Breaking News

Fatwa MUI Gafatar Sesat, Jamintel Segera Susun SKB Pelarangan

Setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa sesat bagi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) pada Rabu 3 Februari 2016, Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) M Adi Toegarisman yang melaksanakan tugas memimpin Tim Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) segera menggelar rapat Bakorpakem untuk merumuskan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri untuk pelarangan Gafatar.

Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) Pusat yang terdiri dari Kejaksaan Agung, MUI, BIN, TNI, Polri, Kementeriam Dalam Negeri, dan Kementerian Agama akan keluarkan SKB Tiga Menteri untuk Gafatar sekaligus berisi tindakan yang diambil jika masih ada gafatar yang membandel.

“Suratnya baru disusun, setelah selesai ya segera akan diteken,” ujar Jamintel M Adi Toegarisman di Kejaksaan Agung, Jumat (05/02/2016).

Dikatakan Adi, Tim bakal mengeluarkan surat pelarangan dan menindak yang masih membandel. Dia menyampaikan, setelah MUI mengeluarkan fatwa haram pada Gafatar, tim Pakem langsung melakukan rapat dan memutuskan soal Gafatar.

Adi menjelaskan, Bakorpakem tidak langsung mengeluarkan SKB, sebab persoalan kegamaan, terutama Islam diberikan kewenangan dan keahlian atau kepakaran yang diakui oleh Negara yakni Majelis Ulama Indonesia atau MUI.

“Nah, setelah MUI mengeluarkan fatwa pelarangan itu, itulah sebagai dasar bagi kami sebagai aparatur Negara mengambil sikap dan tindakan untuk mengeluarkan SKB. Untuk memastikan sebuah ajaran itu menyimpang dari Islam kan yang berkompeten ya MUI,” ujarnya.

Mantan Direktur Penyidikan (Dirdik) Kejaksaan Agung ini mengatakan, memang sudah beberapa kali disampaikan, bahwa Bakorpakem Pusat melakukan pengecekan ke lapangan, mengumpulkan informasi, melakukan investigasi dan wawancara juga. Dan pada saat itu diperoleh data bahwa Gafatar adalah ormas (Organisasi Kemasyarakatan) yang tidak murni hanya melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan bakti sosial.

“Data yang dikumpulkan itu juga menjelaskan bahwa Gafatar sebagai Ormas telah mengajarkan keagamaan yang ternyata menyimpang dari ajaran pokok Islam,” kata dia.

Penyimpangan yang telah dilakukan Gafatar, lanjut Adi, salah satunya, Gafatar mengaku sebagai pengikut Ahmad Moshaddeq yang membuat Al-Qiyadah Al-Islamiyah yakni organisasi yang sudah dinyatakan dilarang itu.

Setelah itu, pengikut Moshaddeq pun membuat Komunitas Millah Abraham atau KOMAR, dengan menjadikan Ahmad Moshaddeq semacam guru atau mentor utama mereka.

“Dan kemudian itulah yang diikuti mereka,” ujar Adi.

Adi membantah jika Bakorpakem berurusan dengan pengawasan atau menghakimi keyakinan seseorang. Menurut dia, yang menjadi persoalan dari Gafatar adalah adanya fakta dan bukti yang menunjukkan bahwa Gafatar itu menyimpang dari ajaran pokok agama Islam.

“Nah, jika itu dibiarkan, maka bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Negara. Karena itu pula, Bakorpakem meminta kepada MUI untuk melakukan kajian dan analisa tentang Gafatar ini, apakah sudah menyimpang atau belum. Dan MUI memutuskan dengan mengeluarkan fatwanya bahwa Gafatar memang menyimpang,” ujarnya.

Sebelumnya, kata Adi, setiap anggota tim Bakorpakem menyampaikan apa saja temuan, fakta, data dan bukti yang ada untuk SKB itu, lalu dirumuskan dan untuk kemudian diteken sebagai sebuah keputusan bersama.

Beberapa hal yang dirumuskan antara lain mengenai Gafatar yang menyimpang dari ajaran pokok Islam, kemudian pelarangan terhadap Gafatar. Juga ada sanksi bagi orang yang mengikuti aliran Gafatar nantinya jika sudah sah dinyatakan dilarang oleh Negara.

“Kemudian ada kegiatan-kegiatan mereka yang dilarang, ya itu dimasukkan dalam SKB. Jika sudah dinyatakan dilarang dan ternyata masih saja ada yang mengikuti Gafatar maka bisa dikenakan sanksi pidana penjara,” ujarnya.

Adi berkeyakinan, bahwa apa yang dilakukan Bakorpakem terhadap gafatar bukanlah sebuah upaya yang akan ditentang sendiri oleh para pengikut Gafatar.

“Sampai sekarang tidak ada yang protes. Dan saya yakin mereka tidak akan protes. Kenapa? Karena Gafatar sendiri pun sudah mengaku membubarkan diri pada 2015 lalu. Artinya, sebetulnya mereka pun sudah sadar diri, secara organisasi sudah membubarkan diri,” ujarnya.

Dalam rapat, berdasarkan hasil kajian tiap instansi dan fatwa MUI, maka diambil kesimpulan Gafatar dilarang. Eks anggota Gafatar juga diminta tak lagi melakukan kegiatan.

“Bahwa penganut anggota atau pengurus ormas eks gafatar memang dilarang atau diminta untuk menghentikan kegiatan agamanya karena menyimpang dari ajaran agama Islam,” kata Adi.

Terkait putusan itu, Adi membeberkan bakal dituangkan dalam produk hukum. Produk yang dimaksud adalah SKB tiga menteri yang ditandatangani Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama.

Dalam SKB itu bakal diatur juga siapapun yang masih melanggar meski sudah diberikan peringatan, maka bakal dikenakan sanksi pidana.

“Peringatan atau pelarangan itu keputusan bersama. Setelah pelarangan orang masih menyelenggarakan atau mantan pengikut gafatar, yang sudah jelas dilarang MUI, maka akan dikenakan sanksi pidana,” ujar Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta itu.

Adapun mereka yang melanggar bakal dijerat Pasal 156 a tentang penyalahgunaan atau penodaan suatu agama yang dianut di Indonesia. Dengan ancaman maksimal lima tahun penjara.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*