Breaking News

Gelar Kongres, Orang-Orang Miskin Jakarta Tolak Ahok Memimpin Ibukota

Ahok Hanya Jadi Kacung Pengusaha Hitam Dan Tidak Berpihak Kepada Rakyat Jakarta

Ahok hanya jadi kacung Pengusaha Hitam dan tidak berpihak kepada rakyat Jakarta. Orang-orang miskin dan korban penggusuran diperlakukan tidak manusiawi.

Sebanyak 1500-an warga DKI Jakarta yang merupakan perwakilan dari 33 Kelurahan se-DKI bersama para korban penggusuran yang menghuni Rumah Susun (Rusun) yang tergabung dalam Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), menggelar Kongres Rakyat Melawan Penggusuran yang digelar di Kolong Jalan Tol Ir Wiyoto Wiyono, Penjaringan, Jakarta Utara hingga Minggu, 15 Mei 2016.

Kongres ini meyakini bahwa pembangunan di Ibukota, Jakarta, hanya untuk kepentingan se-golongan pengusaha, pemilik modal dan konglomerat.

Dan selama ini, Basuki Tjahaya Purnama atau yang akrab disapa Ahok, yang kini duduk sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang sekaligus juga masih berkeinginan untuk maju dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017 mendatang, hanyalah antek-antek kaum pengusaha hitam yang ingin menguasai Jakarta.

Ketua Umum Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), Marlo Sitompul menyampaikan, proses pemiskinan dan penggusuran terhadap sebagian besar warga DKI Jakarta terus dilakukan oleh Ahok yang berambisi untuk duduk kembali di kursi DKI 1.

“Ahok merupakan kacung pengusaha, dan sekaligus kini menjadi centeng pengusaha properti yang menguasai tanah di Jakarta. Inilah penyebab utama Ahok dengan suka cita menghabisi dan mengusir rakyat miskin dari tengah kota,” ujar Marlo Sitompul dalam persiapan pelaksanaan Kongres Rakyat Melawan Penggusuran, di Jakarta, Sabtu (14/05/2016).

Marlo Sitompul yang pernah menjadi Ketua Umum SRMI (Serikat Rakyat Miskin Indonesia) ini menyampaikan, ulah Ahok dan antek-anteknya yang terus menerus menghabisi kemerdekaan warga Jakarta dalam bertahan hidup, harus dihentikan.

“Tidak ada cara lain lagi untuk menghentikan kebiadaban Gubernur Ahok. Tidak ada kompromi dan basa-basi. Hanya ada satu kata, Lawan! Perlawanan yang sekuat-kuatnya dari rakyat miskin, nelayan, buruh, dan mahasiswa pejuang reformasi. Bagi kami, persatuan kekuatan rakyat di Jakarta merupakan cara yang paling benar dan tepat. Perlawanan seperti itu harus didukung guna melawan kebijakan Gubernur Ahok yang terus menerus menindas kehidupan rakyat miskin, nelayan dan kaum buruh,” papar Marlo.

Aktivis yang pernah memimpin Serikat Rakyat Miskin Kota (SRMK) ini mengajak masyarakat Jakarta agar tidak mudah percaya dengan bujuk rayu elite politik yang saat ini berlomba-lomba merebut simpati warga miskin dan korban penggusuran.

Bagi pria yang menyelesaikan studinya dari Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) ini, dari dulu para elite politik tidak pernah punya kesetiaan dan tidak ada keseriusan membela rakyat.

“Kini mereka berlomba-lomba tampil layaknya pahlawan kesiangan dan siap melawan Gubernur Ahok,” ujarnya.

Meski begitu, menurut Marlo, rakyat Jakarta juga tidak boleh menggunakan cara-cara yang keliru dalam melakukan perlawanan terhadap Ahok dan antek-anteknya.

Dia tidak setuju dengan cara-cara yang sering disebarluaskan oleh sebagian pihak, yang tak mengerti akar persoalan penyingkiran rakyat miskin serta pihak-pihak yang doyan menebarkan isu kebencian SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan).

“Cara-cara itu harus ditinggalkan oleh seluruh rakyat Jakarta, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusian yang menjadi landasan bangsa Indonesia,” ujar Marlo.

Menurut Marlo, untuk membangun kota Jakarta yang manusiawi dan berkeadilan, yang harus dilakukan ialah dengan cara menata ruang kota yang partisipatif dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.

Dikatakan Marlo, selama ini, masyarakat miskin dan para korban penggusuran hanya dijadikan korban kepentingan oleh para penguasa dan pengusaha hitam, serta para politisi untuk meraup kursi kekuasaan.

Perumahan layak bagi rakyat miskin, lanjut Marlo, adalah kewajiban negara untuk menyediakannya. Jika selama ini penguasaan lahan dan properti perumahan hanya bisa diakses oleh para cukong dan orang-orang kaya karena model komersialisasi perumahan yang gila-gilaan harganya, maka kini pemerintah tidak boleh lari dari tanggung jawabnya sebagai pelaksana amanat konstitusi negara agar menyediakan rumah layak, tanpa komersialisasi bagi rakyat miskin dan para korban penggusuran yang nasibnya mengenaskan.

“Pemerintah harus membangun perumahan yang layak, rumah yang sehat, rumah yang murah bagi rakyat. Bukan malah melakukan komersialisasi perumahan seperti yang ada saat ini,” ujar Marlo.

Selain itu, kepedulian pemerintah untuk mewujudkan perumahan rakyat sangat rendah. “Gila-gilaan komersialisasi rumah dan hunian yang terjadi saat ini. Lihat, rusun (rumah susun) itu pun dikomersialisasikan dengan gila-gilaan,” tutur dia.

Dia juga mendesak pemerintah agar tidak buta, dan harus menghentikan penguasaan lahan atau tanah rakyat, yang kini bebas dirampas dan dikuasi oleh para konglomerat dan pengusaha hitam.

Sebab, dengan penguasaan lahan seperti itu, maka pembangunan perumahan layak bagi rakyat miskin tidak akan pernah terwujud.

“Pemerintah harus membatasi kepemilikan tanah atau lahan oleh para pengusaha, para cukong dan konglomerat. Sejatinya, tanah itu adalah untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan investor jahat,” ujar Marlo.

Sebagai Ketua Panitia Pelaksana Kongres Rakyat Melawan Penggusuran ini, Marlo menyampaikan, sebanyak 1500 warga yang merupakan perwakilan dari 33 Kelurahan di DKI Jakarta dan para penghuni Rumah Susun korban penggusuran melaksanakan kongresnya di kolong jembatan layang itu.

Selain menyampaikan suara dan aspirasi masyarakat miskin dan korban penggusuran, menurut Marlo, Kongres ini juga diisi dengan diskusi publik yang menghadirkan para nara sumber yakni Marlo Sitompul sebagai Ketua Umum Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), Sekjen Perhimpunan Advokat Indonesia (Sekjen Peradi) Sugeng Teguh Santoso, Sekjen Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Iwan Nurdin, serta sejumlah organisasi kemasyarakatan seperti Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI); Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia (PPRI); Konfederasi Serikat Nasional (KSN); Serikat Mahasiswa Progresif Universitas Indonesia (SEMAR UI); Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND).

“Diisi dengan orasi-orasi politik dan dukungan kepada masyarakat miskin serta korban penggusuran untuk melawan kebijakan penggusuran yang dilakukan pemerintah,” ujar Marlo.

Kongres itu juga diagendakan diahiri dengan aksi tabur bunga dan pemberian karangan bunga oleh 1500 peserta kongres ke Taman Waduk Pluit dengan cara melakukan long march sebagai simbolisasi perlawanan rakyat miskin.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*