Breaking News

Gagal Sejahterakan Buruh, Jokowi Tak Usah Nyapres Lagi

Gagal Sejahterakan Buruh, Jokowi Tak Usah Nyapres Lagi.

Evaluasi ini lebih ngeri lagi. Presiden Jokowi dinilai gagal sejahterakan buruh, karena itu, mantan Waloikota Solo itu diingatkan tidak usah nyapres lagi.

 

Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) menilai selama tiga tahun pemerintahannya, Presiden Jokowi gagal mewujudkan janji tiga layak bagi para pekerja. Bahkan, pemerintah sendiri kerap mengeluarkan kebijakan yang merugikan para buruh. Untuk itu, KPBI meminta Jokowi tidak lagi mencalonkan diri dalam Pilpres 2019.

 

Ketua Umum KPBI, Ilhamsyah, menuturkan pihaknya menganggap Jokowi tidak lagi layak menjadi calon presiden pada 2019. Alasannya, Jokowi tak kunjung mengeluarkan kebijakan menuju tiga layak, yakni hidup layak, upah layak, dan kerja layak bagi buruh Indonesia.

 

“Kaum buruh enggan memilih Jokowi kembali pada Pemilu 2019. Sebab, Jokowi bertubi-tubi mengeluarkan kebijakan yang merugikan buruh, mulai dari PP Pengupahan, pemagangan nasional, hingga sikap yang sangat pro pada investor,” katanya dalam siaran persnya, Jumat (20/20/2017).

 

Ilham menerangkan, PP Pengupahan telah menghapus ruang perundingan upah dan membuat laju penyesuaian upah minimum hanya berkisar pada angka 8 persen per tahun. Sementara, pemagangan nasional mengakibatkan PHK pada karyawan tetap karena pengusaha memilih menggunakan tenaga kerja magang yang bisa dibayar dibawah upah minimum.

 

Sikap pemerintah yang sangat pro pada investor semakin membuat geram kaum buruh. Buruh terus dikorbankan untuk mendatangkan banyak investasi.

 

“Tidak ada satupun dari 16 paket kebijakan ekonomi Jokowi yang menguntungkan buruh. Bahkan berbagai subsidi, seperti BBM dan listrik, malah dicabut,” katanya.

 

Meski demikian, KPBI terus mendesak agar pemerintah segera tunduk pada UU Ketenagakerjaan dan menghapuskan praktek outsourcing yang sudah merajalela.

 

“Kita berharap ada satu terobosan yang bisa keluarkan untuk menyelesaikan ketenagakerjaan terutama di BUMN. Terlebih, BUMN merupakan perusahaan negara di bawah kendali pemerintahan,” imbuhnya.

 

Ketua Awak Mobil Tangki (AMT) Pertamina, Nuratmo, menyebutkan dirinya dan kawan-kawannya yang berafiliasi ke KPBI merasa pemerintahan Jokowi-JK sudah gagal memberikan kesejahteraan bagi para buruh. Para AMT Pertamina sudah melakukan berbagai upaya agar mereka mendapat kepastian kerja dan diangkat menjadi karyawan tetap.

 

Namun langkah mereka terjegal karena perusahaan malah mem-PHK mereka secara sepihak. “Kasus PHK massal terhadap 1.095 buruh Pertamina adalah contoh nyata kegagalan Presiden Jokowi dalam mewujudkan janji tiga layak,” sebutnya.

 

Aksi 50 AMT Pertamina yang menggelar long march Bandung-Jakarta untuk memprotes kesewenang-wenangan perusahaan pelat merah tersebut juga mendapat banyak halangan. Mereka sempat dicegat aparat kepolisian meski sudah ada surat pemberitahuan.

 

“Jalan kaki sejauh 160 kilometer selama tujuh hari itu kami tempuh karena berbagai upaya hukum dan perundingan terus menghasilkan kebuntuan,” kata Nuratmo.

 

Pihaknya berharap di sisa masa pemerintahannya, Presiden Jokowi segera membenahi BUMN dengan menghapuskan sistem outsourcing di perusahaan-perusahaan pelat merah. Sistem ini mengakibatkan buruh tidak dapat mengakses hak-hak seperti lembur, cuti, dan kepastian kerja.

 

“Pertamina bahkan mem-PHK 1.095 buruh tanpa memberikan pesangon sedikitpun. Padahal, nota pemeriksaan suku dinas terkait sudah memerintahkan raksasa BUMN itu untuk membayar kekurangan upah lembur dan mengangkat Awak Mobil Tangki (AMT) outsourcing menjadi karyawan tetap,” tandasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*