Breaking News

Gagal Capai Target, Tax Amnesty Kini Jadi Teror Bagi Rakyat Sendiri

Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean: Lama-lama sendok garpu di dapur juga harus masuk laporan Tax Amnesty.

Kebijakan pengampunan pajak sebagaimana yang dikeluarkan melalui Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty adalah terror baru bagi masyarakat. Sejak diberlakukan awal Juli lalu, Undang Undang ini dianggap hanya memberikan janji-janji kosong belaka.

 

Buktinya, dua bulan berjalan dari semenjak diputuskan, implementasi Undang Undang itu hanya mampu menjadi jargon heroik pemerintah yang bermimpi hendak menarik dana 4000 triliun rupiah yang parkir di luar negeri. Mimpi itu kini malah berubah menjadi mimpi buruk.

 

Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean mengatakan, Tax Amnesty yang dicanangkan pemerintah kini hanya menjadi mimpi buruk bagi rakyat sendiri. Bukan malah mimpi buruk bagi negara Tax Heaven seperti Singapura. Dana yang diharapkan akan berpindah ke Indonesia dengan bermodal UU Tax Amnesty yang sesungguhnya dari awal sudah banyak pihak kini menjadi menolak untuk terlibat.

 

“Mimpi indah pemerintah yang merasa akan mampu menarik uang parkir diluar, kini beralih jadi menyasar ke rakyatnya sendiri yang sedang kesulitan pertumbuhan ekonomi dan bahkan bekerja keras untuk sekedar mampu bertahan ditengah ketidak pastian yang ada,” ujar Ferdinand dalam keterangan persnya, Sabtu (27/08/2016).

 

Menurutnya, Tax Amnesty yang dari awal digembargemborkan pemerintah dengan menargetkan uang orang Indonesia yang parkir diluar negeri kini berubah. Presiden bahkan dalam beberapa kali pidatonya selalu mengatakan bahwa sudah mengantongi nama, alamat dan tempat penyimpanan dana diluar kini tak mampu menarik dana tersebut.

 

“Presiden bahkan seperti mengancam dan menakut nakuti secara halus para pemilik uang itu, tapi Presiden sepertinya lupa bahwa kepastian politik dan kepercayaan pada pemerintah adalah modal utama arus modal masuk, dan inilah yang tidak dimiliki oleh pemerintah,” ucapnya.

 

Ferdinand mengatakan, setelah gagal menarik uang dari luar, saat ini pemerintah menjadikan rakyatnya sebagai target dari Tax Amnesty. Dengan cara menjadikan aset sebagai sesuatu yang harus dipajak berganda. Sehingga aset rakyat harus diperas lagi untuk pemasukan negara.

 

“Pemerintah sedang melakukan teror psikologis pada rakyatnya yang memiliki aset. Masyarakat sekarang sebagai korban teror oleh pemerintah dan menjadi resah takut dituduh macam-macam bahkan takut hartanya dirampas. Apalagi aset yang dengan susah payah didapat rakyat melalui sebuah proses kehidupan yang tidak mudah, kini pemerintah merasa berhak atas aset tersebut dan meminta bagian dari aset tersebut atas nama Tax Amnesty. Ini kejahatan oleh rejim kepada rakyat,” ujarnya.

 

Ferdinand menjelaskan, aset yang didapat melalui proses jual beli, yang dimana rakyat sudah bayar Pajak saat membeli aset tersebut serta membayar kewajiban pajak tahunan atas asetnya kini harus membayar lagi pajak ‘preman’ tax amnesty andai aset tersebut belum dilaporkan dalam SPT tahunan.

 

“Memangnya semua orang punya NPWP? Bukankah PBB tanah dan rumah, PKB kendaraan serta pajak-pajak lain itu adalah bentuk pelaporan harta kepada negara? Mengapa sekarang jadi masalah dan dengan akal-akalan Tax Amnesty seolah rakyat yang menyembunyikan asetnya? Padahal sistem pemerintah ini yang buruk dalam mengelola pajak,  tapi kok malah rakyat yang diteror seolah menyembunyikan asetnya,” ucapnya.

 

Menurut Ferdinand, lazimnya pajak itu adalah untuk produktifitas dan untuk hasil atau pendapatan, bukan kepada aset. “Lama-lama sendok garpu di dapur juga harus masuk laporan Tax Amnesty,” ujarnya.

 

Ferdinand berpesan, pemerintah mestinya sadar diri akan ketidakmampuan dalam meningkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, rakyat tidak seharusnya menjadi terbebani dengan pungutan bermacam-macam dan pajak.

 

“Pemerintah bahkan jika perlu membebaskan pajak untuk satu tahun menjadi insentif produktifitas bagi rakyat seperti PBB dan PKB. Tidak elok rakyat harus dipaksa menanggung beban biaya pemerintah untuk menindas rakyatnya (pembayar pajak). Terlebih menggunakan teror terselubung lewat UU Tax Amnesty. Kalau awalnya itu untuk memaksa uang diluar untuk masuk sebaiknya pemerintah fokus disitu bukan malah menjadikan rakyatnya sebagai korban kebijakan,” pungkasnya.

 

Presiden Jokowi mengeluhkan kecilnya pemasukan negara hingga per 1 Agustus 2016 pelaksanaan Undang Undang Pengampunan Pajak. Negara hanya mencatat sebanyak 344 wajib pajak dengan jumlah harta tambahan yang dilaporkan sebesar Rp3,7 triliun.

 

Jumlah harta yang dilaporkan tersebut berasal dari deklarasi aset dalam negeri, deklarasi aset luar negeri, dan repatriasi aset dari luar ke dalam negeri.

 

“Kecil banget (jumlah harta yang baru dilaporkan),” tutur Jokowi saat memberikan pengarahan dalam sosialisasi tax amnesty yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Hall D2 Jakarta International Expo Kemayoran, Senin (1/8/2016).

 

Secara nominal, kata Jokowi, jumlah aset tambahan yang baru dilaporkan wajib pajak terbilang kecil mengingat jumlah aset Warga Negara Indonesia (WNI)  yang diparkir di luar negeri lebih dari Rp11 ribu triliun.

 

Dia memperkirakan, jumlah peserta dan harta yang dilaporkan  baru akan melonjak pada minggu keempat Agustus dan awal September. Pada periode itu, peserta tax amnesty masih bisa mendapatkan tarif tebusan terendah yakni 2 persen untuk deklarasi yang disertai dengan repatriasi, atau 4 persen bagi wajib pajak yang hany amengungkap harta tersembunyinya.

 

Jokowi pun berharap agar seluruh Warga Negara Indonesia mengikuti program tax amnesty. Pasalnya, selain bisa menambah penerimaan pajak negara dan memperbaiki data basis pajak negara, program ini bisa meningkatkan investasi yang pada akhirnya bisa mendongkrak pembangungan.

 

“Inilah saatnya kita berpartisipasi kepada negara untuk kejayaan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia,” ujarnya.

 

Sebagai informasi, Direktur Jenderal Pajak mencatat hingga 1 Agustus 2016, jumlah uang tebusan amnesti pajak yang masuk ke kas negara baru sebesar Rp84,37 miliar dari target Rp165 triliun. Angka realisasi ini bersifat sementara karena akan terus diperbarui secara otomatis berdasarkan jumlah setoran yang masuk.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*