Breaking News

Hadapi Perdagangan Bebas Dengan Uni Eropa, Masyarakat Pesisir Harus Berdaulat

Hadapi Perdagangan Bebas Dengan Uni Eropa, Masyarakat Pesisir Harus Berdaulat.

Rencana pemerintah Indonesia mendorong kesepakatan kerjasama perdagangan bebas dengan Uni Eropa dalam pertemuan putaran ke-4 perundingan IEU-CEPA pada tanggal 22 Februari 2018 di Solo mendatang perlu mendapat perhatian yang lebih mendalam.

 

Sebab, perundingan ini akan sangat mempengaruhi banyak sektor di Indonesia, baik itu dalam sektor bahan-bahan mentah, pertanian dan perikanan. Selama ini, Indonesia hanya didorong menyiapkan kebutuhan bahan mentah bagi pasar Eropa dan Amerika Serikat, salah satunya perikanan. Karena itu, masyarakat pesisir harus dipastikan berdaulat.

 

Sekertaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati melihat perundingan IEU-CEPA ini patut untuk diawasi secara lebih mendalam. Salah satu komoditi perikanan yang diincar oleh pasar Eropa, salah satunya, adalah udang, dimana total produksi pertahunnya terus meningkat dimana pada tahun 2016 saja, total produksi udang mencapai hingga 46 juta ton.

 

Namun di saat bersamaan terjadi kasus pelanggaran HAM di tempat produksi udang yaitu Lampung, dimana ribuan karyawan di Wachyuni Mandira dan Bratasena diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan (CPB atau CPP).

 

“KIARA melihat dengan semakin dibukanya kran perdangan dan investasi melalui perjanjian perdagangan bebas IEU-CEPA antara Indonesia dan Eropa, nelayan tradisional, pekerja perikanan, dan masyarakat pesisir lainnya hanya akan semakin disudutkan dan dirugikan,” ujar Susan, Selasa (22/02/2018).

 

Dalam Workshop Asia Europe People’s Forum (AEPF) yang membahas mengenai perundingan IEU-CEPA di Jakarta, 20 Februari 2018, Susan Herawati (KIARA) bersama dengan Raqib (Persatuan Petambak Garam Indonesia) dan Sutrisno (Federasi Serikat Nelayan Nusantara) menjelaskan bahwa dengan adanya perjanjian perdagangan bebas IEU-CEPA, hal ini hanya akan menambah rumitnya konflik agraria yang ada di pesisir dan laut Indonesia.

 

“Meningkatnya investasi asing di Indonesia hanya akan meningkatkan praktik-praktik IUU fishing, perbudakan di atas kapal, perusakan hutang mangrove, dan menggusur lahan-lahan penghidupan nelayan tradisional Indonesia” ungkap Susan.

 

Dalam mengakomodasi kepentingan-kepentingan masyarakat sipil, dalam perjanjian IEU-CEPA ini telah ditambahkan sebuah bab “Trade Sustainability Development” untuk mengakomodir kebutuhan dan kesepakatan antar kedua belah pihak terkait dengan isu-isu hak asasi manusia dan pembangunan yang berkelanjutan.

 

Meskipun begitu, KIARA melihat hal ini perlu dibedah kembali secara lebih mendalam, sebagaimana dalam bab tersebut masih belum adanya regulasi yang mengikat ataupun hukuman yang jelas pada perusahaan atau investor yang mengingkari isi dalam bab tersebut.

 

Selama ini, kata dia, isu perbudakan dan pelanggaran hak asasi manusia di sektor perikanan masih menjadi isu yang tertutup dan belum mendapatkan banyak perhatian dari pemerintah meskipun telah banyak kasus-kasus perbudakan dan pelanggaran hak asasi manusia di sektor perikanan yang terjadi.

 

Susan menyampaikan, tidak dapat dikesampingkan fakta bahwa akan semakin didorongnya aktivitas perdangan ekspor impor dan produksi produk-produk perikanan, hal tersebut hanya akan semakin memperparah praktek-praktek pelanggaran HAM yang terjadi baik itu dalam sektor perikanan tangkap atau dalam sektor processing production produk-produk perikanan.

 

Tanpa adanya kesepakatan dan aturan yang mengikat dalam perjanjian IEU-CEPA, perusahaan-perusahaan perikanan hanya akan fokus pada meningkatkan produksi untuk di perdagangkan di pasar Eropa. Terlebih lagi Eropa, merupakan salah satu pasar terbesar bagi produk-produk perikanan, baik itu produk ikan mentang – tuna, udang, dan lain sebagainya – ataupun produk-produk olahan seafood.

 

“Oleh karena itu penting bagi Indonesia untuk dapat mengawasi perundingan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Eropa ini (IEU-CEPA) agar dapat menjamin terpenuhinya kepentingan masyarakat Indonesia dan menjadi sarana untuk membangun perekonomian bagi masyarakat pesisir Indonesia,” ujar Susan Herawati.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*