Breaking News

Fokus Urusi Hutang, Rakyat Terabaikan, Rakyat Miskin Sumut Datangi Jakarta Protes Jokowi

Fokus Urusi Hutang, Rakyat Terabaikan, Rakyat Miskin Sumut Datangi Jakarta Protes Jokowi .

Presiden Joko Widodo dikecam lantaran memprioritaskan mengurusi hutang luar negeri, dibandingkan mengurusi rakyat Indonesia yang kian banyak jatuh miskin.

 

Sekretaris Jenderal Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (Sekjen SPRI) Dika Mohammad menyampaikan, upanya membongkar penggelapan dana Program Keluarga Harapan atau PKH dan Beras Sejahtera (Rastra) yang peruntukannya untuk rakyat miskin harus segera dilakukan.

 

Dika Mohammad menyampaikan, selama ini Jokowi merasa bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Beras Sejahtera (Rastra)/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), selain Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), sudah cukup ampuh menjadi andalan membungkam rakyat miskin.

 

“Terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) dan Beras Sejahera (RASTRA) pemerintahan Jokowi, melalui Kementerian Sosial membatasi jumlah penerima. Pembatasan yang sedikit ini dilakukan untuk menyesuaikan dana APBN yang telah disetujui bersama dengan DPR RI. Akibat dari pembatasan jumlah penerima PKH-RASTRA banyak warga miskin yang tidak tercatat menerima PKH-RASTRA. Pembatasan dilakukan karena, pemerintah lebih memprioritaskan anggaran untuk cicilan utang luar negeri dan pembangunan infrastruktur,” tutur Sekretaris Jenderal Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (Sekjen SPRI) Dika Mohammad, Senin (12/02/2018).

 

Selain itu, lanjut dia, cara pemerintah menetapkan jumlah keluarga miskin penerima atau yang menjadi sasaran PKH-RASTRA juga bermasalah.

 

“Karena dilakukan tanpa melibatkan rakyat miskin. Fakta dilapangan ditemukan banyak data yang tidak sesuai kriteria dan data fiktif dan tidak diketahui keberadaanya,” tutur Dika.

 

Dia mengatakan, seperti yang terjadi di Kota Medan dan Simalungun, Sumatera Utara, ditemukan fakta adanya oknum yang menggelapkan dana PKH. Juga tidak sesuainya nilai bantuan rastra yang diterima oleh   warga miskin.

 

“Terhadap kasus tersebut, berkali-kali warga miskin telah melaporkan hal itu kepada Dinas Sosial setempat. Laporan warga miskin sama sekali tidak mendapat tanggapan dari Dinas Sosial setempat,” ujarnya.

 

Sehubungan dengan hal itu, lanjut dia, Forum Orang Miskin (Formikom) yang merupakan gabungan SPRI dan kaum miskin Kota Medan mendatangi Kantor Mensos dan Kantor Kementrian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (PMK RI)

 

“Kami meminta, segera bongkar dan usut tuntas pengelapan Dana PKH di Kota Medan,” ujarnya.

 

Selain itu, dia juga menuntut segera diperbaiki ulang Basis Data Terpadu (BDT).

 

“Perbanyak Data Sasaran PKH RASTRA dan perbesar Anggaran Bantuan Sosial (PKH, RASTRA, KIS, KIP, KUBE),” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*