Breaking News

Hak Angket Komisi III Halangi Pengusutan Kasus Korupsi E-KTP, DPR Harus Minta Maaf

Gulirkan Hak Angket, Komisi III Halangi Pengusutan Kasus Korupsi E-KTP di KPK, DPR Harus Minta Maaf.

Komisi III DPR RI dianggap telah dengan sengaja melakukan perintangan dan menghalangi penyidikan yang dilakukan KPK dalam pengusutan dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektornik atau e-KTP.

 

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menyampaikan, penggunaan hak angket anggota DPR untuk memaksa KPK membuka rekaman hasil pemeriksaan penyidik KPK dalam kasus dugaan korupsi e-KTP, bukanlah sebagai sebuah proses pengawasan legislatif.

 

“Melainkan upaya intervensi politik yang sudah mengarah kepada perbuatan korupsi. Letak korupsinya adalah pada upaya untuk menghalang-halangi atau merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi,” ujar Petrus, dalam keterangan persnya, Jumat (28/04/2017).

 

Perintangan yang dilakukan oleh DPR itu, lanjut dia, sudah melanggar ketentuan pasal 9 huruf e UU No. 20 Tahun 2002 tentang KPK, yaitu hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

 

Petrus menjelaskan, hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan legislative, menurut ketentuan pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikualifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi, yaitu “setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 ( dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000, 00,- ( seratus lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 ( enam ratus juta  rupiah).

 

“Karena itu, Pimpinan KPK tidak boleh ragu-ragu, dan harus memastikan bahwa langkah Komisi III DPR RI dengan hak angketnya itu sudah merupakan tindakan yang menyalahgunakan wewenang DPR,” ujarnya.

 

Petrus pun menyarankan, KPK harus segera membuka penyidikan  baru untuk memeriksa sejumlah anggota Komisi III DPR RI yang saat ini menginisiasi penggunaan Hak Angket DPR.

 

“Karena hendak memaksa KPK membuka hasil pemeriksaan mantan Anggota Komisi II DPR RI Miryam S. Haryani ketika diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek nasional pengadaan e-KTP yang melibatkan Komisi II DPR dan Pemerintan Cq. Kementerian Dalam Negeri dengan locus delictinya adalah gedung DPR RI di Senayan,” urainya.

 

Sebagai Komisi yang membidangi hukum dan perundang-undangan dengan fungsi utama mengawasi jalannya proses penegakan hukum, lanjut dia, maka kasus dugaan korupsi e-KTP di gedung DPR RI dengan melibatkan hampir seluruh anggota Komisi II DPR RI dan sejumlah pimpinan Fraksi Partai Demokrat dan Golkar pada saat itu, membuktikan betapa fungsi pengawasan DPR RI terkait pengadaan proyek nasional e-KTP, tidak berfungsi total.

 

“Atau tergadaikan untuk meloloskan kejahatan korupsi ketika sebuah proyek nasional e-KTP dibahas bersama antara Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI,” ujarnya.

 

Petrus juga mendesak DPR untuk meminta maaf kepada publik atas tidak berfungsinya pengawasan DPR atas kejadian korupsi e-KTP tanpa ada satupun Anggota DPR di Komisi III yang mau menghalang-halangi kejadian korupsi di Komisi II DPR RI pada watu itu.

 

Anehnya, lanjut dia, di saat KPK berhasil mengungkap kejahatan korupsi dengan menyebut nama hampir seluruh Anggota Komisi II DPR RI, justru Komisi III DPR RI bukannya bersikap mendukung langkah KPK.

 

“Jelas sekali, upaya hak angket itu adalah untuk menghalang-halangi pengusutan. Ini namanya kesewenang-wenangan melakukan intervensi sekaligus melahirkan tindak pidana korupsi baru seperti dimaksud pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ujarnya.

 

Karena itu, dia mengingatkan, pilihan sikap yang paling tepat adalah hentikan penggunaan haka angket.

 

“Dorong Maryam S Haryani bersikap apa adanya, dan ikuti saja proses hukum, mempercayakan segala hal pada mekanisme hukum yang berlaku yaitu pada proses hukum acara pidana dan pembuktian di persidangan yang terbuka untuk umum dalam perkara tindak pidana korupsi e-KTP,” pungkas Petrus.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*