Breaking News

Gerakan Intoleran Merebak, PGI Kirim Surat ke Presiden Jokowi Pertanyakan Komitmen Pancasila

Gerakan Intoleran Merebak, PGI Kirim Surat ke Presiden Jokowi Pertanyakan Komitmen Pancasila.

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) berkirim surat kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mempertanyakan komitmen penyelenggara negara terhadap kesetiaannya kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana dijadikan dasar pembentukan Negara Indonesia Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

 

Kepala Humas PGI Jeirry Sumampow menjelaskan, keresahan social sudah kian meningkat pasca penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta yang menimbulkan situasi sosial-politik bangsa ini ternyata masih belum reda.

 

Gonjang-ganjing karena isu SARA yang sangat kental dalam Pilkada DKl, dijelaskan Jeirry, yang kelihatannyadiboncengi oleh kepentingan idiologi oleh kelompok-kelompok radikal dan intoleran, malah terasa makin kuat dan massif.

 

“Fenomena ini menimbulkan ketakutan dan kekuatiran di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat minoritas.  Karena itu, muncul banyak suara keprihatinan yang disampaikan secara terbuka oleh berbagai kelompok masyarakat, baik melalui media massa, media cetak, media online dan media sosial. Pada umumnya bernada gelisah, kuatir, dan takut terhadap masa depan bangsa ini, melihat situasi yang ada,” tutur Jeirry Sumampow, di Jakarta, Rabu (03/05/2017).

 

Untuk menyikapi situasi tersebut, lanjut Jeirry, Persekutuan Gereja-Gereja di lndonesia (PGl), menyampaikan keprihatinannya. Keprihatinan PGI ini telah disampaikan secara tertulis melalui surat kepada Presiden R!, lr. Joko Widodo, dengan No: 258/PGl-XVl/2017 tertanggal 2 Mei 20L7. Surat PGI kepada Presiden tentang “Keprihatinan atas Kondisi Kebangsaan Kita” tersebut ditandatangani oleh Pdt. Dr. Henriette T. Hutabarat-Lebang, sebagai Ketua Umum PGl, dan Pdt. Gomar Gultom, M.Th., sebagai Sekretaris Umum PGl.

 

“Ada beberapa poin keprihatinan PGI tentang kondisi kebangsaan saat ini, sebagaimana yang disampaikan melalui surat kepada Presiden,” ujarnya.

 

Salah satu keprihatinan yang paling mengemuka adalah kondisi kebangsaan Indonesia yang dirasakan sedang berada di ujung tanduk.

 

“Di tengah upaya Bapak Presiden mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila melalui Revolusi Mental, kami melihat kecenderungan sekelompok masyarakat yang justru berniat meminggirkan Pancasila dari kehidupan kita berbangsa dan bermasyarakat, dan menggesernya dengan dasar agama. Pada hemat kami, pengedepanan agama secara formal sebagai dasar dalam kehidupan kita berbangsa hanya akan membawa persoalan baru yang menuju kepada perpecahan,” ujarnya.

 

Para pendiri bangsa, lanjut dia, telah sangat arif menempatkan Pancasila, dan bukan agama, sebagai dasar Negara Indonesia. Tentu, lanjut dia, nilai-nilai agama tetap akan menjadi landasan etik, moral dan spiritual  Indonesia, yang diharapkan membangun semangat persaudaraan sebagai bangsa yang majemuk serta memberi kontribusi positif bagi kemaslahatan seluruh ciptaan Tuhan.

 

“Tentu saja nilai-nilai agama tersebut haruslah telah melalui proses objektifikasi, sehingga dapat diterima semua kalangan dan tidak mendiskriminasikan orang dari latar belakang keyakinan dan kelompok mana pun,” ujarnya.

 

Sejalan dengan itu, lanjut dia, PGI juga prihatin dengan makin maraknya aksi-aksi intoleran, kekerasan dan ujaran kebencian yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat, yang dalam beberapa kasus terkesan dibiarkan oleh aparat negara.

 

Hal ini makin memprihatinkan karena ternyata pendidikan di sekolah-sekolah turut mempersubur aksi-aksi ini, baik oleh guru-guru yang tidak memiliki komitmen kebangsaan maupun oleh buku-buku yang berisikan ajakan memerangi mereka yang berbeda keyakinan.

 

“Kami juga prihatin dengan semakin maraknya berbagai aksi atau deklarasi sektarian yang berkomitmen menerapkan ideologi di luar Pancasila. Provokasi semacam ini akan semakin melemahkan sendi-sendi kehidupan kita bersama sebagai bangsa yang majemuk. Apalagi ditengarai, aksi dan deklarasi semacam ini juga didukung oleh pernyataan-pernyataan para pejabat publik kita,” ujarnya.

 

Karena itu, lanjut Jeirry, selama masih ada kelompok yang mengutak-atik dasar negara, dan dibiarkan oleh aparat negara, maka  Indonesia tidak akan pernah siap untuk membangun.

 

“Malah bisa semakin menuju kehancuran sebagai bangsa. Sejalan dengan itu, kami juga prihatin dengan kecenderungan sebagian masyarakat kita yang selalu memaksakan kehendak dan aspirasinya lewat pengerahan massa, ketimbang menempuh jalur hukum dan dialog yang lebih bermartabat,” ujarnya.

 

Kecenderungan semacam ini, lanjut dia, sangat potensial meruntuhkan sendi-sendi demokrasi yang  diperjuangkan selama ini, dan menggantinya dengan mobokrasi.

 

Di tengah kondisi itu, diterangkan dia, Gereja-gereja di lndonesia mendukung sepenuhnya langkah-langkah Presiden Joko Widodo, bersama seluruh elemen bangsa yang berkehendak baik untuk meneguhkan ulang komitmen terhadap dasar Negara Pancasila, mewujud-nyatakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, serta bersama-sama merawat warisan kemajemukan, yang adalah rahmat Tuhan yang luar biasa bagi bangsa lndonesia.

 

“PGI menghimbau kepada Bapak Presiden bersama dengan TNI dan Polri untuk mengambil tindakan tegas atas segala aksi dan kelompok yang berupaya merongrong Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara kita dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. PGI mendukung langkah dan tindakan tegas yang diambil oleh Pemerintah untuk menjaga tetap tegaknya NKRI,” ujarnya.

 

Selanjutnya, PGI menghimbau Pemerintah Pusat dan Daerah untuk lebih sungguh-sungguh menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui proses pendidikan, sejak pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

 

“PGI juga menghimbau kepada semua elemen bangsa untuk tetap taat dan setia terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta memelihara kebersamaan hidup bermasyarakat dan bernegara dalam bingkai NKRI dan dalam semangat Bhineka Tunggal lka,” pungkas Jeirry.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*