Breaking News

Gila, Impor Beras Lagi, Gagal Wujudkan Kedaulatan Pangan Menteri Pertanian Didesak Mundur

Kebijakan pemerintah untuk kembali menggelar impor beras dianggap sebagai kegagalan dalam mewujudkan Nawacita.

 

Program ketahanan dan kedaulatan pangan yang digembar-gemborkan rejim Jokowi-JK dianggap hanya isapan jempol belaka. Karena itu, Menteri yang berurusan dengan pangan didesak segera diganti saja.

 

Direktur Eksekutif Rumah Tani Indonesia (RTI) Jones Batara Manurung mendesak Mentan segera diganti dengan orang yang sungguh mau dan mampu mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia.

 

Dijelaskan Jones Batara, pada masa kampanye Pilpres, Joko Widodo selaku calon Presiden menyampaikan bahwa demi mengangkat harkat dan martabat Petani maka kebijakan impor beras harus diberhentikan atau di-setop.

 

“Atas dasar itu, setelah terpilih, Presiden Joko Widodo menerapkan kebijakan kedaulatan pangan harus menjadi prioritas. Kebijakan pangan tersebut termaktub secara jelas dalam Nawacita-nya Jokowi. Kebijakan Presiden tersebut merupakan kebijakan yang menunjukkan kebijakan yang pro petani,” tutur Jones Batara, Senin (15/01/2018).

 

Tadinya, lanjut dia, ditunjuknya Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian oleh Presiden Joko Widodo tentu karena dia dipandang memiliki kapasitas untuk mengemban tugas  tersebut.

 

Bahkan, dikatakan Jones, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ini, Amran Sulaiman selalu melaporkan pencapaian yang spektakuler bahwa Indonesia telah pada tahap pencapaian kedaulatan pangan yang ditunjukkan dengan angka-angka statistik produksi komoditi pangan pokok yang meningkat dari waktu ke waktu.

 

“Baru saja laporan akhir tahun dilansir beberapa waktu lalu yang menunjukkan tahap pencapaian kedaulatan pangan hampir pada semua komoditi, tiba-tiba Menteri Pertanian melakukan impor beras sebesar  500.000 ton. Itu menunjukkan bahwa pondasi yang dibangunnya selama 3 tahun tersebut sangat keropos,” ujarnya.

 

Secara sesumbar, lanjut dia, juga Amran Sulaiman juga pernah menyampaikan bahwa apabila dia gagal menjalankan amanat Presiden Joko Widodo (Stop Impor) maka Amran bersedia mundur.

 

“Untuk itu, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk mundur. Amran Sulaiman harus mundur,” ujar Jones.

 

Ditegaskan Jones, pernyataan Menteri Pertanian dihadapan media, impor beras menunjukkan bahwa pemerintahan Joko Widodo-JK begitu mencintai rakyat justru sangat bertolak belakang dengan semangat Nawacita Jokowi.

 

“Dalam konteks ini, Amran sudah membelokkan semangat Nawacita Jokowi, ini harus jadi catatan merah bagi Amran. Dengan demikian sangat pantas untuk segera mundur, sehingga tidak menjadi beban bagi Presiden Joko Widodo. Masih ada banyak figur yang memiliki kapasitas yang selaras dengan semangat  yang diusung Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan kedaulatan pangan,” pungkasnya.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*