Breaking News

Gulirkan Tritura Buruh, Bulan Februari 2018 Hingga May Day Pemerintahan Jokowi Digeruduk di 50 Kota

Gulirkan Tritura Buruh, Bulan Februari 2018 Hingga May Day Pemerintahan Jokowi Digeruduk di 50 Kota.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tengah mempersiapkan gerakan massa puluhan ribu buruh di berbagai provinsi dengan menggulirkan Tritura Buruh atau Tiga Tuntutan Rakyat.

 

Massa buruh yang akan mulai bergerak sejak 6 Februari 2018 hingga menuju puncaknya pada 1 Mei atau yang dikenal sebagai Hari Buruh (May Day) itu akan menggeruduk kantor-kantor pemerintahan rejim Jokowi-JK di 50 Kota.

 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, untuk menyuarakan tiga tuntutan buruh dan rakyat (Tritura), puluhan ribu buruh akan melakukan aksi unjuk rasa di 50 kota pada tanggal 6 Februari 2018 yang juga bertepatan dengan perayaan HUT Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

 

“Puncaknya, pada 1 Mei 2018 dalam peringatan May Day, ratusan ribu buruh dari berbagai daerah kawasan industri di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi,NTB, Maluku,dan Sumatera, akan masuk ke Jakarta untuk menyuarakan tuntutan yang sama,” ujar Said Iqbal, di Jakarta, Kamis (25/1/2017).

 

Menurut dia, buruh dari Jabodetabek dan dari perwakilan pulau-pulau tersebut akan melakukan aksi di Istana Negara dengan melibatkan hampir ratusan ribu orang buruh.

 

Aksi juga akan dilakukan serentak di berbagai kota lain seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Batam, Yogjakarta, Aceh, Bengkulu, Lampung, Makassar, Gorotanlo, Manado, Bajarmasin, dan sebagainya.

 

Menurut Said Iqbal, tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi 6 Februari nanti hingga May Day adalah tiga tuntutan buruh dan rakyat (Tritura) yaitu, pertama; turunkan harga beras dan listrik-tolak impor beras-wujudkan kedaulatan pangan; dua, tolak upah murah-cabut PP 78/2015 tentang Pengupahan; tiga, Pilkada dan Pilpres:  Pilih calon pimpinan saat pilkada dan pilpres yang pro buruh dan anti PP 78/2015.

 

Said Iqbal menyampaikan, belakangan ini KSPI menyoroti dengan keras harga beras yang tidak kunjung turun. Padahal beras adalah usuran perut rakyat, termasuk buruh. Sehingga melambungnya harga beras yang gagal diantisipasi oleh Pemerintah semakin menyengsarakan buruh dan rakyat yang mengakibatkan daya beli turun hingga 20%–25%.

 

“Terlebih ditambah dengan kebijakan upah murah,” ujarnya.

 

Di samping itu, KSPI mempertanyakan sikap presiden Joko Widodo yang terkesan membiarkan, mendiamkan serta tidak mempunyai sikap tegas perihal impor beras 500 ribu ton.

 

Jokowi malah membiarkan antar menterinya bersilang kata-kata perihal data-data ketersediaan stok beras.

 

“Sangat disayangkan, data yang dimiliki oleh Bulog, Kemendag, dan Kementan berbedar-beda tentang ketersediaan beras. Padahal urusan beras adalah urusan perut rakyat, termasuk buruh,” katanya.

 

KPSI, kata Said Iqbal, juga tidak sependapat dengan pernyataan Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan yang menyatakan 500 ribu ton impor beras adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan untuk menjaga stabilitas harga beras.

 

“Faktanya, sebelum harga beras naik, daya naik beli masyarakat sudah turun. Apakah lagi dengan naiknya harga beras sekarang ini, daya beli masyarakat makin turun. Bahkan dalam hitungan KSPI daya beli buruh turun 20 – 25 persen dengan kebijakan upah murah dan naiknya harga beras seperti saat ini,” kata Said Iqbal.

 

Said Iqbal menegaskan, aksi 6 Februari merupakan aksi pemanasan. Setelah itu, hingga peringatan May Day (1 Mei 2018) eskalasi aksi buruh akan terus ditingkatkan.

 

Puncaknya dalam peringatan hari buruh tanggal 1 Mei 2018 nanti, ratusan ribu buruh akan masuk ke Jakarta untuk menyuarakan aspirasinya.

 

“Ratusan ribu buruh tersebut gabungan dari kaum buruh se-Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi,NTB, Maluku,danSumatera, dan berbagai daerah lain, yang akan memperingati aksi May Day di Istana Negara sebagai pusat pemerintahan,” tegasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*