Breaking News

Fix, Pemerintah dan Pengembang Telah Melanggar Undang Undang dalam Reklamasi Teluk Jakarta

Pemerintah dan Pengembang Telah Melanggar Undang Undang dalam Reklamasi Teluk Jakarta.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan para pengembang dalam reklamasi Teluk Jakarta disimpulkan telah melanggar hukum dan perundang-undangan.

 

Demikian kesimpulan dalam gugatan yang disampaikan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta. Dalam gugatan itu, reklamasi Pulau F, I dan K harus dihentikan.

 

Warga Nelayan bersama Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengajukan keimpulan gugatan reklamasi Pulau F, I dan K yang menyatakan bahwa Gubernur serta Pengembang tiga Pulau  reklamasi telah melanggar hukum.

 

Juru bicara Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Marthin Hadiwinata menyampaikan, kesimpulan ini didasarkan oleh fakta persidangan dimana Gubernur Jakarta bersama Pengembang melanggar berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang Undang Penataan Ruang, Undang Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Undang Undang Lingkungan Hidup, hingga Perpres Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Pesisir.

 

Dikatakan Marthin yang merupakan Ketua Bidang Hukum KNTI itu, terungkap bahwa Gubernur menerbitkan izin tanpa berdasarkan Perda RZWP3K,  KLHS, tidak menunjukkan izin Lokasi dan rekomendasi menteri. “Dan itu bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik,” ujar Marthin, di Jakarta, Jumat (24/02/2017).

 

Ketua Komunitas NelayanTradisional Muara Angke Iwan, meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memutus dengan prinsip keadilan kepada nelayan tradisional Teluk jakarta.

 

Iwan juga meminta kepada Majelis hakim agar mempertimbangkan dengan seadil-adilnya agar putusan dapat berpihak kepada perlindungan lingkungan hidup.

 

“Gubernur tidak berwenang, karena Teluk Jakarta adalah Kawasan Strategis Nasional yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Atas masalah ini Gubernur telah bertindak melampaui kewenangan pemerintah pusat,” ujarnya.

 

Ronal dari Walhi menyatakan bahwa pihak tergugat tidak pernah membuka ruang partisipasi sebagai hak warga dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

 

“Kesimpulan menunjukkan bahwa Gubernur dan Pengembang tidak pernah mengumumkan Izin Lingkungan dan menerbitkan Izin reklamasi tanpa adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis,” ujar Ronal.

 

Sedangkan Nelson selaku Kuasa Hukum dari LBH Jakarta, meminta hakim untuk memutus perkara ini dengan keberpihakan kepada nelayan dan perlindungan lingkungan hidup.

 

“Para Penggugat sangat optimis karena sangat jelas terdapat pelanggaran hukum dari sekitar 109 bukti dan 5 orang ahli dan 6 orang saksi nelayan yang diajukan ke pengadilan,” kata Nelson.

 

Rosiful dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menambahkan, pelanggaran dari Gubernur dan Pengembang sangat jelas terhadap UU Pengelolaan Wilayah Pesisir.

 

“Gubernur tidak dapat menunjukkan adanya Peraturan mengenai Rencana Zonasi wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil serta ketentuan perizinan lain dalam izin reklamasi seperti rekomendasi menteri untuk reklamasi di atas 25 hektar,” ujar Rosiful.

 

Lebih lanjut, putusan akan dilakukan 3 minggu setelah sidang kesimpulan yaitu pada 16 Maret 2017.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*