya pahit bak empedu, membuat hati menjadi ngilu,” ujar Adhie.

 

Di Filipina, lanjut dia, para akademisi dan relawan yang membantu operasional Namfrel adalah kaum intelektual–yang mengolah hasil pemikirannya dengan hati, bukan dengan perutnya.

 

Karena itu, lanjut Adhie, bila di Filipina survei dan operation quick count itu dipakai untuk meluruskan Jalan Demokrasi yang dibengkokkan Comelec (KPU), di negeri Indonesia kebanyakan lembaga survei dan penyelenggara quick count justru bekerja untuk melegitimasi jalan demokrasi yang bengkok dan korup.

 

“Lembaga-lembaga survei kita yang digawangi kalangan akademisi yang bukan intelektual, justru menjadi benalu demokrasi, yang bekerja hanya demi perut mereka, seraya menyesatkan opini masyarakat,” pungkasnya.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*