Breaking News

Hakim dan Pejabat Pengadilan Kena OTT KPK, Nih Akibat Rekomendasi KY Tak Dijalankan

Hakim dan Pejabat Pengadilan Kena OTT KPK, Nih Akibat Rekomendasi KY Tak Dijalankan.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap 7 orang di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang mengungkapkan fakta bahwa dunia peradilan belum bersih dari korupsi. OTT tersebut juga menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap hakim dan aparatur pengadilan.

 

Juru bicara Komisi Yudisial (KY), Farid Wajdi mengatakan, kasus korupsi yang menyeret hakim dan aparat pengadilan masih terjadi karena Mahkamah Agung kerap mengabaikan rekomendasi KY untuk menjatuhkan sanksi terhadap oknum peradilan. Sepanjang 2017, KY merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 58 orang hakim yang dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

 

“Namun, tidak semua rekomendasi sanksi ini langsung ditindaklanjuti dengan berbagai alasan. Karena itu, kami pastikan tragedi yang sama akan selalu berulang melalui peran lembaga lain,” ujarnya di Jakarta, Selasa (13/03/2018).

 

Menurut Farid, KY sejak awal telah mengingatkan MA bahwa fenomena itu akan terus terjadi jika sebagian besar rekomendasi tidak dijalankan. Meski demikian, pihaknya mengakui banyak langkah yang sudah dilakukan MA untuk membina hakim-hakimnya.

 

Hal tersebut dilakukan untuk menjaga integritas hakim. “Namun, KY sebagai pengawas eksternal berharap langkah pembersihan itu dilakukan pula dengan menindaklanjuti rekomendasi sanksi yang diberikan KY,” ujarnya.

 

Farid mengungkapkan, sejak 2009 hingga sekarang, kasus suap di lembaga peradilan cukup mendominasi. Dari 49 sidang Majelis Kehormatan Hakim yang telah dilaksanakan, 22 laporan diantaranya kasus suap dan gratifikasi. Dari data itu, ada 44,9 persen kasus terindikasi korupsi.

 

“Praktik suap dan isu jual-beli perkara ini juga selalu menghiasi sidang MKH pada setiap tahunnya,” katanya.

 

Selain itu, terdapat 28 orang aparatur peradilan yang ditangkap KPK sejak 2012 hingga sekarang. Dari 28 orang itu, 17 orang adalah hakim, sedangkan sembilan orang merupakan panitera pegawai pengadilan.

 

Sementara itu, Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) mengaku kecolongan atas OTT KPK terhadap hakim dan aparat Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Padahal, Bawas MA telah melakukan pembinaan kepada hakim dengan harapan tidak ada lagi penegak hukum yangterjerat kasus suap dan lainnya.

 

Juru bicara MA, Suhadi, mengatakan MA sudah mengeluarkan tiga peraturan dalam melakukan pembinaan. Tiga Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tersebut adalah Perma no. 7 tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim, Perma no. 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung serta Perma no. 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan.

 

“Ketiga aturan tersebut, masing-masing mengatur agar kinerja baik hakim maupun Aparatur Negeri Sipil (ASN) di lingkungan peradilan menjadi lebih baik dan lebih terukur dengan mengedepankan layanan publik yang berkualitas,” katanya.

 

Dalam mensosialisasikan ketiga Perma tersebut, petinggi MA juga secara rutin dan bergilir melakukan pembinaan kepada hampir semua pengadilan tinggi. Dengan harapan, pembinaan yang dilakukan benar-benar bisa menihilkan praktik-praktik kecurangan yang dilakukan di ranah penegakkan hukum.

 

“Untuk melakukan pembinaan ke bawah itu bergiliran pengadilan tinggi hampir semua sudah dikunjungi oleh ketua Mahkamah Agung dan pimpinan-pimpinan lain kemudian dilakukan pembinaan tatap muka, kemudian apa persoalan di bawah coba diinventarisir, jelaskan dan sebagainya. Tapi ya bagaimana lagi kejadian ini (praktik suap) masih terjadi,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*