Breaking News

Front Nelayan Indonesia Menolak Pasar Bebas

Front Nelayan Indonesia Menolak Pasar Bebas.

Pola pengelolaan sumber daya alam Indonesia di sektor kelautan dan perikanan terlihat diserahkan dengan model pasar bebas.

 

Hal ini dikritisi oleh Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto Samawa. Menurut dia, mekanisme pasar bebas tidak cocok di Indonesia.

 

“Nelayan tidak bisa dikelola dengan menyerahkannya pada mekanisme pasar bebas,” ujar Rusdianto Samawa, Senin (16/10/2017).

 

Menurut Wakil Sekjend Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) ini, dalam pandangan ideologi pasar bebas, kesejahteraan rakyat didistribusikan melalui mekanisme tersembunyi yang disebut “the invisible hand” (tangan gaib).

 

Dikatakan Rusdianto, tangan gaib diwujudkan dalam regulasi yang terdapat pada ekonomi pasar bebas. Negara tidak ikut campur tangan untuk urusan kesejahteraan rakyat. Seperti halnya teori trickle down effect, kesejahteraan akan “menetes” ke bawah ketika pertumbuhan ekonomi meningkat.

 

“Tapi apa buktinya? kehidupan sosial pada masa Orde Baru hancur karena tidak berhasil membuktikan teori ini,” ujarnya.

 

Dia menjelaskan, tonggak penting ideologi pasar bebas adalah naiknya Margareth Thatcher ke dalam tampuk kekuasaan di Inggris di tahun 1979 dan Ronald Reagen di AS satu setengah tahun kemudian.

 

Keduanya, kata Rusdianto, menjadi pelopor untuk meninggalkan sistem negara kesejahteraan yang bertumpu pada ideologi keynesian dan kembali kepada sistem kapitalisme murni seperti sebelum masa peran dunia kedua.

 

“Harus dicatat bahwa pasca tindakan keduanya ini, ekonomi pasar bebas telah menjadi panglima di dunia ini,” ujarnya.

 

Dan ingat, lanjutnya, yang paling harus diingat adalah bahwa ideologi pasar bebas pada kenyataannya telah mendominasi sistem ekonomi dan kesejahteraan di seluruh dunia. Tesis Francis Fukuyama dalam karyanya “The End of History and The Last Man” tampaknya patut untuk dicermati.

 

“Menurutnya, sejarah ideologi dunia telah berakhir dengan kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal,” ujar dia.

 

Dijelaskan Rusdianto, kemenangan ini tampaknya juga di alami di negeri Indonesia. Namun demikian perlu disadari bahwa kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal pada dasarnya menyisakan berbagai macam keprihatinan.

 

“Krisis ekonomi dan kemiskinan global mendesak nasib rakyat miskin berada di pinggiran dan semakin terpojokkan,” ujarnya.

 

Dijelaskan Rusdianto, di Indonesia sendiri, angka kemiskinan masih sangat tinggi. Bank Dunia melaporkan jumlah penduduk miskin Indonesia pada 2007 sebanyak 105,3 iuta jiwa atau 45,2 persen dari total penduduk Indonesia sebanyak 232,9 juta jiwa. Sedangkan Badan Pusat Statistik menyebut angka kemiskinan sebesar 37,2 juta jiwa.

 

Ketua Pusat Bantuan Hukum Nelayan Indonesia (PBHNI)ini pun berharap ada pemimpin di Indonesia yang benar-benar pro rakyat.

 

“Seringkali kita menganggap bahwa, Indonesia telah merdeka, padahal anggapan ini pada dasarnya tidak sepenuhnya benar. Sebab Indonesia pada kenyataannya masih dijajah secara ideologis. Sehingga kemerdekaan semestinya dimaknai secara kontekstual. Kemerdekaan sudah selayaknya tidak dimaknai secara konvensional dengan tidak adanya penjajahan secara fisik dari bangsa lainnya. Tetapi kemerdekaan sudah sepatutnya dimaknai secara ideologis, seperti halnya dari ideologi pasar bebas,” tutur dia.

 

Tanpa adanya pemahaman tentang makna kemerdekaan yang kontekstual, menurut dia, kemerdekaan bagaikan pepesan kosong belaka. Secara fisik memang Indonesia merdeka, tetapi secara ideologis, Indonesia belum mampu berdaulat karena sedang dijajah oleh kekuatan ideologi pasar bebas yang dijalankan oleh negara-negara adidaya dunia.

 

“Salah satu bentuk penjajahan yang paling nyata adalah ketidakadilan dalam kontrak karya antara korporat-korporat asing dengan pemerintah Indonesia. Sumber daya alam Indonesia dikeruk dengan keuntungan terbesar digondol ke negara asing, sedangkan Indonesia hanya memperoleh sebagian kecil keuntungan eksplorasi sumber daya alam tersebut,” bebernya.

 

Ironisnya, lanjut Rusdianto, elit-elit negara justru menjadi kepanjangan tangan dari kepentingan asing. Kesetiaan para eIit negara tidak dialamatkan kepada kesejahteraan rakyat, tetapi ditujukan untuk keserakahan korporat-korporat asing.

 

“Tidak heran apabila state capture corruption yang sangat berbahaya justru terjadi di bangsa Indonesia ini,” ujarnya.

 

Dengan demikian, lanjutnya, Indonesia tidak bisa mengelak bahwa pada dasarnya kita saat ini belum merdeka. Tentu, apabila kemerdekaan dimaknai sebagai bebas dari penjajahan ideologi pasar bebas.

 

“Sebab elit-elit pemimpin bangsa ini telah menjadi penjajah di negeri sendiri. Bangsa ini harus membangun kesadaran bahwa perjuangan untuk meraih kemerdekaan yang hakiki masih jauh dari jangkauan,” ujarnya.

 

Akhirnya, menurut dia, tidak ada lagi yang dapat dilakukan selain membebaskan bangsa ini dari kepungan dan serangan ideologi pasar bebas melalui kebijakan-kebijakan publik yang pro terhadap rakyat. Tetapi jalan keluarnya bukanlah revolusi.

 

Mekanisme demokrasi yang telah mapan dapat dijadikan sebagai sarana yang efektif. Seperti pemilu 2009 yang sudah diambang mata mestinya dapat dijadikan sebagai salah satu alat perjuangan strategis.

 

“Sikap kritis dari masyarakat sangat diperlukan untuk memilih pemimpin-pemimpin yang mempunyai jiwa kebangsaan yang kuat, bukan pemimpin yang bermental menghamba kepada kepentingan asing dan ideologi pasar bebas,” pungkas Rusdianto.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*