Breaking News

Hadapi Maraknya Isu Radikalisme dan Intoleransi, Pemerintah Harus Bertindak Sesuai Hukum

Hadapi Maraknya Isu Radikalisme dan Intoleransi, Pemerintah Harus Bertindak Sesuai Hukum.

Radikalisme dan intoleransi menjadi tantangan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Munculnya kelompok-kelompok radikal dan intoleran harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Namun penindakan itu harus berada dalam koridor hukum yang berlaku.

 

Senior advisor International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Muhammad A.S. Hikam, menyebutkan munculnya gerakan-gerakan radikal dan intoleran tengah menjadi kecenderungan global. “Di Indonesia gerakan dan ideologi radikal oleh aktor non negara muncul ke permukaan karena di Orde Baru mereka tidak memiliki kesempatan untuk muncul,” katanya dalam diskusi Intoleransi dan Radikalisme di Indonesia di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta.

 

Menurutnya, ideologi radikal bermunculan karena pemerintah tidak mengantisipasinya. Apalagi persoalan di Indonesia saat ini adalah tidak adanya kekuatan negara yang dominan seperti rezim Orde Baru.

 

Namun sangat disayangkan setelah 19 tahun reformasi, aktor-aktor non negara menggunakan celah demokrasi untuk menyebarkan radikalisme dan intoleransi.

 

“Indonesia adalah negara paling menarik untuk gerakan-gerakan seperti itu, model geografis yang terpencar-pencar dan penduduk mayoritas muslim menjadi godaan bagi kelompok transnasional seperti Al Qaedah, ISIS, dan Syiah Internasional untuk masuk,” papar Hikam.

 

Untuk menghadapi ormas-ormas radikal dan intoleran, perlu dilihat berdasarkan perspektif keamanan nasional. “Ada hak negara untuk survive, tentu harus dalam konteks hukum karena negara punya hak inheren untuk survival,” imbuhnya.

 

Hikam juga mengusulkan agar pemerintah merevisi UU Ormas dan KUHP. “Kalau ganti pimpinan KPK saja pakai Perppu kenapa menghadapi ormas radikal dan intoleran tidak begitu juga, ini kan sudah mengancam keamanan nasional,” tandasnya.

 

Komisioner Komnas HAM, M. Imdadun Rahmat, menuturkan UU no. 39 tahun 1999 tentang HAM sudah mempertemukan antara kepentingan keamanan negara dan HAM. “Disana sudah dijelaskan hak dan kewajiban saling melengkapi, bukan hanya di Indonesia, dalam konvensi internasional pun ada pengaturan pembatasan hak yang dikaitkan dengan ketertiban sosial dan keselamatan negara,” katanya.

 

Pihaknya mengingatkan, isu keamanan negara bisa disalahgunakan untuk ‘menggaruk’ pihak-pihak yang tidak sejalan dengan pemerintah. Oleh karena itu, Komnas HAM mendukung ketentuan UU HAM yang menyatakan setiap pembahasan hak asasi harus melalui undang-undang.

 

“Dengan demikian pemerintah bisa mentaati undang-undang dalam membina dan mengontrol kelompok radikal yang mengancam, supaya tidak ada penyalahgunaan kewenangan keberadaan undang-undang tersebut akan menjadi legitimasi hukum,” tandasnya.

 

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, mengingatkan bahwa tidak semua bentuk intoleransi adalah pelanggaran hukum.

 

“Dalam intoleransi terdapat diskriminasi, syiar kebencian, hingga kekerasan,” ujarnya.

 

Dia melihat dalam menyikapi kelompok radikal dan intoleran pemerintah malah melakukan lompatan yang diluar ketentuan hukum. Misalnya dalam kasus pembubaran HTI.

 

Asfinawati mencatat, dalam kasus-kasus penodaan agama dan penolakan atas rumah ibadah, yang menimbulkan kemarahan massa adalah reproduksi wacana.

 

“Pada kasus penolakan terhadap pendirian gereja, ketika jemaah beribadah di rumah atau di hotel ternyata tetap diserang kelompok intoleran, ini artinya bukan rumah ibadah yang diincar tapi yang beribadah itu sendiri,” ungkapnya.

 

Pihaknya mencatat, kasus penodaan agama justru lebih banyak terjadi di era reformasi ketimbang era Orde Baru. Kondisi ini diperparah dengan pemanfaatan identitas keagamaan sebagai identitas gerakan politik.

 

“Ketika logika masyarakat lemah, informasi hoax malah mudah diterima,” katanya.

 

Asfinawati menambahkan, akibat masalah Seks, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) tidak pernah dibicarakan, masalah tersebut kini sukar untuk didiskusikan.

 

“Kalau pengelola negara mau membuka ruang publik dengan fair tentu kita bisa membuka ruang dialog, menghadapi kelompok intoleran harus tetap dengan pendekatan berkeadilan dan kontekstual,” tandasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*