Breaking News

Habiskan Anggaran Setara 3 Puskesmas, Pembangunan Gedung KPU di Bekasi Tidak Selesai, Tolong Diusut

Habiskan Anggaran Setara 3 Puskesmas, Pembangunan Gedung KPU di Bekasi Tidak Selesai, Tolong Diusut.

Aparat penegak hukum didesak segera mengusut pembangunan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Koordinator Investigasi Lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Kaki Publik) Wahyudin Jali mengungkapkan, untuk pembangunan Gedung KPU di Bekasi saja telah menghabiskan anggaran hingga Rp 10 Miliar, namun hingga kini tidak selesai.

“Itu setara dengan anggaran untuk 3 buah Puskesmas. Sayangnya sampai kini tidak selesai. Aparat penegak hukum harus mengusut proyek pembangunan gedung KPU itu,” tutur Wahyudi, dalam keterangan persnya, Selasa (24/07/2018).

Wahyudin menerangkan, pembangunan gedung KPUD Kabupaten Bekasi dimulai sejak tahun 2013, namun hingga 2018 pekerjaan gedung KPUD tersebut belum juga selesai. Padahal untuk pembangunan Gedung KPUD tersebut telah menghabiskan Anggaran Daerah sebesar Rp. 9,282,840,000.00, anggaran tersebut seharga tiga kali lipat harga satu Puskesmas rawat inap dua lantai, yang dihargai oleh pemkab bekasi sebesar Rp 2.998.800.000,00.

Pembangunan gedung KPUD yang sebenarnya telah rampung pada tahun 2017 masih banyak masalah. Karena belum lama dibangun dengan anggaran sebesar Rp. 4,304,485,000 menggunakan anggaran pembangunan tahun 2016.

“Gedung yang sudah digunakan pada tahun 2017 tersebut sudah retak dan tidak memiliki sarana-prasarana yang memadai, seperti air bersih dan toilet yang belum rampung, dan masih ada beberapa bagian dinding yang masih terlihat bagian baut batanya,” tuturnya.

Meskipun demikian, lanjut dia, Pemkab Bekasi telah menganggarkan kembali untuk proyek lanjutan pembangunan gedung KPUD Kabupaten Bekasi dengan pagu anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 3,998,200,000.

“Anggaran yang begitu fantastis untuk membangun gedung KPUD tersebut seharusnya diselidiki oleh BPK maupun KPK, karena rentan terkorupsi dan tentan colongan oleh oknum yang berkepentingan,” ujar Wahyudin.

Untuk membangun gedung KPUD tersebut,  dijelaskan Wahyudin, biaya untuk lain-lain di luar pembangunan seperti pembuatan Digital Engineering Design(DED) gedung KPUD tersebut telah dilakukan sebanyak 2 kali.

Pada tahun 2013 Pemkab Bekasi telah menghabiskan anggaran sebesar Rp. 273,757,000, lalu untuk DED tersebut ditambahkan lagi pada tahun 2017 sebesar Rp. 409,420,000. Sehingga total untuk DED saja, Pemkab Bekasi telah menghabiskan Anggaran Daerah sebesar Rp. 683,177,000.

Selain untuk DED, diungkap Wahyudin, pembangunan gedung KPUD tersebut merogoh kocek untuk pengawasan pembangunan gedung pada tahun 2017 sebesar Rp. 47,014,000. Lalu anggaran pengawasan itu ditambahkan lagi pada tahun 2018 sebesar Rp. 143,704,000, sehingga anggaran yang dikeluarkan untuk pengawasan saja Pemkab Bekasi telah menganggarkan sebesar Rp. 190,718,000 belum termasuk harga konsultasi pembangunan gedung tersebut sebesar RP. 106,260,000 dari anggaran tahun 2016.

Total untuk pembangunan gedung KPUD mencapai Rp. 9,282,840,000.00 berbanding terbalik dengan pembangunan Puskesmas 2 lantai Tridayasakti yang difasilitasi rawat inap, yang hanya dianggarkan Pemkab Bekasi sebesar Rp. 2.998.800.000,00, tidak jauh halnya dengan Puskesmas Karangbahagia yang hanya dianggarkan sebesar Rp. 2.998.680.000,00. Wahyudin menuturkan, Puskesmas adalah fasilitas masyarakat yang harus diprioritaskan, karena puskesmas merupakan kebutuhan setiap saat warga masyarakat.

“Ketimbang Gedung KPU yang aktif di kala masa Pemilu saja. Maka dari itu, jika anggaran pembangunan gedung KPUD tersebut dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, maka pemkab Bekasi dapat membangun 3 unit Puskesmas 2 lantai dengan fasilitas rawat inap,” ujarnya.

Dia menduga, proyek itu sudah jadi bancakan elit politik dan elit aparat. “Jadi,  sudah sepatutnya BPK mengaudit kembali anggaran pembangunan gedung KPUD Kabupaten Bekasi. Dan KPK segera bertindak dan melakukan investigasi terhadap proyek tersebut,” pungkas Wahyudin.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*