Breaking News

Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat Hukum 3 Tahun Penambang Ilegal

Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat Hukum 3 Tahun Penambang Ilegal.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat menjatuhi hukuman tiga tahun penjara kepada penambang ilegal. Vonis 3 tahun penjara itu dijatuhkan kepada Heris Sunandar bin Hapip, yakni pelaku penambang ilegal di Desa Cit Riau Silip, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung.

Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat, pada Rabu, 12 Desember 2018. Majelis Hakim yang terdiri dari Sarah Louis sebagai Hakim Ketua, Jonson Parancis dan Yenny Yoga Dharma sebagai Hakim Anggota dan dibantu Panitera Pengganti Suprapto.

Sidang pembacaan putusan itu juga dihadiri oleh Ary Pratama selaku Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bangka. Sedangkan terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukumnya.

Selain penjaran 3 Tahun, pelaku juga di denda sebesar Rp 1.500.000.000,-(satu miliar lima ratusjuta rupiah) dengan subsidair 6 (enam) bulankurungan. Serta menyatakan barang bukti berupa2 (dua) unit alat berat excavator dengan merek HITACHI ZX 200-5G warna orange dengan nomor PIN HCMDCDFOP00004057 dan HCMDCDFOC00002824 dirampas untuk Negara, sesuai Putusan PN Sungailiat Nomor NOMOR : 579/Pid/Sus-LH/2018/PN.Sgt.

Putusan ini lebih ringan1 (satu) tahun dari tuntutan jaksa yaitu 4 (empat) Tahun. Namun demikian putusan denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satumilyar lima ratusjuta rupiah) serta alat berat di rampas untuk negara sudah sesuai dengan tuntutan jaksa.

Kegiatan pertambangan ilegal yang dilakukan oleh Heris Sunandar berada di Kawasan Hutan Produksi Desa Cit, Riau Silip,Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Menanggapi putusan ini,Direktur Penegakan Hukum Pidana, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Yazid Nurhuda mengatakan,  penyidikan kasus dengan sangkaan terhadap pelaku sebagaimana Pasal 94 ayat (1) hurufc Jo Pasal 19 huruf d dan atau Pasal 89 ayat (1) huruf b Jo Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ini, merupakan tindaklanjut dari operasi gabungan yang melibatkan Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera, POM TNI dan Kepolisian.

“Pada saat operasi gabungan yang dipimpin oleh Dodi Kurniawan sebagai Kepala SeksiWilayah III Balai Gakkum Sumatera, petugas sempat mendapatkan perlawanan dari beberapa oknum masyarakat yang menghadang Tim Operasi pada saat mengamankan alat berat, pada saat itu hadir juga Kepala DesaCit, Ardani,” ujar Yazid, dalam keterangan pers, Jumat (04/01/2018).

Yazid menegaskan, pihaknya akan mengembangkan kasus ini untuk menindak pelaku-pelaku penambangan ilegal lainnya. “Saat ini,penyidik KLHK dan beberapa penyidik lainnya sedang mengembangkan pendekatan multidoor yaitu penyidikan berlapis untuk meningkatkan efek jera, termasuk menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang (TPPU),” ujarnya.

Atas putusan Majelis Hakim PN Sungailiat itu, Yazid menyatakan apresiasi, dan akan melakukan kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk pengembangan selanjutnya.

“Kami apresiasi putusan Majelis Hakim. Dan ini merupakan titik masuk untuk pengembangan kasus selanjutnya. Kami bekerja sama dengan banyak pihak, termasuk PPATK. Untuk mendapatkan informasi aliran keuangan dari pelaku, terkait pertambangan ilegal ini,” tuturnya.

Dia menambahkan, saat ini penyidik KLHK telah berhasil menyelesaikan sebanyak 562 kasus pidana yang telah lengkap atau P21.

Sedangkan sebanyak 18 kasus gugatan perdata sudah dinyatakan inkracht, berdasarkan putusan pengadilan. Sedangkan,  untuk ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan berhasil dilakukan hingga senilai hampir Rp 19 triliun rupiah.

Untuk kasus lingkungan di Provinsi Bangka Belitung, lanjut dia, sebanyak 11 kasus sudah dibawa ke pengadulan. Enam perkara sudah inkracht, termasuk kasus penambangan bijih timah tanpa izin, menggunakan kapal isap di Pantai Pasir Padi, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, dengan tersangka korporasi atas nama PT SIP. “Itu sudah inkracht di Pengadilan Pangkal Pinang,” ujarnya. Putusannya yakni denda sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah).(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*