Breaking News

Hadapi ‘Raksasa’ PT Chevron, Buruh Sarbumusi Hadirkan Ketua Umum DPP SBSI Prof Dr Muchtar Pakpahan di Persidangan

Dalam persidangan yang digelar pada Selasa (24/01/2017) itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI) Prof Dr Muchtar Pakpahan, SH, MA dibawa oleh Sarbumusi sebagai saksi ahli membela buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh PT Chevron Pasific Indonesia.

Ratusan buruh yang bekerja di PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) di Pekanbaru, Riau dipecat oleh pihak perusahaan. Para buruh yang tergabung dalam Sarikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) itu pun melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan terhadap salah satu perusahaan tambang migas terbesar di Tanah Air itu.

 

Wakil Presiden Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (DPP K Sarbumusi) Nahdlatul Ulama, Sukitman Sudjatmiko menerangkan, untuk gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pekanbaru, persidangan sudah berlangsung untuk yang ketujuh kalinya.

 

Dalam persidangan yang digelar pada Selasa (24/01/2017) itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI) Prof Dr Muchtar Pakpahan, SH, MA dibawa oleh Sarbumusi sebagai saksi ahli membela buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh PT Chevron Pasific Indonesia.

 

“Sidang kali ini adalah yang ketujuh, dengan menghadirkan saksi ahli. Dan kita menghadirkan Pak Prof Muchtar Pakpahan sebagai saksi ahli kita,” tutur Sukitman Sudjatmiko kepada redaksi, Selasa (24/01/2017).

 

Lebih lanjut, Sukitman Sudjatmiko menjelaskan, dari keterangan Ketua Umum DPP SBSI Prof.Dr. Muchtar B Pakpahan,SH.,MA, yang dihadirkan sebagai saksi, terdapat beberapa poin penting yang ditekankan, antara lain, Perjanjian Kerja Bersama atau PKB yang dibuat oleh para pihak untuk memberikan yang terbaik dalam arti meningkatkan kesejahteraan bagi buruh di suatu perusahaan.

 

“Jadi, kedudukan Perjanjian Kerja Bersama atau PKB itu diposisikan setara kekuatannya dengan Undang Undang. Selain itu, sepanjang ada kebijakan perusahaan selain yang tertera dalam undang-undang dan PKB, maka dimaknai peraturan perusahaan dan batal demi hukum serta tidak sah,” ujar Sukitman.

 

Kemudian, lanjut dia, dalam Program Work Force Management atau WFM dimaknai sebagai peraturan perusahaan dan tidak sah.

 

Ssubstansi dari WFM tersebut merupakan PHK massal terselubung yang dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sudah dianulir melalui Putusan MK Nomor 19/PUU/2011.

 

“Sehingga tidak boleh melakukan PHK, dan setiap mekanisme PHK harus sesuai dengan ketentuan Undang Undang, sebagaimana tertuang di Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, kecuali perusahaan tersebut bangkrut. Kaalau bangkrut kan ada mekanisme tersendiri. Kalau di luar itu, maka PHK tidak sah dan batal demi hukum, dan pengadilan PHI wajib membatalkan program tersebut,” ujarnya.

 

Nah, dilanjutkan Sukitman, penjelasan Prof Dr Muchtar Pakpahan SH, MA di persidangan menjelaskan bahwa PHK yang menimpa Ketua Basis Sarbumusi di PT Chevron merupakan kejahatan kemanusiaan dan HAM.

 

“Penegasan berikutnya, setiap bentuk kebijakan perusahaan yang menyangkut hubungan industrial yang  tidak diatur dalam undang-undang dan tidak ada di dalam PKB maka kebijakan tersebut batal demi hukum. Demikian penekanan Prof Muchtar Pakpahan,” ujar Sukitman.

 

Sukitman mengungkapkan, perlawanan buruh terhadap PT Chevron terjadi dikarenakan adanya proses PHK terhadap sebanyak 111 buruh anggota Sarbumusi, termasuk PHK terhadap  Ketua Basis Sarbumusi di PT Chevron.

 

“SikapPT Chevron kepada kami, yakni melakukan intimidasi kepada 111 anggota Sarbumusi untuk mencabut gugatannya. Saat ini, ada sekitar 30 orang yang mencabut gugatan karena diteror perusahaan,” ujarnya.

 

Kemudian, lanjut dia,  para penggugat yakni buruh yang merupakan anggota dan pengurus Sarbumusi dimatikan akses kerjanya yakni berupa penghentian sistem IT perusahaan, sehingga semua penggugat tidak bisa kerja.

 

“PT Chevron juga melakukan skorsing kepada Ketua Basis Sarbumusi terkait gugatan WFM tersebut. Saat ini, proses pelaporan kami dengan adanya union busting oleh PT Chevron masih diproses di Polda Riau,” ujar Sukitman.

 

Senada dengan Sukitman, Ketua DPP Sarbumusi Dalail Sanwijaya mengungkapkan, saat ini banyak sekali persoalan yang dihadapi buruh di PT Chevron Pasific Indonesia. Persoalan-perosalan itu anatara lain, PT Chevron  sebagai salah satu perusahaan multinasional yang sangat arogan, tidak mau mengindahkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

 

“Kedua, program WFM ini dimaknai PHK massal yang menurut pihak perusahaan adalah pengunduran diri sukarela dengan dipaksa memilih antara mengundurkan diri dan demosi. Menurut Prof Muchtar tadi, dalam undang-undang tidak ada yang namanya pengunduran diri sukarela, atas inisiasi pengusaha dan batal demi hukum,” ujar Dalail.

 

Ketiga, PT Chevron memaksakan PKB perpanjangan tahun 2016-2017 dengan mencatatkan ke pemerintah, padahal  belum ada kesepakatan dengan Sarbumusi sebagai salah satu serikat dari 3 serikat yang ada. Selain itu, PKB 2014-2015 belum dicatatkan ke Kemenaker.

 

“Keempat,  melalui PKB 2016-2017, yang ditolak oleh Kemenkaer, pihak manajemen PT Chevron dengan arogan melakukan union busting kepada Ketua Basis Sarbumusi di PT Chevron dengan merencanakan melakukan PHK, yang saat ini akan kami ajukan ke PHI,” ujarnya.

 

Selain telah melakukan langkah hukum melalui PHI, dia menjelaskan, Sarbumusi juga telah melaporkan adanya proses union busting terhadap serikat buruh di PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) ke Polda Riau, juga dimintakan audit atas adanbya dugaan tindak pidana korupsi melibatkan keuangan negara Republik Indonesia oleh PT Chevron ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

 

“Kami sudah melayangkan laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan ke BPK RI terkait beberapa masalah kebocoran anggaran negara di PT Chevron. Kemudian, kami juga melaporkan ke Komisi Ombudsman terkait pengawas kemenaker, mediator Disnaker Pekan Baru, Kepala Disnaker Pekanbaru. Ini harus diusut tuntas semua,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*