Breaking News

Gemar Menggusur Warga dan Minim Analisa Sosial, Ahok Jangan Arogan

Sekjen Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) Hendrik Dikson Sirait: Seharusnya, Basuki menyadari penyelesaiaan terhadap penataan hunian warga miskin perkotaan tidak cukup hanya dengan sekedar menyediakan hunian baru berupa rumah susun atau rusun, tanpa melibatkan proses partisipatif warga yang akan direlokasi.

Persoalan penggusuran atau penataan hunian warga miskin di Ibukota Jakarta, tidak akan selesai jika sosok Gubernur yang kini tetap maju sebagai petahana dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak mengakui kelemahannya dalam melakukan analisa sosial kemasyarakatan di Jakarta.

 

Sekjen Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) Hendrik Dikson Sirait menyampaikan, sosok Ahok mempunyai kelemahan dalam aspek komunikasi politik, membangun budaya kritik dan otokritik, serta minim terhadap analisa sosial, utamanya dalam soal penataan hunian warga miskin kota.

 

“Seharusnya, Basuki menyadari penyelesaiaan terhadap penataan hunian warga miskin perkotaan tidak cukup hanya dengan sekedar menyediakan hunian baru berupa rumah susun atau rusun, tanpa melibatkan proses partisipatif warga yang akan direlokasi,” ujar Hendrik Sirait, di Jakarta, Kamis (06/10/2016).

 

Dia menegaskan, untuk persoalan ini, mengingat selain hunian,  hak ekonomi, sosial, dan budaya warga rentan tercerabut saat mereka di relokasi paksa. Sehingga proses dialogis adalah cara yang paling pas dalam melakukan penataan.

 

“Apalagi pemerintah Indonesia telah meratifikasi Undang Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob). Dengan demikian, negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak tersebut kepada warganya,” ujar Hendrik.

 

Sementara itu, Sekjen Solidaritas Pemuda Kristen Anti Penggusuran Jakarta (Sekapur Jakarta) Rapen AM Sinaga menyampaikan, cara-cara yang dilakukan oleh Ahok dalam menata Ibukota sangat jauh dari cita-cita, juga tugas dan fungsi seorang kepala daerah di Jakarta.

 

Selain sangat terkesan arogan, Ahok juga sangat pro kepada pengembang. “Warga miskin Jakarta adalah manusia, mereka juga warga Jakarta, warga Negara Indonesia, mengapa menghadapi mereka dengan arogansi dan kesewenang-wenangan? Seorang Gubenur itu dipilih untuk bisa memberikan solusi yang manusiawi loh, bukan semata-mata menekankan arogansi kekuasaannya,” ujar Rapen.

 

Selain persoalan perekonomian warga miskin yang karut marut, juga tidak adanya kepastian kehidupan social ekonomi yang sehat bagi warga, masuknya ide dan gagasan pengembang yang mengedepankan sisi bisnis dan juga arogansi aparatur akan membuat warga miskin Jakarta kian terluka dan akan terus melakukan perlawanan terhadap upaya penggusuran yang dilakukan Ahok.

 

“Apakah dikira dengan menggusur dan memindahkan warga itu ke rusun sudah selesai persoalan? Jangan aroganlah, jangan tutup mata, warga itu juga yang berjibaku membangun dan menjaga kohesivitas kehidupan social ekonomi di Jakarta kok,” ujar Rapen.

 

Karena itu, jika Ahok merasa bahwa tindakannya menggusur warga miskin Jakarta adalah tindakan yang heroic dan benar, maka warga itu sendiri akan melawan dan tidak mau diperlakukan dengan semena-mena. “Semut saja diinjak pasti menggigit kan. Semut yang mungkin bergerak di lahan Negara pun akan melawan. Apalagi warga yang digusur dan ditinda? Ya pasti melawanlah. Lagi pula fungsi pemerintahan bukan sekedar menata dengan cara-cara kasar dan menyakiti seperti yang dilakukan Ahok itu loh. Banyak cara yang konstitusional dan beradab kok,” tutur dia.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*