Breaking News

Hakim Tipikor Pun Kena OTT KPK, Penegak Hukum Mana Lagi Yang Masih Bisa Dipercaya?

Hakim Tipikor Pun Kena OTT KPK, Penegak Hukum Mana Yang Masih Bisa Dipercaya?

Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu Dewi Suryana dan Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor Bengkulu Hendra Kurniawan menambah deretan panjang penegak hukum yang tersangkut korupsi. Koalisi Pemantau Peradilan mencatat sudah tujuh hakim tipikor yang dijerat kasus korupsi. Kondisi ini menunjukkan penegak hukum kian sulit diandalkan dalam memberantas korupsi.

Anggota koalisi yang juga peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Aradila Caesar, menuturkan ditangkapnya hakim karena melakukan korupsi mengindikasikan bahwa lembaga pengadilan sangat rentan melakukan praktik korupsi. Kerentanan tersebut terjadi karena model pengawasan hakim tidak dibangun dengan ketat bahkan cenderung tanpa pengawasan.

“Selain itu hal ini juga mengindikasikan buruknya proses pembinaan hakim. Mahkamah Agung gagal menanamkan nilai integritas pada hakim melalui proses pembinaan,” katanya dalam keterangan persnya, Jumat (08/09/2017).

Menurut Aradila, tertangkapnya hakim yang melakukan korupsi menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong perbaikan terjadi di lembaga pengadilan. Mahkamah Agung justru terkesan membiarkan tanpa melakukan perubahan yang signifikan.

Sementara itu, Ikatan Hakim Indonesia justru mendukung revisi UU KPK yang terang-terang merupakan hasil dari upaya pelemahan KPK.

“Sikap ini sangat disayangkan karena dapat ditafsirkan sebagai semangat yang tidak mendukung kerja pemberantasan korupsi,” imbuhnya.

Koordinator Program Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, menambahkan sangat ironis hakim tipikor yang seharusnya mengadili perkara korupsi justru menjadi bagian pelaku yang melakukan korupsi. Karenanya perlu ada evaluasi mendalam terkait kinerja pengadilan tipikor.

“Selain itu harus pula mengevaluasi proses rekrutmen dan pembinaan hakim. Apakah proses rekrutmen telah dapat menjaring hakim tipikor yang memiliki integritas. Serta apakah pembinaan hakim berhasil menanamkan nilai integritas kepada hakim, khususnya hakim tipikor,” ujarnya.

Secara lebih utuh evaluasi harus dilakukan untuk memetakan wilayah yang rawan penyelewengan hakim atau panitera. Hal ini harus dilakukan dengan bekerja sama dengan KPK, Komisi Yudisial dan juga melibatkan pemerintah.

“Merumuskan strategi pembenahan pengadilan adalah sebuah keharusan jika tidak ingin ada hakim yang ditangkap karena korupsi,” katanya.

Koalisi Pemantau Peradilan mencatat, hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu, Dewi Suryana, adalah hakim tipikor ketujuh yang ditangkap karena menerima suap atau korupsi. Sebelumnya telah ada 6 orang nama hakim lain, diantaranya hakim Tipikor Bengkulu, Janner Purba; Hakim Ad Hoc Tipikor Semarang, Kartini Marpaung; hakim Ad Hoc Tipikor Bandung, Ramlan Comel; hakim Ad Hoc Tipikor Pontianak, Heru Krisbandono; hakim Ad Hoc Tipikor Palu, Asmadinata; dan hakim Tipikor Semarang, Pragsono.

Sebelumnya, KPK menetapkan tiga tersangka dugaan korupsi terkait kasus penanganan perkara yang sedang diproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu.

“Setelah dilakukan pemeriksaan dan dilanjutkan gelar perkara ada dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah atau janji pada hakim, maka ditingkatkan status ke penyidikan terhadap tiga tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Kamis (7/9) lalu.

Ketiganya adalah Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu Dewi Suryana, Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor Bengkulu Hendra Kurniawan‎ dan pihak swasta yakni Syahdatul Islami.

“Diduga terkait penanganan perkara pidana khusus TPK 2017 PN Bengkulu dengan tersangka Wilson, agar dijatuhkan hukuman ringan,” jelasnya.

Untuk diketahui, Wilson sendiri terjerat perkara korupsi kegiatan rutin pada Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bengkulu tahun 2013. Kesepakatan pun dibuat antara Hakim Dewi ‎Suryana, Panitera Pengganti Hendra Kurniawan, dan pihak swasta yakni Syahdatul Islami.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*