Breaking News

Geruduk Hotel Antares Medan, Ratusan Anak Buah Muchtar Pakpahan Dari SBSI Sumut Bubarkan Paksa Kongres Buruh FTA Versi Rekson Silaban Dkk

Sudah Diputuskan MA Sebagai Milik Muchtar Pakpahan, Serikat Buruh Gadungan Ngotot Pakai Logo SBSI Di Kongres FTA Pro Rekson Silaban

Sudah Diputuskan MA Sebagai Milik Muchtar Pakpahan, Serikat Buruh Gadungan Ngotot Pakai Logo SBSI Di Kongres FTA Pro Rekson Silaban. Geruduk Hotel Antares Medan, Ratusan Buruh Anak Buah Muchtar Pakpahan Bubarkan Paksa Kongres Buruh FTA Versi Rekson Silaban Dkk.

Ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) pimpinan Prof Muchtar Pakpahan mendatangi Hotel Grand Antares di Jalan Sisinga Mangaraja, Kota Medan, untuk membubarkan Kongres Serikat Buruh gadungan Forum Transportasi Angkutan (FTA) yang sedang berlangsung di lokasi itu, Sabtu (12/08/2017).

 

Anak buah Tokoh Buruh Muchtar Pakpahan itu tidak terima dengan penggunaan logo, mars, Tridarma dan nama SBSI dalam kongres yang ternyata digelar oleh anak buah Rekson Silaban bersama Mudhofir dan kawan-kawannya itu.

 

Para buruh SBSI yang datang dengan mengendarai dua mobil pick-up bak terbuka dan puluhan sepeda motor itu merangsek masuk ke lokasi kongres FTA. Mereka mengambil alih pengeras suara dan meminta kongres ilegal itu dibubarkan segera.

 

“Kalau kalian tidak mau mencabut logo dan nama SBSI itu, maka jangan salahkan kami jika kongres yang kalian adakan akan kami bubarkan paksa. Kami datang ke sini menyampaikan putusan MA yang harus kalian patuhi,” teriak salah seorang orator dari massa SBSI.

 

Menurut massa SBSI, Putusan MA No378 tahun 2016 itu harus dipatuhi semua pihak. Lembaga-lembaga yang berada dalam naungan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) tidak boleh menggunakan logo, mars, dan tri darma SBSI.

 

“Ini karena kelalaian penegak hukum sehingga mereka sesuka hatinya mencatut nama SBSI. Kami minta aparat membubarkan kongres FTA ini,” teriak massa pendemo.

 

Koodinator Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Wilayah Sumatera Utara (Sumut), Nicolas Sutrisman mengatakan, SBSI pimpinan Muchtar Pakpahan keberatan dengan penggunaan nama SBSI pada FTA KSBI.

 

Nicholas mengingatkan, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) sudah memutuskan bahwa SBSI yang sah adalah SBSI Pimpinan Prof Muchtar Pakpahan.

 

“Sedangkan serikat buruh atas nama FTA KSBI yang masih saja menggunakan logo dan mars SBSI itu adalah milik Rekson Silaban, Mudhofir dan kawan-kawannya. Itu adalah serikat buruh gadungan,” ujar Nicholas.

 

Menurut Nicholas, tidak ada larangan bagi siapapun untuk berserikat buruh, namun Keputusan Mahkamah Agung Nomor 378 Tahun 2015 telah tegas melarang KSBSI dan federasinya menggunakan nama SBSI, logo dan Mars SBSI.

 

“Kami tidak keberatan mereka berserikat. Namun, keberatan kami jika mereka menggunakan nama SBSI karena sudah keputusan Mahkamah Agung,” kata Nicholas.

 

Sebelum membubarkan Kongres FTA KSBSI, massa SBSI Muchtar Pakpahan melaporkan peserta kongres ke Polda Sumatera Utara.

 

“Karena peserta kongres tersebut melawan putusan MA makanya kami laporkan sekaligus memberi informasi ke polisi tentang Putusan MA Nomor 378 itu,” ujar Nicholas.

 

Kongres FTA KSBSI yang dibubarkan itu hanya dihadiri peserta dari Kabupaten Simalungun, Kota Pematang Siantar, Tanjung Balai dan Asahan.

 

Ratusan polisi bersenjata lengkap menjaga tempat kongres. Sebab beredar kabar massa SBSI akan kembali memaksa masuk ke dalam hotel jika kegiatan kongres FTA itu dilanjutkan.

 

Selain personil bersenjata, puluhan polisi berpakaian preman hilir mudik memantau jalannya aksi unjuk rasa. Kepala Polisi Sektor Medan Kota, Kompol Martuasah Tobing tampak memimpin pengamanan. “Saya ingatkan massa SBSI agar jangan anarkis,” kata Martuasah.

 

Terkait pelaksanaan kongres FTA KSBI itu, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Sumut Mukmin tidak mau dipersalakan. Mukmun mengatakan, KSBSI pimpinan Mudofhir memberitahukan akan mengelar kongres, yang sepatutnya dilaporkan kepada pihaknya.

 

“Namun kami sudah ingatkan perihal keabsahan penggunaan nama SBSI karena kami mengetahui sedikit tentang Putusan MA Nomor 378. Tapi kami tidak dalam kapasitas melarang organisasi berkongres,” pungkas Mukmin.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*