Breaking News

Gelar Demo di Depan Kantor DPP PDIP, Mahasiswa Desak Olly Dondokambey Segera Diusut Dalam Kasus Korupsi E-KTP

Gelar Demo di Depan Kantor DPP PDIP, Mahasiswa Desak Olly Dondokambey Segera Diusut Dalam Kasus Korupsi E-KTP.

Di Hari Anti Korupsi Sedunia, puluhan mahasiswa dan pemuda menggelar aksi demonstrasi di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan di depan Kantor DPP PDIP. Demonstran yang menamakan dirinya Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Relawan Cinta NKRI itu mendesak KPK agar segera mengusut sejumlah nama pimpinan Partai Politik (Parpol) yang disebut terlibat dalam skandal mega korupsi E-KTP.

 

Koordinator Aksi Joe Aritonang menyampaikan, saat ini Rakyat Indonesia masih dipertontonkan dengan praktik pemburu rente oleh para pejabat publik dan petinggi parpol korup.

 

Padahal, lanjut dia, penegakan hukum adalah unsur teramat penting dalam suatu Negara. Karena itu, perang terhadap korupsi harus terus dilakukan tanpa memandang jabatan.

 

“Karena korupsi merupakan masalah yang sulit di selesaikan. Ibarat penyakit, penyakit kronis yang sudah meluas, permanent dan susah untuk diperbaiki atau membutuhkan waktu yang sangat panjang di dalam menyembuhkannya,” ujar Joe, di depan Kantor DPP PDIP, Jumat (08/12/2017).

 

Dia menyampaikan, KPK tengah membongkar kasus korupsi sangat besar atau kelas kakap yaitu kasus korupsi E-KTP. Korupsi ini diduga  melibatkan banyak pejabat, baik yang masih aktif  maupun yang sudah tidak lagi menjabat.

 

“Salah seorang petinggi parpol dan pejabat publik yaitu Olly Dondokambey beberapa kali disebut dalam beberapa kasus korupsi akhir-akhir ini. Bahkan Olly menjadi salah satu nama yang mendapatkan aliran dana kasus korupsi proyek E-KTP. Nama Olly, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2016-2021, Dan muncul dalam surat dakwaan dan disebut menerima uang sebesar Rp 2,5 miliar pada tahun. Olly juga pernah diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) pada tahun 2015,” tutur Joe.

 

Dia mengatakan, urusanb agi-bagi uang proyek e-KTP dilakukan pada 2011-2012. Kala itu, Olly Dondo Kambey yang juga Ketua DPD 1 PDIP Sulut saat ini, ketika masih menjabat sebagai anggota DPR sekaligus Bendahara Umum PDIP dan Kini Gubernur Sulut harus diusut tuntas keterlibatannya.

 

“Bahkan, eks Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin menyebut bahwa Olly menerima fee sebesar 1,2 juta dolar AS dalam proyek e-KTP. Dalam data yang diserahkan Nazaruddin ke KPK tahun 2015 lalu, nama Olly disebut bersama Ketua DPR Setya Novanto dan mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum,” ujar Joe.

 

Oleh karena itu, dia mendesak KPK agar segera memanggil dan memeriksa  Olly  Dondokambey, karena terindiksi kuat menerima gratifikasi sebesar 1,2 Juta dolar Amerika pada September 2010 dalam kaksus Mega ProyelkE-KTP.

 

“KPK juga harus memeriksa dia terkait kasus pengadaan wisma atlit di Hambalang, Bogor dan didguga kuat menerima 2 meja makan dan 4 Kursi senilai Rp. 2,5 Milliar dari PT Adhi Karya, selaku kontraktor pembangunan Pusat olahraga terpadu,” ujar Joe.

 

Dia menyebut, bahwa KPK juga harus memeriksa Olly Dondokambey  dalam dugaan korupsi proyek Dana Infrastruktur Daerah Tahun 2011 senilai Rp. 7,7 Trilliun.

 

“Kami meminta DPP PDIP segera memecat Olly Dondokambey dari Bendahara Umum PDI-P DAN Ketua DPD 1PDIP Sulut,” pungkasnya.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*