Breaking News

GMKI: Pidanakan, Usut Tuntas Pelaku Penganiayaan Aktivis Lingkungan Hidup Di Kawasan Danau Toba, Aparat Jangan Permalukan Diri Sendiri

GMKI: Pidanakan, Usut Tuntas Pelaku Penganiayaan Aktivis Lingkungan Hidup Di Kawasan Danau Toba, Aparat Jangan Permalukan Diri Sendiri.

Aparat penegak hukum didesak segera mengusut tuntas para pelaku tindakan penganiayaan yang terjadi kepada dua orang aktivis lingkungan di Kawasan Danau Toba (KDT).

Hingga saat ini, proses pembiaran terhadap para pelaku kekerasan dan premanisme yang membuat nyawa terancam terus terjadi. Dengan tidak ditangkapnya para pelaku oleh aparat Kepolisian, membuktikan bahwa penegakan hukum untuk keadilan mandul di Indonesia.

Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) Sahat Martin Philips Sinurat menyampaikan, penganiayaan terhadap kedua aktivis lingkungan di Samosir itu adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan harus diproses secara pidana.

“Itu pelanggaran HAM dan harus dipidanakan,” tutur Sahat Martin, dalam siaran persnya yang diterima redaksi, Jumat (25/08/2017).

Dia menjelaskan, kriminalisasi yang dialami oleh kedua aktivias Lingkungan Hidup, yaitu  Jhohannes Marbun sekaligus merupakan Sekretaris Eksekutif Yayasan Pencinta Danau Toba, dan rekannya Sebastian Hutabarat Wakil Ketua Yayasan Pencinta Danau Toba pada hari Selasa 15 Agustus 2017 di Kabupaten Samosir akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Jautir Simbolon bersama sekelompok orang yang diketahui bahwa mereka merupakan pekerja Jautir Simbolon di areal tambang batu, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

“Mesti diberikan hukuman setimpal dengan hukuman yang berlaku sebagaimana menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, tindakan dan tidak ada upaya pencegahan yang dilakukan oleh Jautir Simbolon bersama 10 pekerja yang ikut menganiaya kedua korban, adalah tidak mencerminkan bahwa budaya bangsa Indonesia yang Pancasila, karena sebagai Negara Hukum, main hakim sendiri melanggar amanah Konstitusi Indonesia.

“Kami PP GMKI sangat menyayangkan, dan mengecam tindakan sekolompok orang tersebut, sehingga patut dihukum melalui tindak pidana sebagaimana tercantum pada pasal 351 KUHP, pasal 170 KUHP penganiayaan, dan Pelecehan seksual pasal 289-296 KUHP,” kata Sahat.

Dan, selanjutnya, menurut dia, patut diduga, selain tindakan Pidana yang sudah dilaporkan oleh korban di Polres Samosir Laporan Polisi No : LP/117/VIII/SAM/SPKT tertanggal 15 Agustus 2017 yang dilakukan oleh Jautir Simbolon bersama 10 pekerjanya, bahwa lokasi tambang batu yang dilakukan oleh terlapor adalah illegal (tidak memiliki izin).

“Maka dengan itu, patut diduga telah melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan dan perusakan ekosistem danau. Dengan ini kami meminta agar Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia bersama dengan institusi penegak hukum Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komnas Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Pemerintahan Kabupaten Samosir untuk menindak dan memberikan sanksi pidana secara tegas atas tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh Jautir Cs,” jelas Sahat.

Sahat juga mengutuk apa yang dilakukan oleh Jautir Simbolon Cs sebagai aksi premanisme. “Tidak mencerminkan adat dan budaya Batak yang dikenal ramah dan bersahabat bagi setiap orang pendatang, dan layak untuk diberikan sanksi adat. Karena budaya Batak adalah budaya yang dikenal  ramah, bersahaja dan bersahabat,” ujarnya.

Kawasan Danau Toba, lanjut dia, harus nyaman, jauh dari kejahatan dan kriminal, indah, asri, dan hijau agar tetap dilestarikan, dan menolak segala aktivitas–aktivitas masyarakat, pengusaha, penguasa, dan stakeholder Pemerintah tingkat Daerah sampai Pusat yang ikut merusak keindahan alam dan panorama Danau Toba, seperti pembuangan limbah perusahaan, penebangan pohon illegal, menolak aktivitas kerambah ikan yang mempengaruhi kualitas ekosistem Danau Toba.

“Dampak dari aktivitas tersebut merupakan masalah yang besar dihadapi masyarakat Danau Toba adalah situasi banjir bandang, longsor, ekosistem yang ada di sekitar Danau Toba, baik itu tumbuhan dan hewan akan mengalami punah, dapat menyebabkan spesies endemik mati,” ujarnya.

Dia pun mengajak semua pihak untuk ikut melestarikan Danau Toba. “Dan menanam serta melestarikan pohon kemenyan yang merupakan kebanggaan masyarakat Tapanauli Utara, umumnya masyarakat Sumatera Utara,” ujarnya.

Oleh karena itu, Sahat mengingatkan aparat penegak hukum, bahwa tindakan membiarkan atau memperlama proses pengusutan para pelaku kekerasan dan penganiayaan aktivis itu, akan membuat institusi hukum dipermalukan sendiri oleh para petugasnya.

Dia mengatakan, di Indonesia, hukum adalah panglima bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka, dalam usia ke-72 tahun Republik Indonesia, menurut Sahat Martin, sebagai bangsa yang besar, masyarakat Indonesia semestinya sudah sejahtera.

“Namun sebaliknya, kehidupan dan aktivitas masyarakat menjadi menyeramkan ketika manusia berubah menjadi Homo Homini Lupus (manusia menjadi serigala bagi sesama manusia). Dan, ini pekerjaan penting yang harus diselesaikan oleh pemerintah dan institusi penegak hukum. Adapun tindakan penganiayaan yang terjadi kepada kedua aktivis Lingkungan Hidup tersebut membuktikan, di tangan pemerintahan saat ini pun hukum masih lemah, malah pengusaha berubah menjadi penguasa,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*