Breaking News

Buruh Geruduk Istana, Halo Pak Presiden, Indonesia Darurat PHK

Halo Pak Presiden, Indonesia Darurat PHK, Buruh Geruduk Istana.

Ribuan buruh dari Jabodetabek yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara.

 

Buruh merasa sedang mengalami darurat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa ada jaminan sosial yang mampu menopang sementara kelanjutan kehidupan mereka.

 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, paket kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi-JK yang jumlahnya mencapai 15 paket, terbukti tidak mampu menahan laju penurunan industri manufaktur. Pertumbuhan industri manufaktur turun tajam di triwulan ke II 2017 dari 4,24 persen menjadi 3,54 persen.

 

“Dampaknya, PHK besar-besaran gelombang III sudah mulai terjadi sejak awal tahun 2017,” ujar Said Iqbal, di Jakarta, Selasa (08/08/2017).

 

Bahkan, dia menjelaskan, belakangan ini, Menteri Keuangan berencana menaikkan batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 4,5 juta per bulan menjadi setara Upah Minimum Provinsi (UMP).

 

Menurut Said Iqbal, persoalan ekonomi yang menimpa buruh juga berasal dari Jusuf Kalla. Posisinya sebagai Wakil Presiden dapat mengintervensi Gubernur Jawa Barat untuk memutuskan Upah Padat Karya yang nilainya lebih rendah dari UMK di Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bogor.

 

“Hal ini menunjukan keberpihakan pemerintah sungguh berat ke kalangan pengusaha. Persoalan lain yang berdampak pada kesejahteraan buruh adalah buruh yang sedang proses PHK dan 6 bulan pasca PHK tidak mendapatkan manfaat BPJS Kesehatan. Hal tersebut sangat memberatkan buruh dan atau anggota keluarganya ketika jatuh sakit ditengah situasi PHK yang notabenenya kehilangan pendapatan,” tutur Said Iqbal.

 

Paling tidak, menurut Iqbal, dalam aksi yang juga digelar serentak di sejumlah provinsi itu, ada tujuh tuntutan utama buruh.

 

Yang pertama, buruh menolak penurunan batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Seperti diketahui, selama ini PTKP yang berlaku adalah Rp 4,5 juta per bulan. Dengan kata lain, pekerja yang upahnya di bawah Rp 4,5 juta tidak terkena pajak.

 

Menurut Iqbal, jika Menteri Keuangan menurunkan PTKP menjadi sesuai dengan Upah Minimum Provinsi, maka pekerja yang upahnya di bawah 4.5 juta akan terkena pajak. Kebijakan ini lebih parah dari sebelumnya. Sebab sebelum naik menjadi 4.5 juta, nilai PTKP adalah 3 juta.
Sebagai contoh, UMP Jawa Tengah tahun 2017 ini sebesar 1.3 juta. Dengan demikian, pekerja yang upahnya sebesar 1.35 juta sudah terkena pajak.

 

“Kebijakan ini seperti rentenir. Dimana pemerintah memajaki dan memalaki rakyat kecil. Oleh karena itu, KSPI tegas menolak kebijakan ini,” ujarnya.

 

Dengan kebijakan itu, maka daya beli akan semakin memburuk. Upah buruh yang masih rendah itu akan diperparah dengan akan adanya pengeluaran yang harus dibayar, yaitu pajak. Hal itu akan membebani buruh.

 

Indikator menurunnya daya beli, salah satunya adalah penjualan motor turun 7 persen, dan penjualan mobil turun 5.7 persen. Rumah murah yang targetnya 1 juta rumah tidak tercapai.

 

“Ibu rumah tangga paling merasakan dampaknya, ketika hampir semua kebutuhan naik. Apa yang dilakukan pemerintah ini mirip dengan VOC, yang menarik upeti dari rakyat,” ujarnya.

 

Kebijakan pajak ini, lanjut Iqbal, terkesan akal-akalan. Dulu ketika membuat kebijakan UU Tax Amnesty, dalihnya adalah untuk menarik repatriasi dan deklarasi. Setelah tahun pertama dibebaskan, mestinya tahun kedua mereka sudah harus membayar pajaknya.

 

“Kemana pajak hasil deklarasi dan repatriasi yang katanya 4000 triliun rupiah lebih itu? Ini yang kita tidak setuju. Rasa ketidakadilan kita tercederai. Ini orang kaya diampuni, orang miskin dikejar-kejar pajaknya,” ujarnya.

 

Dia memaparkan, data International Labor Organization (ILO) menunjukkan, upah rata-rata Indonesia masih rendah. Upah rata-rata Thailand adalah 357 dolar amerika, Malaysia 506 dolar amerika, Filipina 206 dolar amerika, dan Indonesia hanya 174 dolar amerika.

 

“Upahnya paling rendah di negara ASEAN, tetapi PTKP nya mau diturunkan sehingga buruh yang upahnya sudah rendah harus dipajaki pula. Cara berfikir seperti inilah yang akan kita lawan,” ujarnya.

 

Buruh juga mendesak Presiden Jokowi untuk mencabut PP 78/2015 dan juga menurunkan harga  Tarif  Dasar Listril ( TDL) agar daya beli buruh dan masyarakat kembali naik.

 

“Kedua, darurat PHK lebih nyata dibandingkan Perrppu Ormas. Buruh menolak Perppu Ormas karena menciderai demokrasi. Kegentingan sebenarnya adalah Darurat PHK,” ujarnya.

 

Bagi Buruh, lanjut Said Iqbal, buruh dan rakyat kecil tidak butuh Perppu Ormas, yang dibutuhkan adalah jangan menaikan tarif listrik 900 Va, jangan menaikkan harga gas industri, jangan menaikkan harga BBM, cabut PP 78/2015 dan naikkan daya beli agar industri ritel tidak kolaps, dan lakukan tindakan konkret untuk mencegah PHK.

 

Lahirnya Perppu berkaitan dengan pembubaran ormas ini menjadi bukti jika pemerintahan Jokowi gagal mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kemudian menjadi panik dan paranoid, takut dikritik oleh rakyatnya sendiri.

 

Ketiga, menolak Upah Padat Karya di Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi.

 

“Cabut SK gubernur Jawa Barat yang melegitimasi pemberlakuan Upah Padat Karya,” ujarnya.

 

Upah minimum adalah upah terendah yang diterima buruh yang memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun dan berfungsi sebagai jaring pengaman agar buruh tidak jatuh menjadi absolut miskin.

 

Padahal pemerintah sudah menetapkan UMK yang berlaku untuk seluruh pekerja. Jika upah padat karya diberlakukan, dengan kata lain pemerintah telah melanggar keputusannya sendiri. Ibarat peribahasa, menjilat ludahnya sendiri.

 

Oleh karena itu, KSPI menyesalkan sikap Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengintervensi kebijakan upah minimum dengan memimpin rapat yang dihadiri Menteri Ketenagakerjaan, Gubernur Jawa Barat, dan lembaga lainnya untuk membahas UMK padat karya yang nilainya di bawah upah minimum.

 

Hal ini menunjukkan pemerintah sangat pro pasar dan kapitalis, serta hanya melindungi kepentingan pengusaha tanpa memperhatikan kepentingan buruh dan peningkatan kesejahteraan.

 

Padahal kondisi buruh sekarang ini sangat terpuruk daya belinya. Ini dibuktikan dengan tutupnya perusahaan di industri ritel, keramik, pertambangan, dan garmen.

 

Penutupan perusahaan tersebut bukan karena persoalan upah minimum, tetapi lebih karena lesunya perekonomian nasional dan menurunnya daya beli. Kalau upah minimum padat karya makin murah, maka daya beli makin menurun lagi. Konsumsi juga akan ikut menurun.

 

“Tercium sekali “bau sangit” kepentingan pengusaha industri padat karya. Pemeritah tunduk pada pemilik modal tanpa memperhatikan kesejahteraan buruh, bahkan ikut menakuti-nakuti buruh dengan akan adanya PHK besar-besaran jika upah minimum padat karya tidak diberlalkukan. Hal itu hanya alasan klisse yang sudah usang, dan seperti kaset rusak yang diputar berulang-ulang,” ujarnya.

 

Keempat, kampanye serikat buruh se-Asia Pasifik tentang kenaikan upah minimum lebih dari 50 dolar amerika.

 

Dalam rangka mewujudkan pemerataan dan Keadilan Sosial serta peningkatan daya beli dan kesejahteraan kaum buruh dan rakyat, KSPI akan mengkampanyekan kenaikan upah tahun 2018 di Asia Pacific sebesar 50 dollar. Kampanye kaum buruh se-Asia Pacific terkait upah ini bertajuk +50. Artinya, upah minimum tahun 2018 adalah lebih besar 50 dollar jika dibandingkan upah minimum tahun ini.

 

Kampanye kenaikan upah di Asia Pacific ini dikomandai oleh International Trade Union Confederation (ITUC).

 

Terkait dengan hal ini, KSPI mengingatkan, bahwa Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sudah menandatangani kontrak politik dengan Koalisi Buruh Jakarta (KBJ), untuk tidak memakai PP 78/2015.

 

“Dengan demikian, Anies-Sandi harus mengejar ketertinggalan upah minimun DKI Jakarta sebesar 300 ribu jika dibandingkan dengan Karawang,” ujarnya.

 

Kelima, Pidanakan Direksi BPJS Kesehatan yang melanggar penerapan UU BPJS Kesehatan seperti 6 bulan setelah ter-PHK buruh tidak dilayani BPJS Kesehatannya.

 

KSPI menyampaikan protes keras terkait dengan tidak dijalankannya ketentuan mengenai pekerja/buruh yang tidak dilayani lagi begitu di PHK. Padahal, menurut Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), 6 bulan pasca PHK, buruh seharusnya masih berhak mendapat manfaat jaminan kesehatan.

 

“Kami ingin, sepanjang PHK belum inkrah, buruh harus tetap mendapat pelayanan BPJS Kesehatan. Jika karena buruh mau membayar 1% iuran BPJS dalam proses PHK, buruh mau bayar kemana? Kan bukan peserta mandiri. Pengusaha juga tidak mau membayarkan iuran BPJS buruh selama proses PHK. Malahan, kalau merujuk pada peraturan, 6 bulan pasca PHK pun buruh masih menerima manfaat BPJS Kesehatan,” ujar Said Iqbal.

 

Oleh karena itu, KSPI meminta BPJS Kesehatan menekan pengusaha untuk tetap membayarkan iuran BPJS Kesehatan buruh selama proses PHK yang belum inkrah.

 

“Karena 5 persen iuran itu melekat kepada buruh, dan menjadi tanggungjawab perusahaan untuk mengiur BPJS buruhnya,” lanjutnya.

 

Lebih lanjut Said Iqbal meminta BPJS Kesehatan jangan sampai mengabaikan tugasnya untuk menagih iuran perusahaan.

 

Tidak diterimanya buruh oleh pelayanan kesehatan semasa mereka ter-PHK sangat memberatkan, disamping kehilangan penghasilan, ketika mereka sakit, mereka tidak punya uang.

 

Keenam, menggugat Undang Undang Pemilu pasal mengenai presidential threshold 20 persen yang menciderai demokrasi, kedaulatan buruh dan rakyat.

 

KSPI menolak Presidential Threshold dengan alasan bahwa Indonesia membutuhkan presiden baru. Untuk itu pihaknya dan sejumlah serikat buruh lainnya akan melakukan judicial review dalam waktu dekat.

 

Jika dibandingkan dengan sistem politik di Amerika Serikat, semua partai politik bisa mengusung calon presiden meskipun dari partai yang kecil. Sedangkan Presidential threshold dalam UU Pemilu merupakan cara pemerintah untuk mematikan demokrasi.

 

KSPI menegaskan sikapnya terhadap presidential threshold bukan merupakan langkah politis, melainkan tuntutan kepada pemerintah demi kesejahteraan pekerja.

 

“Kita nggak ada urusan politik, yang penting adalah kesejahteraan. Kaitan buruh dengan pemerintahan menjadi penting, di berbagai negara di dunia saja serikat buruh berkaitan dengan pilpres. Kita ingin presiden yang baru,” ujarnya.

 

Ketujuga,  rencana aksi buruh se dunia membangun perdamaian dan kemanusiaan #Save al Aqsa.

 

Mewakili buruh se-Indonesia, KSPI menyatakan akan mendesak pemerintah Indonesia membuka pembicaraan dengan PBB terkait kebebasan Al Aqsha.

 

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, KSPI dan serikat buruh se-Indonesia akan menggelar aksi atas nama kemanusiaan dan perdamaian. Ia menegaskan tidak boleh ada suatu bangsa menindas bangsa lain.

 

“Ini aksi kemanusiaan, KSPI dan teman-teman akan adakan aksi save Al Aqsha. Ini tentang perdamaian dan kemanusiaan. Tidak boleh ada satu bangsa ditindas bangsa lain,” kata Said Iqbal.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*