Breaking News

Hadapi PHK Besar-besaran di Era Revolusi Digital, KSBSI Gelar Dialog Media

Hadapi PHK Besar-besaran di Era Revolusi Digital, KSBSI Gelar Dialog Media.

Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) menggelar dialog dengan awak media untuk menghadapi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran akibat digitalisasi di berbagai bidang.

 

Dialog dalam bentuk roundtable discussion bertema Kampanye dan Advokasi KSBSI Melalui Media itu juga mengulas berbagai fenomena dan fluktuasi kehadiran media massa yang kian massif.

 

Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (Sekjen KSBSI) Eduard Marpaung menyampaikan, era teknologi digitalisasi sangat berdampak pada menurunnya jumlah massa serikat buruh/pekerja. Pasalnya, dampak teknologi digitalisasi sangat berimbas pada beberapa sektor perusahaan yang bangkrut. Hingga mengakibatkan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai tempat.

 

Di tengah gerakan serikat buruh sedang mengalami kemunduran, dia berharap peran media ikut membantu perjuangan serikat buruh, karena pemberangusan serikat buruh, kasus PHK, masalah upah tidak layak, status buruh kontrak, intimidasi, pemecatan sepihak dan penangkapan aktivis buruh masih marak terjadi.

 

“Saya berharap kawan-kawan wartawan terus ikut berjuang bersama-sama, karena wartawan juga bagian dari buruh/pekerja,” tutur Eduard, saat menyampaikan pemaparannya di Sekretariat KSBSI, Cipinang Muara, Jakarta Timur, Jumat (09/03/2018).

 

Eduard mengungkapkan, memang selama ini media massa sangat membantu perjuangan serikat buruh dalam pemberitaan.

 

Dia menceritakan, saat awal-awal berdirinya Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) hingga menjadi KSBSI di masa pemerintahan otoriter orde baru (Orba), wartawan juga ikut berjuang bersama-sama melawan rejim Orba.

 

Menurut dia, Presiden Soeharto waktu itu sangat menindas buruh, mengekang kebebasan berserikat dan demokrasi. Harus diakui, kata dia, ketika gerakan buruh di bawah rejim Soeharto banyak mengalami intimidasi dan perlakuan represif militer.

 

“Namun kekuatan gerakan buruh waktu itu sangat solid. Justru di era reformasi sekarang ini, gerakan buruh sedang mengalami kemunduran dalam gerakan aksi massa dan intelektualnya,” ujar Eduard.

 

Dia juga menyampaikan, ada beberapa faktor yang menyebabkan gerakan buruh di Indonesia mengalami kemunduran, seperti adanya konflik internal dalam serikat  buruh, ada oknum aktivis serikat buruh yang terjebak dalam kepentingan pragmatis dengan oknum pengusaha nakal, sehingga idealismenya tergadai. Kemudian, ada yang bermain mata dengan elit kekuasaan politik untuk kepentingan sesaat.

 

“Termasuk kasus kriminalisasi hukum aktivis buruh sampai saat ini masih marak terjadi, termasuk saya dan kawan-kawan KSBSI di berbagai daerah masih mengalaminya,” bebernya.

 

Eduard berharap, agar awak media lebih kritis mengupas isu di luar isu-isu normatif masalah ketenagakerjaan, dimana sebenarnya sangat mengancam kesejahteraan buruh. Seperti dampak kebijakan kenaikan tarif dasar listrik (TDL), kebijakan impor beras, masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dampak lingkungan akibat perusahaan melakukan perusakan lingkungan.

 

“Salah satunya masalah K3 di perusahaan, menurut saya media masih sangat minim mengupas berita K3 secara mendalam. Padahal, ketika pemerintah menerapkan program K3, fakta yang terjadi kasus kecelakaan kerja yang menimpa buruh/pekerja dalam perusahaan di Indonesia masih terbilang tinggi, karena masih banyak perusahaan yang tidak mematuhi aturan K3,” tuturnya.

 

Menyikapi fenomena gerakan serikat buruh sedang di persimpangan jalan karena tidak solid, Eduard juga berharap seluruh aktivis buruh segera melakukan evaluasi dan konsolidasi bersama. Kalau tidak solid dan satu perjuangan, maka bisa dipastikan gerakan buruh akan semakin mengalami kemunduran.

 

“Indonesia semakin dicengkram proses liberalisasi ekonomi asing yang ujung-ujungnya sangat merugikan kepentingan buruh,” tutupnya. (Jepri)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*