Breaking News

Gara-Gara Ahok, LBH Jakarta Tantang Pemerintah dan DPR Segera Revisi KUHP

Gara-Gara Ahok, LBH Jakarta Tantang Pemerintah dan DPR Segera Revisi KUHP.

Jika memang pemerintahan Jokowi tidak pro kepada tindakan diskriminasi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menantang pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) segera melakukan revisi terhadap produk perundang-undangan yang dianggap sebagai biang persoalan terjadinya tindakan diskriminatif di Tanah Air, yaitu merevisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

 

Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa juga mendesak Pemerintah dan Pengadilan secara tegas menegakkan hukum sesuai dengan prinsip kepastian hukum, demokrasi, keadilan, serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

 

“Mendesak Pemerintah dan DPR untuk meninjau ulang perumusan delik penodaan agama yang saat ini sedang berlangsung dalam pembahasan RUU KUHP di DPR, dan menghapuskan pasal anti demokrasi tersebut demi menghormati prinsip demokrasi dan tegaknya hak asasi manusia serta kepastian hukum di Indonesia,” ujar Alghiffari Aqsa, dalam keterangan persnya, Jumat (12/05/2017).

 

Masih terkait isu nasional mengenai penodaan agama, lanjut dia, Putusan Majelis Hakim terhadap perkara 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr yang memvonis Basuki Tjahya Purnama alias Ahok, tidaklah berkeadilan dan telah merusak hakikat hukum.

 

“Putusan itu juga telah merusak dunia peradilan yang menjadi tempat bagi masyarakat mencari keadilan yang sesungguhnya dengan didasari oleh kepastian hukum,” ujarnya.

 

Dia juga menegaskan, Putusan Majelis Hakim itu juga bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yakni kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana yang dijamin oleh konstitusi, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang Undang Nomor 9 Tahunm 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005.

 

Kepala Divisi Penelitian dan Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum LBH Jakarta Pratiwi Febry juga menerangkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada kasus Ahok, telah tunduk pada tekanan massa atau intervensi dari ormas yang dinilai telah menggangu independensi hakim dalam memutus perkara berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, dan negara hukum.

 

“Sehingga mengorbankan prinsip rule of law dan melegitimasi rule by mass yang dilakukan oleh massa aksi intoleran,” ujar Pratiwi.

 

Oleh karena itu, dia juga mengajak masyarakat untuk menghargai perbedaan dan kebebasan berpendapat juga berekspresi.

 

“Jika hal ini tidak kita jaga bersama maka siapa pun dan siapa saja bisa dipenjarakan semata karena berbeda pendapat atau ekspresinya dianggap melukai perasaa orang lain, sesuatu yang sulit diukur secara objektif. LBH Jakarta menyatakan dengan ini akan terus mengawal setiap penegakan hukum terutama bagi ‘korban’ yang kriminalisasi Pasal 156a KUHP demi tegaknya negara hukum, dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*