Breaking News

Gonjang-Ganjing Rupiah VS Politik, Rupiah Anjlok, Peran Bank Indonesia Dipertanyakan

Gonjang-Ganjing Rupiah VS Politik, Rupiah Anjlok, Peran Bank Indonesia Dipertanyakan.

Gonjang-ganjing perpolitikan di Indonesia tidak serta merta membuat nilai tukar Rupiah menguat. Sejauh ini, kondisi Rupiah terpuruk tanpa pernah bisa dilakukan upaya serius untuk berada pada kondisi yang safety.

Wakil Ketua Umum Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) Riza Suarga pun mempertanyakan peran dan fungsi Bank Indonesia (BI) sebagai Badan Otoritas Tunggal Moneter di Indonesia.

“BI sebagai otoritas tunggal moneter di Indonesia, menurut saya satu-satunya institusi negara yang gagal total mengangkat harkat hidup masyarakat kita,” tutur Riza Suarga, di Jakarta, Senin (13/08/2018).

Dia menjelaskan, padahal dengan berbagai perangkat aturan perundangan yang dimilikinya saat ini, BI yang independen dan tidak bisa diintervensi oleh Presiden maupun DPR sekalipun, seharusnya mampu berinovasi lebih banyak untuk membuat Rupiah lebih berdaya seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang termasuk terbaik di dunia.

“BI harusnya lebih mampu menegakkan aturan perbankan yang membuat spread bunga antara deposito dan pinjaman tidak terlampau tinggi seperti sekarang ini,” ujarnya.

Bagi Riza, gonjang ganjing politik dalam beberapa tahun belakangan ini, ternyata sama sekali tidak pernah berbanding linear dengan pergerakan nilai tukar Indonesia.

“Seberapa keras kerja pemerintah pun selalu tidak sanggup menahan apresiasi mata uang lain terhadap Rupiah,” ujarnya.

Padahal, lanjutnya, Indonesia saat ini termasuk negara dengan ekonomi yang digdaya menurut semua pemeringkat maupun pasar.

“Namun, perlu diingat pula bahwa Rupiah merupakan mata uang terburuk ketiga kinerjanya di dunia sejajar dengan negara-negara Afrika yang sedang dilanda perang saudara. Rupiah tidak pernah rebound semenjak krisis moneter Asia 1998 sampai saat ini,” tutur Riza.

Hakekatnya, menurut dia, Indonesia membutuh Rupiah yang wajar,  yang kuat seiring dengan kuatnya pertumbuhan ekonomi Negara. Bukan hanya sekedar stabil yang tidak jelas di level berapa.

Penguatan Rupiah, kata Riza, akan berdampak pada menguatnya daya beli masyarakat (purchasing power) dan spread antara bunga deposito. Kemudian, pinjaman yang tidak terlampau tinggi akan menggairahkan pembiayaan sektor riil dan produktif yang dalam jangka panjang.

“Itu akan membuat kemajuan ekonomi bangsa ini lebih sustain. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan oleh para pemangku kebijakan, utamanya otoritas moneter ini?” ujarnya.

Riza pun menyarankan, pertama,  penertiban secara menyeluruh terhadap penyelenggara penukaran uang (money changer) untuk memotong permainan para spekulan, menentukan efek psikologis pasar dan memastikan seluruh transaksi perdagangan barang dan jasa ekspor-impor  harus melalui perbankan nasional menggunakan Rupiah dan tidak lagi dibiarkan melalui negara ketiga utamanya seperti Singapura.

“Sehingga, ketika ada permintaan barang maupun Jasa atas komoditas Indonesia otomatis permintaan Rupiah akan meningkat,” katanya.

Kedua,  perlu re-orientasi kebijakan total tentang nilai tukar. Mazhab ekonomi yang terlampau takut terjadinya penguatan Rupiah karena khawatir pola konsumtif masyarakat akan meningkat, harus dihilangkan.

Dia mengatakan, ketika terjadi booming komoditas tertentu dari Indonesia, seharusnya dibiarkan kurs itu menguat karena permintaan Rupiah pasti meningkat.

Ketiga, pastikan spread suku bunga antara deposito dan pinjaman tidak tinggi seperti selama ini. Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang masih sangat jauh spread antara bunga deposito dan pinjamannya, bisa double bahkan pernah sampai 10% perbedaannya.

“Ini menunjukkan gagalnya membangun sistem perbankan yang efisien, namun membiarkan pembiayaan yang hanya terfokus pada kegiatan non-produktif,” ujarnya.

Menurut dia, Bank Indonesia harus keluar dari comfort zone yang sudah berpuluh-puluh tahun dijalankan dan dinikmatinya.

“Tidak boleh lagi ada alasan pelemahan Rupiah karena faktor eksternal. Karena yang bisa menentukan arah kebijakan dan nasib bangsa maupun Rupiah sebagai simbol kedaulatan Indonesia ya siapa lagi kalau bukan kita sendiri,” katanya.

Bahkan, menurut Riza, Amerika dan Inggris sudah bolak balik “bermain” dengan  Quantitative Easing,  yang oleh salah satu anggota parlemen Inggris malah disebut sebagai tindakan illegal, karena jelas-jelas melakukan pencetakan uang secara masif dengan alasan untuk kepentingan investasi bahkan disebut sebagai langkah counterfeiting.

“Intinya adalah dibutuhkan pendekar moneter yang mampu membaca pasar yang telah berubah secara cepat,  dengan melakukan tindakan tepat demi mendukung pemerintah kita yang sedang giat bekerja dan membangun dengan rate yang sangat cepat pula,” pungkas Riza.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*