Breaking News

Gelar Rapat Koordinasi Nasional, Kepala BNPB Sebut Sebanyak 136 Kabupaten Rawan Bencana, Perekonomian Terancam Mandeg

Kepala BNPB Sebut Sebanyak 136 Kabupaten Rawan Bencana, Perekonomian Terancam Mandeg

Pertumbuhan perekonomian Indonesia terancam mandeg jika penanganan bencana di daerah-daerah tidak tertanggulangi dengan baik. Paling tidak, di sebanyak 136 Kabupaten yang tersebar di Indonesia, dikenal sangat rawan dengan ancaman bencana.

Pertumbuhan ekonomi tidak akan berjalan, jika daerah-daerah itu terus-terusan dihantam bencana tanpa penanganan yang efektif.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei dalam Rapat Koordinasi Nasional BNPB di Hotel Bidakara, Jakarta.

Kepala BNPB yang belum lama menduduki jabatan itu mengatakan, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang disusun sebagai penjabaran dari visi, misi dan agenda Nawacita Presiden dan Wakil Presiden RI, telah ditetapkan sasaran penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana untuk periode 5 tahun.

Willem menyebut prioritasnya adalah di 136 kabupaten dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang singnifikan, tetapi rawan terhadap bencana.

“Terdapat sebanyak 136 Kabupaten Kota yang terletak di pusat-pusat pertumbuhan dengan indeks risiko tinggi, yang menjadi wilayah prioritas penurunan indeks risiko bencana nasional. Peningkatan perekonomian nasional dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan terkendala dengan ancaman bencana,” ujar Willem di sela-sela Rakornas BNPB 2016 di Hotel Bidakara Jalan Gatot Subroto Kav 71-73, Pancoran Jakarta, Rabu (24/2/2016).

Willem Rampangilei menjelaskan, langkah yang harus dilakukan dalam pengurangan resiko bencana antara lain melalui peningkatan kapasitas yang berbasis masyarakat.

Yang pertama, pengurangan resiko bencana. Mengapa pengurangan bencana menjadi penting? Karena itu diamanatkan di RPJMN kita tahun 2015-2019. Jadi itu adalah amanah,” ujarnya.

Kedua, lanjut willem, meningkatkan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

“Karena untuk mengurangi indeks sebuah bencana. Faktor  utama yang perlu ditingkatkan adalah kapasitas, baik itu lembaga maupun masyarakat itu sendiri,” ujar mantan Deputi 1 Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) itu.

Yang ketiga, lanjut pria yang pernah menjadi Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) VIII Manado ini,  harus berbasis masyarakat. Internalisasi pengurangan resiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah.

“Karena masyarakatlah yang paling pertama. Masyarakat itulah yang akan survive karena kapasitas dirinya,” ujarnya.

Adapun maksud dan tujuan rakornas ini dilaksanakan, tegas Willem,  untuk melakukan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan.  Bukan saja pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi juga dunia usaha, dan pelaku-pelaku kemanusiaan dalam sidang penanggulangan bencana.

“Sasarannya adalah agar semua anggaran, terutama anggaran dari kementerian dan lembaga upaya penanggulangan bencana itu dapat dilaksanakan secara terkordinasi dengan baik, terpadu, terarah dan terukur,” ujar Willem.

Willem Rampangilei yang pernah menjadi pembicara dalam World Economic Forum pada tahun 2013 memaparkan, penggunaan anggaran penanggulangan bencana belum tepat sasaran. Pada tahun 2015 anggaran penanggulangan bencana sekitar Rp 15 triliun, terbesar di 28 kementerian dan lembaga.

“Dimana alokasi anggaran penanggulangan bencana di BNPB sebesar Rp 1,6 triliun dan Rp 13,4 trilun di 27 kementerian dan atau lembaga. Banyak anggaran yang tersebar di kementerian dan lembaga, pencapaian sasaran anggaran sulit dijelaskan berapa persen indeks resiko bencana yang sudah diturunkan,” ungkap dia.

Untuk itulah, lanjut Willem, diperlukan adanya rapat koordinasi nasional penanggulangan bencana tahun 2016, agar penggunaan anggaran penanggulangan bencana di tahun 2017 dapat dilaksanakan secara terkoordinir, terpadu, terarah dan terukur dalam menurunkan indeks resiko bencana di daerah pusat pertumbuhan ekonomi di 136 Kabupaten/Kota yang sangat rawan bencana.

“Kalau pemerintah sudah menginvestasikan sekian rupiah, kita harus mampu menghitung dengan baik dan melaksanakan berapa persen indeks  yang diturunkan,” ujar dia.

Dia juga menjelaskan bahwa di dalam RPJMN disebutkan prioritasnya adalah di 136 kabupaten dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang singnifikan tetapi rawan terhadap bencana.

“Perintah Presiden sudah jelas bahwa Presiden meminta agar  BNPB dan semua lembaga yang terkait bersama BPBD dapat menurunkan indeksi sebuah bencana secara aman. Itu adalah perintah, lalu yang kedua BNPB sesuai UU No 24 tahun 2007. Itu mengkordinasikan semua kementerian dan lembaga untuk upaya tersebut,” ujar Willem.

Willem juga mengulas kebelakang, bahwa banyak pihak-pihak terutama dalam dunia usaha, relawan sudah melakukan upaya penanggulangan bencana, tetapi tidak terukur dengan baik. “Untuk keberhasilan ini tentu kita adalah membangun atau memperkuat kemitraan yang ada, kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat,” ujarnya.

Sesuai RPJMN 2015-2019, kabupaten/kota yang menjadi prioritas terbesar dalam wilayah pulau sebagai berikut; Papua terdapat 10 kab/kota; Jawa-Bali terdapat 36 kab/kota; Kalimantan terdapat 18 kab/kota; Maluku terdapat 12 kab/kota; Nusa Tenggara terdapat 15 kab/kota; Sulawesi terdapat 24 kab/kota; Sumatera terdapat 21 kab/kota.(Jimmi)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*