Breaking News

Garap Kasus Korupsi Di Kementerian Agama Rp 1,1 Miliar, Satu Hari Jelang Hari Raya Haji Kejati DKI Tetapkan Tersangka Baru

Garap Kasus Korupsi Di Kementerian Agama Rp 1,1 Miliar, Jelang Hari Raya Haji Kejati DKI Tetapkan Tersangka Baru.

Satu hari menjelang Perayaan Iedul Adha atau Hari Raya Haji, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menetapkan tersangka baru dalam dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2014 yang merugikan keuangan negara 1,1 miliar rupiah.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati DKI Jakarta, Nirwan mengatakan penetapan tersangka baru tersebut merupakan perkembangan dari penyidikan.

“Sudah ditetapkan tersangka baru, Iyan Sofyan, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama,” kata di Jakarta, Kamis (31/08/2017).

Dalam kasus ini, sebelumnya  Kejati DKI Jakarta sudah menetapkan satu tersangka, yakni Maryatun Sanusi yang menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.

Nirwan menambahkan penyidik juga sudah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) atas nama tersangka Iyan Sofyan Nomor: Prin 1542/O.1/Fd.1/08/2017 tertanggal 28 Agustus 2017.

Penetapan tersangka baru itu berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka Maryatun, saksi dan ahli, bahwa ada peran yang signifikan dalam pemenuhan pertanggungjawaban pidana tersangka Maryatun.

Dari hasil penyidikan, tersangka Iyan Sofyan menduduki jabatan yang berkaitan langsung dan merupakan bawahan dari tersangka Maryatun Sanusi dimana mereka secara bersama-sama dalam pelaksanaan tugas penggunaan anggaran SPM yang diterbitkan oleh Iyan dan diidentifikasi oleh tersangka Maryatun. Anggaran SPM tersebut  ternyata tidak berdasarkan SPP, dimana dokumen pendukung dan mekanisme pelaksanaannya tidak mengacu pada ketentuan PMK Nomor 190/PMK.05/2012.

Kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi itu, sebesar 1,1 miliar rupiah yang keseluruhannya sudah dikembalikan ke kas negara oleh tersangka Maryatun.

Sebelumnya, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DKI, Sarjono Turin menyebutkan modus yang dilakukan tersangka dalam korupsi itu, ingin mendapatkan kelebihan keuangan dengan membuat anggaran dasar sehingga seolah-olah pekerjaan tersebut dikerjakan sendiri.

“Padahal tidak pernah dilaksanakan sebagaimana mestinya,” katanya.

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan sepanjang 2014, di antaranya Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran 2014, Kegiatan Penyusunan Laporan Kegiatan Bagian Keuangan, Kegiatan Penyusunan Kerja Bagian Keuangan, dan Kegiatan Himpunan Pengelolaan Keuangan APBN Program Pendidikan Islam.

“Dalam DPA itu kegiatan dilaksanakan di hotel. Yang bersangkutan membuat pertanggungjawaban seolah-olah dilaksanakan di hotel luar kota, padahal pekerjaan tersebut dilaksanakan di kantor,” ujarnya.

Di samping itu, terdapat 11 kegiatan rutin yang dibuatkan tim, namun pengadaan alat tulis kantor untuk pekerjaan tersebut dibuat pertanggungjawaban fiktif.

“Akibatnya negara rugi 1,1 miliar rupiah,” katanya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*