Breaking News

Frans Hendra Winarta : “Kalau Separuhnya Kabinet Jokowi orang Politisi, Saya Pesimis”

Bila ingin mewujudkan kabinet profesional, Jokowi harus siap menerima perkataan “Lupa Kacang akan Kulitnya.”

Pernyataan Jokowi yang sejak awal mengatakan tidak ingin bagi-bagi kursi pada partai pendukungnya harus benar-benar diwujudkan, meski banyak tantangan yang harus dihadapi.

Terlebih saat ini beberapa partai pendukungnya sudah mengeluarkan daftar nama calon-calon menteri untuk mendampingi Jokowi.

Visi dan program yang dikampanyekan presiden terpilih Jokowi dan Jusuf Kalla memang berkualitas, dan bila terlaksana maka akan mensejahterakan rakyat.

Akan tetapi baik tidaknya program yang terlaksana juga bergantung dari kualitas para menteri yang akan membantu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam beberapa kali kesempatan Jokowi sering mengatakan koalisi partai pendukungnya tidak akan bagi-bagi kursi bila ia terpilih sebagai Presiden.

Ia menegaskan akan memilih orang-orang profesional, dan dinamakannya Zaken Kabinet atau Kabinet Profesional.

Pernyataan ini memang baik, namun hanya akan terbukti ketika ia sudah memilih para menterinya nanti.

Advokat senior, Frans Hendra Winarta khawatir Jokowi tidak bisa membuktikan pernyataannya itu.

Mengingat saat ini partai-partai pendukungnya sudah mulai banyak merekomendasikan nama.

Belum lagi tim transisi yang berkantor di Menteng Jakarta Pusat yang dibentuk Jokowi merupakan orang-orang yang berasal dari partai. Seperti Rini Mariani Soemarno, Anies Baswedan, Hasto Kristiyanto, Akbar Faisal dan Andi Widjojanto. Meski Jokowi menegaskan para anggota tim transisi tidak otomatis menjadi menteri, tapi Frans Hendra mengkhawatirkan para anggota tim transisi yang notabene merupakan kader partai pastinya akan mengutamakan kader partai lainnya.

“Jadi saya masih menunggu apa betul dia bisa menjalankan maksud yang dia bilang. Apalagi dia bilang revolusi mental, itu adalah tugas yang sulit karena itu harus didukung orang-orang sekelilingnya,” kata Frans.

Dalam suatu waktu Jokowi  juga pernah mengatakan akan menjadikan hukum sebagai panglima di Indonesia. Terkait dengan pernyataannya tersebut, Frans yakin dengan Jokowi ketika Jokowi memang benar-benar membuktikan pernyataannya itu saat nama-nama pejabat hukum sudah diumumkan. Seperti Menteri Hukum dan Ham, Kepala Polri, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung.

“Pemilihan personel-personel ini sangat penting. Begitu saya tahu orang-orang yang akan duduk di jabatan tersebut memilikitrack record yang buruk atau pernah tersangkut korupsi, saya pesimis Jokowi bisa menjadikan hukum sebagai panglima,” kata Frans.

Ia yakin hukum bisa menjadi panglima ketika Jokowi memilih orang-orang yang duduk di jabatan tersebut memiliki rekam jejak yang bersih, jujur,berintegritas, berpengalaman dan memiliki energi yang tinggi untuk memberantas korupsi. Namun bila tidak, yang terjadi sebaliknya.

Pembangunan Ekonomi Tak Bisa Berhasil tanpa Penegakan Hukum

Frans menegaskan untuk mensejahterakan masyarakat yang paling utama adalah mengutamakan pembangunan hukum. Karena itu menteri yang duduk di Kementerian Hukum dan Ham harus orang yang benar-benar potensial dan berkualitas.

“Sosok itu harus paham membuat legislasi yang mensejahterakan masyarakat, bukan hanya mensejahterakan kelompok kapitalis,”ujar Frans.

Karena itu menurutnya Jokowi harus bisa memilih sosok yang mampu menerobos sistem. Meski saat ini KPK sudah berjuang mati-matian memberantas korupsi, tapi tetap saja korupsi menjamur dan berjamaah. Uang yang hilang masih tetap lebih banyak dari uang yang dikembalikan KPK.

“Menkumham adalah posisi strategis. Karena beberapa tugasnya berkaitan dengan pembenahan penjara, keimigrasian, pembuatan legislasi. Jadi kualitas Menkumham itu harus betul-betul mengerti hukum, hak asasi manusia, berintegritas, jujur, bersih dan memiliki semangat memberantas korupsi,” saran Frans.

“Kalau Jokowi ingin sukses, dia harus mengedepankan pembangunan hukum dulu. Jangan dibalik, ekonomi dulu. Selama ini kita terbiasa lebih mengutamakan pembangunan ekonomi,” katanya.

Padahal menurut Frans, Indonesia bisa mencontoh negara Singapura dan Australia. Dimana 10 tahun pertama semenjak pisah dari Malaysia, Singapura memprioritaskan pembangunan hukum, baru setelah itu ekonomi.

Ketika diminta untuk menyebutkan nama untuk duduk di Menkumham, Frans tidak bersedia menjawab. Yang penting menurutnya sosok itu bersih, paham penegakan hukum dan paham legislasi.

“Ada, cuma saya tidak mau menyebutkan. Ada umur 50-an, ada umur 40-an,” katanya.

Frans berharap agar Menkumham nantinya bisa membuat politik hukum yang pro rakyat, dan membuat peraturan investasi yang tidak merugikan kepentingan nasional namun atraktif terhadap pemodal.

Memang sulit untuk mencari sosok dari rakyat dan bekerja untuk rakyat. Apalagi bila nanti setengah dari kabinet merupakan politikus.

“Kalau separuhnya orang politisi, saya pesimis. Orientasinya nanti bukan untuk rakyat, tapi partainya,” tukas Frans.

Frans juga berharap agar Jokowi memilih menteri tanpa memikirkan alasan sukuisme, dan tekanan dari parpol.

“Kita butuh praktisi yang betul-betul idealis, bukan hanya pemikir,”katanya.

Tantangan terbesar Menkumham ke depan menurut Frans adalah merangkul anggota parlemen agar kebijakan yang direncanakan pemerintah bisa diterima semua pihak.

“Undang-undang pro rakyat harus digolkan karena banyak kepentingan disana. Mulai kepentingan pemodal, polisi, kapitalis. Karena itu menteri nantinya harus menjembatani ini semua supaya gol,” kata Frans.

Salah satu yang juga perlu dievaluasi Menkumham ke depan yaitu undang-undang Advokat. Dimana selama ini, undang-undang tersebut dimonopoli oleh satu pihak.

Misalnya, kedakikutsertaan Menteri Kehakiman dalam membuat ujian sertikasi advokat, namun diselenggarakan organisasi advokat. Ini menimbulkan monopoli yang dilakukan organisasi advokat.

Dalam membuat undang-undang, menurut Frans harus melakukan riset terlebih dulu. Dengan membandingkan undang-undang dari tiga negara lainnya yang sudah memiliki kebijakan yang mumpuni.

“Misal undang-undang lingkungan hidup. Negara mana yang paling baik, kita ambil contoh-contoh disitu. Terus diuji, ahli-ahli dari laut ngomong, jangan polisi yang bicara.

Setelah semua ada gambarannya, baru digolkan di DPR. Menurut saya disitu kedudukan menteri kehakiman penting sekali,”kata Frans.

Frans juga menyinggung pemberian fasilitas kepada hakim agung yang masih jauh dari standar. Padahal untuk membangun hukum, para hakim harus diberi pertahanan agar tidak tergoda suap.

Pertahanan dari segi finansial atau gaji dan penghargaan yang tinggi perlu diberikan kepada mereka. Sekali lagi Frans berharap agar Jokowi benar-benar membuktikan ucapannya tidak akan bagi-bagi kursi. Jokowi harus bisa membuat terobosan untuk memilih orang-orang profesional, bukan dari partai.

“Dia harus mampu melawan arus yang demikian besar bila ingin mewujudkan zaken kabinet dan melakukan revolusi mental,” katanya.

Menteri yang dipilih Jokowi nantinya harus bisa melawan arus, membuat terobosan dan membuat pencapaian program yang terukur dan memiliki target.

Menteri itu nantinya harus punya grand design sendiri dan disinergikan dengan visi misi yang diusung Jokowi. Pengawasan juga harus ketat dan dilakukan berkala setiap minggu.

Karena itu Frans berharap agar menteri yang membantu Jokowi nantinya berasal dari kalangan profesional. Dan setiap menteri harus bekerja secara bersinergi, serempak, menunjang kerja Jokowi bukannya menghambat dan memperlama.

“Jokowi harus memiliki keberanian, konsitensi untuk menerobos itu semua. Mungkin nantinya ada yang bilang “kacang lupa kulitnya, itu harus diatasi,” katanya.

(Sumber: Majalah Integritas)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*