Breaking News

Fungsi Pengawasan Sudah Banyak, Sebaiknya Bawaslu Dibubarkan Saja

Koordinator Perkumpulan Multimedia Transformasi Indonesia (Matra Indonesia) Dedi Poltak Tambunan: Sebaiknya Bawaslu dibubarkan saja!

Sukses tidaknya sebuah pemilihan umum, termasuk kualitas dan kian membaiknya kehidupan berdemokrasi sebuah negara demokratis, seperti Indonesia, tidak terlepas dari langkah awal rekrutmen penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu).

Tidak lama lagi, proses pendaftaran dan pemilihan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) segera digelar. Semua pihak diingatkan agar lembaga yang telah diamanatkan oleh Konstitusi Negara itu diisi oleh orang-orang yang independen, non-parpol dan non partisan parpol, profesional, komitmen dan memiliki integritas untuk bekerja sebaik-baiknya bagi Indonesia.

Koordinator Perkumpulan Multimedia Transformasi Indonesia (Matra Indonesia) Dedi Poltak Tambunan menyampaikan, dengan melihat kebutuhan dan fungsi strategis lembaga kepemiluan di Indonesia, KPU harus diseleksi dengan ketat dan tanpa mengedepankan kepentingan parpol tertentu.

Selain itu, pria yang akrab disapa dengan panggilan Depol ini, dalam tataran pengawasan, kehadiran institusi Bawaslu dianggap sudah tidak relevan, maka sebaiknya dibubarkan saja.

“Dari evaluasi kita pada saat Pemilu lalu, disimpulkan bahwa sudah tidak perlu lagi lembaga pengawas Pemilu seperti yang ada saat ini. Jadi Bawaslu model sekarang sebaiknya dibubarkan saja,” ungkap Dedi Poltak Tambunan, di Jakarta, Jumat (24/06/2016).

Menurut dia, fungsi dan lembaga Bawaslu sudah dilakukan oleh banyak elemen masyarakat, seperti NGO (Non Government Organization), mahasiswa, pemuda, elemen-elemen masyarakat profesi, partai politik, institusi-institusi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Kejaksaan, Lembaga Ombudsman, Komisi Yudisial (KY) dan lain sebagainya.

“Jadi, polanya mendorong partisipasi masyarakat untuk berdemokrasi dan menjalankan fungsi pengawasan secara langsung. Salah satu indikator negara demokrasi adalah adanya penguatan civil society, penguatan supremasi hukum dan lembaga peradilan,” ujarnya.

Depol mengatakan, dari evaluasi Pemilu lalu, Indonesia banyak mendapat apresiasi dan pengharagaan karena telah berhasil menyelenggarakan Pemilu yang demokratis di awal reformasi. Indonesia juga disebut-sebut sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia.

Selain civil society, lanjut Depol, lembaga resmi Negara dan pemerintahan lainnya seperti kepolisian, peradilan dan kejaksaan pun berkewajiban menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan jika terjadi pelanggaran dalam proses Pemilu.

Menurut mantan anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jakarta ini, jika lembaga kepolisian, kejaksaan dan peradilan tidak bekerja secara efektif melakukan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan, dan tidak mendorong adanya pengawasan melalui peran civil society, maka Komisi Yudisial, Kompolnas, Komisi Kejaksaan, lembaga Ombudsman dan lain sebagainya akan menjadi lembaga yang melakukan proses kontrol selanjutnya.

“Justru, saat ini para lembaga pengawasan proses pemerintahan tersebut harus disinergikan dan diberdayakan, dan pada gilirannya nantinya fungsi mereka dalam pengawasan Pemilu akan dilikuidasi atau dikurangi atau bahkan ditiadakan, dan selanjutnya dikembalikan kepada peran-peran civil society,” ujar Dedi.

Lagi pula, menurut mahasiswa pasca saraja di Jakarta ini, selama ini proses pengawasan dan penindakan pelanggaran Pemilu dilakukan Sentra Penegakan Hukum Pemilu Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang melibatkan unsur-unsur Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Partai Politik, Masyarakat dan lain-lainnya.

Jadi, lanjut Depol, hal instrumen pengawasan pemilihan politik (politik pemilihan) selain tidak diperlukan dalam konteks negara demokrasi, juga berimplikasi terhadap penguatan mandat peradilan demokrasi di Mahkamah Agung (MA)—dalam penanganan kasus non sengketa perolehan suara—dan kalau ranah sengketa perolehan suara dilakukan di ranah Mahkamah Konstitusi (MK).

Proses penanganan setiap temuan atau laporan dugaan pelanggaran hukum dilakukan oleh pemilih, peserta pemilihan, NGO, akademisi/mahasiwa, dan civil society lainnya, menyampaikan laporan atau temuan langsung ke suatu badan ad-hoc (bentukan) yang disebut Sentra Gakkumdu tadi. Sentra Gakkumdu itu berkedudukan di kantor kepolisian, dan juga memiliki time limit melakukan verifikasi dan validasi untuk memutuskan tindak lanjut temuan atau laporan tersebut.

“Selebihnya ya prosesnya sama dengan yang berlaku selama ini. Jadi, bisa saja unsur dalam Sentra Gakkumdu itu selain Polri, bisa juga melibatkan unsur PPATK, KPK dan beberapa pakar atau akademisi,” ujar jebolan Universitas Indonesia (UI) ini.

Pada tataran praktis pengelolaan negara, lanjut Dedi, peniadaan institusi pengawas pemilihan politik (politik pemilihan) secara nyata akan menghemat anggaran Negara.

“Bisa dicek selama ini, berapa besar anggaran untuk institusi pengawasa pemilu, termasuk jajaran struktural dan jajaran vertikalnya,” ujar dia.

Ke depan, para penghuni KPU pun diharapkan harus diisi oleh orang-orang yang mampu mematikan hasrat politiknya dan kebiasaannya untuk bermain mata dengan parpol tertentu.

Pemerintah, lanjut Dedi, harus sudah mulai melakukan pendidikan politik dengan sehat demi keberlanjutan Indonesia. Sehingga, niat pemerintah untuk membiayai parpol dan atau caleg dalam proses pemilu, tidak relevan.

“Dalam hal peran negara sebagai pembina demokrasi, terutama politik, dengan terjemahan munculnya anggaran pembinaan partai politik, itu kontraproduktif dengan esensi partai politik yang sejatinya adalah sebagai representasi masyarakat,” pungkas Dedi.

Pemerintah akan mulai melakukan seleksi calon komisioner KPU dan Bawaslu pada bulan akhir Oktober 2016. Seleksi akan dilakukan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum Kemendagri).

Hal ini sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu bahwa komisioner harus diseleksi 6 bulan sebelum berakhir masa kerja komisioner KPU Bawaslu 2012-2017. Diketahui masa kerja KPU-Bawaslu yang saat ini masih bertugas, akan yang berakhir pada April 2017.

Terkait dengan seleksi anggota penyelenggara pemilu tersebut, Wakil Ketua MPR Mahyudin lebih menyoroti mengenai pentingnya melakukan rekrutmen anggota Bawaslu dan Panwaslu secara ketat.

Menurutnya, kinerja Bawaslu dan Panwaslu selama ini masih mengecewakan. Menurut politikus Partai Golkar ini, pengawas Pemilu tidak mampu menjalankan tugasnya mengawasi penyelenggaraan pemilu.

“Mereka tidak melakukan pengawasan secara ketat, tidak melakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Pengawasannya sangat lemah. Ini yang harus diperbaiki,” ujar Mahyudin.

Karena itu, mantan Bupati Kutai Timur (Kutim), Kaltim, itu sangat berharap pemerintah melakukan seleksi anggota Bawaslu secara ketat.

“Harus dipilih sosok yang benar-benar kredibel, bertanggung jawab. Selama ini ada dugaan para pengawas banyak yang terlibat kecurangan, suap. Nah, ke depan, hal-hal semacam itu harus ditekan. Kuncinya ya saat seleksi anggota, cari yang kredibel, independen,” ujar Mahyudin.

Dia mengatakan, pengawas pemilu yang kredibel dan independen, akan mampu menciptakan pemilu sebagai sebuah pesta demokrasi yang benar-benar akuntabel.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*