Breaking News

Gugat Pemprov DKI Jakarta atas Status Kepegawaian, Guru Honorer Diintimidasi Wakil Kepala Dinas

Gugat Pemprov DKI Jakarta atas Status Kepegawaian, Guru Honorer Diintimidasi Wakil Kepala Dinas.

Dikarenakan melanjutkan proses hukum melalui gugatan yang diajukannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas status kepegawaiannya, seorang guru honorer Kategori Dua atau K 2 didatangi oleh Wakil Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bowo Irianto.

 

Guru honorer K 2 bernama Sugianti itu mengaku sudah sebanyak dua kali didatangi oleh si pejabat tinggi di Dinas Pendidikan DKI Jakarta itu.

 

“Memaksa agar gugatan yang saya ajukan di PTUN dicabut. Saya dijanjikan akan diangkat langsung sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa melalui test,” ujar Sugianti lewat pesan singkatnya, Jumat (05/05/2017).

 

Saat ini, Sugianti merupakan salah satu guru honorer K2 yang mengajar di SMP 84, Koja, Jakarta Utara. “Saya didatangi Pak Bowo sebanyak dua kali, berturut-turut,” ujarnya.

 

Selain dipaksa mencabut gugatan dari PTUN dan ditawarkan jadi PNS tanpa test, Sugianti juga dipaksa mengajukan permintaan maaf  secara tertulis di atas materai, karena telah melakukan gugatan itu. Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto mendatangi dirinya pada hari Kamis 4 Mei 2017 dan pada hari ​Jumat 5 Mei 2017.

 

“Sudah dua kali Wakil Kepala Dinas Pendidikan mendatangi saya. Pada hari Kamis kemarin dan hari ini. Dia bilang, saya akan diangkat jadi PNS tanpa mengikuti test asalkan saya mau mencabut gugatan saya, dan meminta maaf sama Dinas Pendidikan,” ujar Sugianti.

 

Dikarenakan dirinya dan teman-temannya sesama guru honorer K 2 sudah berkali-kali dipermainkan oleh Pejabat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta terkait status PNS mereka, Sugianti pun tidak mau mundur dari gugatan yang sudah berproses di PTUN Jakarta Timur itu.

 

Sugianti menolak tawaran yang disampaikan Wakil Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bowo Irianto itu dengan menunjukkan Surat Edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan surat usulan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, dalam surat tersebut dinyatakan belum ada pengangkatan PNS sampai saat ini.

 

“Jika Dinas bersedia memberikan surat pernyataan yang menjamin bila saya mencabut gugatan, mereka akan memberikan usulan CPNS sesuai formasi tahun ini, dan surat itu mempunyai kekuatan hukum, maka akan saya terima tawaran itu dengan senang hati karena saya berjuang 2 tahun ini. Ini kan tidak ada, tidak akan mungkin ada jaminan seperti itu dari Dinas kok,” ungkap Sugianti.(Nando)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*