Breaking News

Terpilih Sebagai Ketua Umum ARDIN, Bambang Soesatyo Bilang Agar Efektif Distribusi Anggaran dan Logistik ke Daerah, Harus Dikawal

Globalisasi Kian Ganas, Pemerintah Diminta Bentengi Usaha Nasional

Ketua Umum BPP ARDIN Bambang Soesatyo bersama Pengurus BPP ARDIN Siswaryudi Heru, mengawal distribusi anggaran dan logistik ke daerah-daerah harus dilakukan secara efektif agar pembangunan daerah tepat sasaran.

Pemerintah tidak cukup hanya mengagendakan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan membaginya ke daerah-daerah sesuai porsi masing-masing. Penyaluran dan penggunaan anggaran ke daerah harus tepat sasaran dan efektif. Karena itu, proses penyaluran dan kontrol harus berjalan dengan maksimal.

Hal itu disampaikan Bambang Soesatyo setelah kembali terpilih sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (BPP Ardin Indonesia) dalam Musyawarah Nasional (Munas) II Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (29/04/2016).

“Distribusi anggaran dan pengawalan penggunaannya ke daerah sangat penting. Kita akan mengawal agar penyaluran dan penggunaannya berlangsung efektif dan efisien,” ujar Bambang Soesatyo.

Menurut Ketua Komisi III DPR RI ini, upaya menciptakan iklim usaha nasional yang sehat, tidak terlepas dari penganggaran yang tepat sasaran. Selama ini, sering kali anggaran yang diperuntukkan bagi pembangunan daerah menjadi mubazir karena tidak didistirbusikan dengan tepat sasaran.

“Jangan mubazir atau bahkan salah sasaran. Itu tidak kita mau. Karena itu, Ardin siap mengontrol, mendistribusikan ke daerah. Semua stake holder bersinergi,” ujarnya.

Dalam Musyawarah Nasional II Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang Jasa dan Distributor Indonesia (ARDIN) ini, dihadiri 34 Dewan Pengurus Daerah Provinsi seluruh Indonesia, dan secara aklamasi mendapuk Bambang Soesatyo kembali menjadi Ketua Umum Ardin Indonesia untuk periode 2016-2021.

Munas Ardin Indonesia yang dibuka secara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ade Komarudin dan dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Perindustrian Saleh Husen serta Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roslani itu mengeluarkan beberapa Keputusan Munas.

Pertama, mendukung sepenuhnya rencana pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan Undang Undang Tax Amnesty atau pengampunan pajak untuk kepentingan rakyat.

Kedua, berharap agar dana yang bakal masuk dari pengampunan pajak tersebut selain ke infrastruktur juga harus diarahkan sebesar-besarnya kepada sektor UMKM.

Ketiga, mendesak pemerintah untuk segera menata kembali sistem sertifikasi badan usaha (SBU). Keempat, mendesak Otoritas keuangan dan perbankan untuk menurunkan suku bunga pinjaman yang diradakan sangat berat dan tidak kompetitif.

Kelima, mendukung pemerintah memangkas mata rantai birokrasi dan berbagai pungutan dalam perijinan dan menegakan kepastian hukum serta penurunan berbagai tarif pajak yang selama ini dirasakan memberatkan dunia usaha nasional.

Sebelumnya, dalam pembukaan Munas II Ardin ini, Bambang Soesatyo juga telah menyampaikan pentingnya peran pemerintah melindungi usaha nasional dari gempuran globalisasi.

Menurut politisi Golkar ini, usahawan nasional dapat memberikan konstribusi yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan lebih memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki oleh stake holder.

“Dengan lebih memberdayakan Ardin, dan semua stake holder, hal itu bisa dilakukan. Kekuatan ini harus dibentengi dan dilindungi untuk menghadapi globalisasi perdagangan yang semakin kompetitif,” ujar Bambang Soesatyo.

Dia mengatakan, sebagai organisasi yang memayungi seluruh pelaku ekonomi Nasional, khususnya yang bergerak di bidang usaha pengadaan barang dan distribusi, maka pihaknya akan mampu memberikan dukungan jejaring komunikasi, jejaring pembiayaan, jejaring usaha dan perdagangan, jejaring advokasi usaha serta jejaring sumber daya seperti riset dan teknologi, inovasi baru, informasi pasar.

“Karena itu, kerja sama dengan pemerintah, stake holder, kebijakan dan intelijen usaha dan lainnya, bagi pelaku usaha Nasional sangat diperlukan,” ujarnya.

Dengan terbentuknya jejaring ekonomi di antara pelaku ekonomi Nasional, lanjut dia, akan tercipta kekuatan dalam kemandirian wirausaha yang mampu membentuk iklim perekonomian kerakyatan.

“Sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Karena itulah, kekuatan ini perlu dibentengi dan perlu melindungi para pelaku usaha Nasional,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta agar Asosiasi Rekanan Perdagangan Barang dan Distributor (ARDIN) Indonesia menjadikan momentum Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai peluang untuk berkompetisi dengan negara lain.

Menurut Tjahjo, pemerintah sendiri terus melakukan deregulasi dan perombakan kebijakan ekonomi. Pengusaha punya peran untuk tumbuh dan bersaing.

“Saya kira era MEA ini bukan tantangan, tapi era kompetisi, jadi ini merupakan peluang untuk bersinergi. Jalin juga mitra dengan pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan di daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Tjahjo.

Makanya, lanjut dia, hubungan antara pemerintah dan pengusaha harus kompak. Saat ini, pemerintah tengah membenahi birokrasi dan panjangnya perizinan. Pemerintah daerah juga diminta berkordinasi baik dengan forum komunikasi pimpinan daerah (forkompimda) untuk membangun persamaan persepsi.

Kemudian, Tjahjo juga meminta kepada para kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memberikan peluang kepada swasta untuk berkembang. Kebijakan Presiden Jokowi, kata Tjahjo juga mendorong agar alokasi anggaran pembangunan merata ke pengusaha.

“Anggaran pusat harus dinikmati pengusaha daerah, jangan semua diborong oleh pengusaha Jakarta, bagaimana memberdayakan, memberikan peran, kesempatan pada pengusaha di tingkat lokal. Makanya lewat forum ini menciptakan sistem yang lebih baik lagi,” ujar dia.

Bambang Soesatyo mengatakan, posisi Mendagri sebagai pembina kepala daerah bisa melindungi peran pengusaha yang saat ini mengalami kesulitan. Menurut dia, selama ini di daerah, tender pemerintah kerap menjadi permainan.

“Jadi yang menang tender, dia lagi, dia lagi. Kami menaruh harapan besar pada mendagri, berikan imbauan kepada kepala daerah mendahulukan produk dalam negeri dan utamakan pengusaha lokal, agar UKM lokal juga terbantu,” ujar Bambang.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*