Breaking News

Hakim PTUN Putuskan Kebijakan Gubernur Batal, Buruh Garmen Desak Pemerintah Segera Cabut Ketentuan Upah Padat Karya

Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Garment Tekstil Kulit dan Sentra Industri (FSB Garteks) Ary Joko Sulistyo, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Buruh Garment Tekstil Kulit dan Sentra Industri (FSB Garteks) Trisnur Priyanto dan Ketua Bidang Program Federasi Serikat Buruh Garment Tekstil Kulit dan Sentra Industri (FSB Garteks) Elly Rosita Silaban, dalam konperensi pers, di Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (06/02/2018).

Layangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Buruh Garmen mendesak Pemerintah segera mencabut keputusan tentang upah padat karya yang diterapkan di Wilayah Jawa Barat. Jika tidak, maka buruh akan menggeruduk kantor Gubernur Jawa Barat untuk menghentikan pelaksanaan aturan yang menyengsarakan buruh itu.

 

Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Garment Tekstil Kulit dan Sentra Industri (FSB Garteks) Ary Joko Sulistyo menyampaikan, pihaknya sedang terus berproses menggugat Surat Keputusan Gubernur Nomor: 561/Kep.679-Yanbangsos/2017 tentang Upah Minimum Industri Padat Karya Tertentu Jenis Industri Pakaian Jadi/Garmen di Kabupaten Bogor Tahun 2017 tertanggal 28 Juli 2017.

 

“Kami meminta ketentuan itu segera dicabut. Dan pada tanggal 17 Oktober 2017 Federasi Serikat Buruh Garteks telah resmi mendaftarkan gugatan ke PTUN Bandung. Kalau tidak, ya kami akan lakukan tindakan paksa ke Gubernur,” tutur Ary Joko Sulistyo, dalam konperensi pers, di Jakarta, Selasa (06/02/2018).

 

Dia melanjutkan, pada Kamis 01 Februari 2018, putusan atas gugatan Federasi Serikat Buruh Garteks telah dibacakan oleh Majelis Hakim dengan Nomor Putusan 133/G/2018/PTUN.BDG. Dalam amar putusan, Majelis Hakim menolak eskepsi tergugat (pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat) untuk seluruhnya.

 

Dengan demikian, lanjut Ari, Surat Keputusan Gubernur Nomor: 561/Kep.679-Yanbangsos/2017 tentang Upah Minimum Industri Padat Karya Tertentu Jenis Industri Pakaian Jadi/Garmen di Kabupaten Bogor Tahun 2017 tertanggal 28 Juli 2017 itu telah dibatalkan oleh PTUN Bandung.

 

“Kami menunggu sikap dari Gubernur Jawa Barat atas isi putusan tersebut,” ujar Ary.

 

Ari pun masih memberikan waktu, sebelum Buruh Garmen akan mengambil langkah meminta secara langsung kepada Gubernur Jawa Barat untuk menghentikan kebijakannya itu.

 

“Apabila Gubernur Jawa Barat tidak mau melaksanakan isi putusan itu, kami akan meminta upaya paksa kepada PTUN Bandung,” ujar Ari.

 

Upaya paksa itu, kata dia, sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat 4, Undang Undsng Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu dalam hal Tergugat tidak bersedia melaksanakan, pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi adminitratif.

 

Didampingi Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Buruh Garment Tekstil Kulit dan Sentra Industri (FSB Garteks) Trisnur Priyanto dan Ketua Bidang Program Federasi Serikat Buruh Garment Tekstil Kulit dan Sentra Industri (FSB Garteks) Elly Rosita Silaban, Ary menuturkan, pada pertengahan 2017, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerbitkan Surat Keputusan Tentang Upah Minimum Padat Karya untuk 4 wilayah di Jawa Barat yaitu Kota Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kota Depok dan Kabupaten Bogor.

 

“Pasca kebijakan itu, banyak perusahaan garmen menerapkan penerimaan upah kepada buruhnya berdasarkan SK tersebut, sehingga berdampak pada penurunan upah buruh di sektor garmen pada ke-empat wilayah itu,” ungkap Ary.

 

Dari penelusuran dan kajian serta bedah kasus yang dilakukan Serikat Buruh Garment, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri (FSB Garteks), lanjut Ary, ditemukan sejumlah pelanggaran hukum dan penyelewengan kebijakanterkait Upah Minimum Padat Karya itu.

 

“Banyak regulasi yang dilanggar oleh Gubernur dalam penerbitan suratnya,” tutur Ary.

 

Sebut saja, kata Ary, pada Pasal 88 ayat 1 dan ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan juga telah melanggar Pasal 5 dan Pasal 10 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan AUPB).

 

“Jelas, dasar Gubernur Jawa Barat menerbitkan SK Upah Minimum Padat Karya hanya mengacu pada fakta empiris yang terjadi yaitu dalam rangka menjaga kelangsungan industri garmen atau pakaian jadi, ancaman Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK terhadap buruh garmen,” ujarnya.(Jeff/Sgp)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*