Breaking News

Halo Pemerintah, Obral Ijin Bagi Pekerja Asing Langgar Undang-Undang

Halo Pemerintah, Obral Ijin Bagi Pekerja Asing Langgar Undang-Undang.

Upaya mempermudah pemberian ijin bagi para Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk ke Indonesia telah melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

 

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) Timboel Siregar menyampaikan, ketentuan mengenai TKA sudah jelas diatur di dalam Pasal 42 hingga pasal 49 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Selanjutnya, operasionalnya juga sudah diatur melalui Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 72 Tahun 2014, dan diturunkan lagi ke dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) nomor 16 Tahun 2015 yang dalam waktu singkat direvisi lagi menjadi Permenaker Nomor 35 Tahun 2015.

 

Timboel Siregar menegaskan, jika diamati ketentuan-ketentuan tersebut dengan revisi-revisinya merupakan proses mempermudah pelaksanaan perijinan TKA.

 

“Regulasi-regulasi tersebut sudah sangat jelas mengatur waktu pengurusan ijin TKA. Dan, juga Kemenaker sudah membuat perijinan TKA Satu Atap yang memang lebih mempermudah proses ijin TKA,” ujar Timboel Siregar, di Jakarta, Jumat (16/03/2018).

 

Nah, kata dia, kalau saat ini ada rencana untuk mempermudah lagi proses perijinan TKA, seharusnya pemerintah mengevaluasi proses perijinan yang mana saja yang mengakibatkan proses tersebut berbelit-belit.

 

“Apakah yang sulit itu di tataran regulasi atau di tataran implementasi? Saya khawatir proses di regulasi sudah baik tetapi di tingkat implementasi masih terganggu oleh oknum-oknum, sehingga proses perijinan menjadi sulit,” ujarnya.

 

Menurut Timboel, sejauh ini regulasi yang ada sudah mempermudah proses ijin TKA, namun masih juga oknum-oknum mempersulit proses perijinan. “Oleh karenanya, ya oknum-oknum ini saja yang diperbaiki,” ujarnya.

 

Kalau pun pemerintah akan tetap mau membuat regulasi sehingga proses ijin TKA dipermudah, menurut Timboel,  maka proses perijinan bagi TKA tersebut sudah bertentangan dengan Pasal 42 sampai 49 Undang Undang Ketenagakerjaan.

 

“Pemerintah harus juga memperhatikan tingkat pengangguran yg masih tinggi di negara kita. Kalau TKA terus dipermudah sehingga peluang kerja diambil TKA, maka pekerja kita akan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Pada akhirnya pemerintah akan gagal menurunkan tingkat pengangguran. Pengangguran yang tinggi akan menyebabkan tingkat kemiskinan meningkat,” ujarnya.

 

Dia mengingatkan, apabila rekomendasi TKA dihilangkan maka bisa saja TKA itu dipekerjakan bukan oleh sebuah perusahaan yang berbadan hukum. Padahal, lanjut Timboel, menurut UUK, TKA itu dipekerjakan atas rekomendasi badan usaha.

 

“TKA tidak boleh dipekerjakan secara perorangan. Ini melanggar Undang Undang Ketenagakerjaan,” ujar Timboel.

 

Selain itu, dijelaskan Timboel, ijin pekerja asing itu sebaiknya tetap dilakukan 1 tahunan supaya bisa dikontrol jenis pekerjaan yang dilakukannya. Dan ingat, lanjut dia, sesuai UUK, TKA itu bekerja untuk pekerjaan yang bersifat ahli.

 

Timboel mengatakan, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Ijin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) itu tetap harus terpisah.

 

“Kalau RPTKA adalah rencana penggunaan TKA yang harus diteliti dulu apakah rencana penggunaan TKA tersebut sudah sesuai kriteria UUK yaitu untuk yang bersifat ahli atau bukan? Nah, kalau sudah RPTKA diteliti dan sudah Oke, barulah keluar IMTA. Jangan sampai IMTA keluar tanpa adanya penilaian tentang RPTKA tersebut. Saya kira mengurus RPTKA dan IMTA saat ini sudah mudah kok,” ujarnya.

 

Dia pun mengingatkan, kewajiban memiliki IMTA itu adalah perintah Undang Undang Ketenagakerjaan. Jadi, kalau direksi atau komisaris perusahaan tidak mengantongi IMTA maka itu sudah melanggar UUK.

 

“Ya UUK mewajibkan proses ijin dulu baru boleh bekerja. Kalau bekerja dulu baru ada ijin yaitu IMTA maka ini sudah tidak sesuai UUK. Saya kira rangkap jabatan bagi TKA akan berpotensi menjadi bermasalah karena kehadiran TKA sebenarnya adalah untuk alih teknologi sesuai amanat UUK,” ujarnya.

 

Oleh karena itu, rencana pemerintah mempermudah ijin TKA akan berpotensi melanggar pasal 42 sampai pasal 49 UUK.

 

Jadi, pengguna TKA itu wajib berbadan hukum. Kalau tidak ada rekomendasi maka TKA bisa bekerja secara perseorangan. “Ini yang tidak dibolehkan UUK,” ujarnya.

 

Bunyi Pasal 42 ayat 4 Udang Undang Nomor 13 tahun 2003 atau yang dikenal Undang Undang Ketenagakerjaan. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.

 

“Isi pasal ini berarti bahwa harus ada badan usaha yang merekomendasikan si TKA. Jadi kalau tidak ada rekomendasi badan usaha yang mempekerjakan maka TKA bisa dipekerjakan oleh perseorangan.

 

Ini bunyi pasal 42 ayat 2 UUK,Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.

 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan sosialisasi penyederhanaan regulasi terkait Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia pasca pencabutan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 31 Tahun 2013.

 

Direktur Pembinaan Program Migas, Budiyantono mengatakan, pencabutan Permen Nomor 31 tahun 2013 tentang penggunaan TKA dan pembinaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), menyusul terbitnya Permen ESDM No. 6 tahun 2018 tentang pencabutan Permen ESDM, Permen pertambangan dan energi, dan keputusan menteri energi dan sumber daya mineral terkait kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

 

“Kita sosialisasi. Salah satunya terkait pencabutan Permen 31 tahun 2013. Ini sudah berjalan sejak Senin lalu sudah ada beberapa sosialisasi yang kita kenakan. ESDM sendiri telah mencabut 186 peraturan, Migas sendiri ada 11,” kata Budiyanto saat melakukan sosialisasi penyederhanaan regulasi terkait TKA, di Gedung Migas.

 

Dia menegaskan, pencabutan Permen tersebut bertujuan untuk menyederhanakan prosedur perizinan TKA agar menjadi lebih mudah. Penyederhanaan ini diharapkan sebagai salah satu upaya mendukung peningkatan minat atau daya tarik investasi di sektor minyak dan gas bumi.

 

“Bagaimana presiden begitu antusias untuk memotong semua yang bersifat birokratis, memotong semua yang dianggap lama dan berbelit-belit. Kenapa? Meskipun peringkat tujan investasi kita mulai bagus namun belum puas, pengen bagus lagi. Itu yang harus didukung,” ujar Budiayanto.

 

Pasca pencabutan Permen ESDM No. 31 tahun 2013, lanjut dia, maka akan merubah proses bisnis bagi pelaku usaha hulu, hilir dan perusahaan penunjang Migas. Pelaku usaha, nantinya dapat mengajukan izin penggunaan TKA langsung kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

 

“Untuk sementara selama menunggu prosedur yang baru, Kemanaker akan berkoordinasi dengan Ditjen Migas dalam menerbitkan izin penggunaan TKA sektor minyak dan gas bumi,” ujarnya.

 

Namun, perubahan yang pastinya sangat berdampak besar terjadi pada pelaku usaha bidang minyak dan gas bumi, terutama pada jangka waktu proses izin penggunaan TKA. Sementara, kemudahan proses izin penggunaan TKA, diharapkan dapat memberikan dampak yang besar terhadap masuknya investasi di sektor minyak dan gas bumi.

 

Dia menambahkan, meskipun Ditjen Migas tidak mengeluarkan rekomendasi atas penerbitan Rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) bukan berarti TKA bebas masuk ke Indonesia. Proses evaluasi penerbitan RPTKA dan IMTA tersebut, lanjutnya tetap dilakukan dan berada satu pintu di Kemnaker sehingga proses penerbitan perizinan penggunaan TKA menjadi lebih mudah dan cepat.

 

“Pengawasan TKA tetap dilakukan sebagaimana mestinya secara bersama dan terintegrasi melalui sistem online,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*