Breaking News

Evaluasi Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi, GMKI Jakarta Tolak Membeo

Evaluasi Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi, GMKI Jakarta Tolak Membeo.

Mahasiswa dan pemuda melakukan evaluasi kritis terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Sejauh ini, kinerja pemerintahan yang mengkampanyekan jargon ‘Kerja, Kerja, Kerja’ ini disebut masih jauh dari harapan dan realitas janji-janji Jokowi semasa kampanye, serta banyak kinerja pemerintahan yang malah melabrak Konstitusi.

 

Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia(GMKI) Cabang Jakarta Agung Tamtam Sanjaya Butar-Butar menolak mengikuti maunya Jokowi yang diminta tunduk pada jargon-jargon janji pemerintahan yang tidak konkrit.

 

“Mahasiswa harus tetap kritis dengan kondisi bangsa dan negara saat ini. Jangan terjebak jargon-jargon dan pencitraan-pencitraan yang tidak nyata,” tutur Agung Tamtam Sanjaya saat membuka Diskusi Publik dalam rangka memperingati 3 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Jakarta (GMKI Jakarta) dengan Tema “Mengembalikan Peran Mahasiswa dan Pemuda Sebagai Mitra Kritis Pemerintah”, di Bakoel Coffee, Cikini, Jakarta Pusat.

 

Menurut Tamtam, capaian kinerja pemerintahan yang dengung-dengungkan Jokowi sungguh jauh dari kenyataan. “Mahasiswa jangan mau terjebak dengan pembodohan rejim,” ujarnya.

 

Hadir sebagai pembicara Guru Besar Hukum Tata Negara Prof Dr Muchtar Pakpahan, Sekjen Prodem Setyo Purwanto, Sekjen KNPI Sirajudin Abdul Wahab dan Wakil Ketua Umum RG 98 Ardhian Sumadhijo.

 

Dalam pemaparannya, Guru Besar Hukum Tata Negara Prof Muchtar Pakpahan menyampaikan,tiga  tahun Pemerintahan Jokowi JK perlu dievaluasi dengan alat ukur yaitu Konstitusi dan Janji Politik.

 

Tokoh Pejuang Buruh ini mengatakan, dari ukuran Konsitusi, kinerja Pemerintahan Jokowi-JK diuji melalui UUD 1945.

 

“Saya mengevaluasi dari segi perburuhan yaitu Pembukaan UUD 1945 di alinea ke 4, dalam kehidupan sehari-hari kita gunakan pada pasal-pasal yang ada di UUD 1945. Ada perbedaan penegakan hukum pada saat zaman Soekarno, Soeharto, Habibie, Megawati, SBY dan Jokowi,” ujar Muchtar Pakpahan.

 

Menurut dia, pada masa Soekarno tidak ada gangguan keamanan yang berarti. Pada tahun 1970-anlah baru dirasakan gangguan keamanan. Pada saat itu Pangdamnya adalah LB Moerdani.

 

“Pada Pasal 27 UUD 1945, disebutkan bahwa tiap-tiap penduduk mendapatkan pekerjaan yang layak, tapi kenyataan masih banyak masyarakat kita yang menggangur,” ujarnya.

 

Sedangkan di Pasal 28 UUD 1945, lanjut Muchtar Pakpahan, dinyatakan bahwa tiap-tiap penduduk berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan kemerdekaan beribadah.

 

“Pada kenyataannya hari ini, masih ada masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Padahal, juga di Pasal 31 UUD 1945 menyatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar diperhatikan oleh Negara,” ujarnya.

 

Sedangkan berdasarkan janji-janji Jokowi, lanjut dia, mulai dari Nawacita tidak sesuai kenyataan. Muchtar menyebut, kajian perburuhan saja saat ini menjelaskan kondisi Indonesia bahwa dengan kehadiran PP Nomor 78, telah terjadi hubungan yang tidak harmonis antara buruh dengan pemerintah.

 

“Janji politik Jokowi-JK sebelum menjadi Presiden dan setelah menjadi presiden, saya kira hanya 50 persen yang masih berupaya diwujudkan,” ujar Muchtar.

 

Sedangkan untuk Revolusi Mental, lanjut dia, tidak terlihat keseriusan membangun mental yang kuat dari pemerintahan Jokowi.

 

“Terus terang, saya orang yang menolak proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dibiayai oleh negara Cina. Anda tahu dengan dibangunnya Proyek kereta cepat, banyak buruh yang menganggur, semua bahan bakunya dibawa dari negara Cina. Seharusnya pemerintah memberikan tender kepada Krakatau Steel karena bagaimanapun itu dapat mengurangi pengganguran dan meningkatkan Devisa Negara,” ujar Muchtar.

 

Sedangkan dalam penyusunan Kabinet kerja pun, lanjut dia, Jokowi sangat transaksional, tidak semua dengan janjinya membentuk kabinet yang profesional.

 

“Kita melihat jumlah menteri sebanyak 38 orang. Tidak efektif. Seharusnya, para pembantu Presiden itu dirampingkan,” ujarnya.

 

Wakil Ketua Umum RG 98 Ardhian Sumadhijo menyampaikan, ada tiga hal yang harus dibenahi, yakni Prespketif, Arah Demokrasi dan Siapa yang ada di belakang pemerintahan.

 

“Hari ini, suka tidak suka Jokowi adalah Produk Reformasi. Hari ini kita lihat penjajahan tidak melalui perang menggunakan senjata, akan tetapi melalui kebijakan yang menimbulkan kesenjangan ekonomi. Catatan saya, yang perlu kita kritisi adalah Gerakan Nasional Sumber Daya Alam,” ujar Ardhian.

 

Dia menyebut, saat ini Proyek Reklamasi sedang hangat-hangatnya. Karena itu, perlu dibongkar dan dikritisi siapa yang bermain di belakangnya.

 

“Ketika kita berbicara masalah Reklamasi, yang saya rasakan keputusannya plin plan dan tidak ada satu keputusan yang tegas.

 

Pemerintah Pusat dan DPR ketika berhadapan dengan Kapital besar selalu seperti itu. Seberapa jauh birokrasi ini akan bisa lebih baik,” ujarnya.

 

Ardhian mencontohkan, betapa mental kekuasaan masih bobrok, seperti peristiwa adanya fenomena politik sekitar 2009.

 

“Saya melihat ada kotak kosong di saat Pilkada di Provinsi Maluku. Ke depan kewajiban Generasi Demokrasi perlu dibenahi, dimana 18 tahun Produk Reformasi perlu dievaluasi, kok kini malah saya melihat ada penjajahan melalui cara yang baru,” ujarnya.

 

Sekjen Prodem Setyo Purwanto menyampaikan, generasi mahasiswa era Jokowi saat ini sepertinya tidak memiliki enemy yang kuat. Menurut dia, kondisi saat ini berbeda ketika dirinya masih menjadi mahasiswa dan menjadi aktivis 1998.

 

“Menurut saya, mahasiwa sekarang tidak memiliki enemy. Berbeda dengan saat kami menjadi aktivis 98 dulu. Kami di Prodem telah melakukan penelitian, dimana  Neoliberalisme Paripurna,” ujarnya.

 

Purwanto mengatakan, di prodem tujuannya adalah Indonesia berdasarkan UUD 1945. “Dimana ada amendemen yang telah diubah. Dari sanalah pintu masuk, dimana muaranya adalah masalah penamanam modal asing, sehingga kita dapat melihat rezim sekarang sangat rajin memproduksi hutang. Malah dalam satu tahun Indonesia mencapai hutang 1000 triliun,” ujarnya.

 

Purwanto pun mempertanyakan adanya penumpukan hutang ternyata tidak signifikan dengan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

 

“Saya merasakan tidak perubahan sama sekali. Kesulitan perekonomian sangatlah dirasakan oleh orang miskin, dimana kenaikan TDL, kemudian kenaikan BBM dimana sudah dua kali pemerintah Jokowi menaikkan harga BBM,” ujarnya.

 

Sedangkan Sekjen KNPI Sirajudin Abdul Wahab menyebut Gerakan Mahasiwa dan Pemuda saat ini kehilangan spirit.

 

“Berbeda ketika kami pada era 98, spritinya kuat membongkar sentralisasi rezim Soeharto,” ujarnya.

 

Dia pun menyarankan agar mahasiswa memperbanyak diskusi dan kajian serta aksi untuk mengkritisi kinerja pemerintahan Jokowi.

 

“Rezim saat ini sudah di-backup melalui media sosial, dimana kita sebagai rakyat bisa mengkritisi lewat Twitter, dan sebagainya,” ujarnya.

 

Wahab juga mengingatkan bahwa kemitraan mahasiswa dengan pemerintah harus dilakukan dengan mendorong Pemerintah untuk memberikan dukungan lewat sektor Pendidikan, Penelitian dan Inovasi.

 

“Juga, kita melihat sektor pertanian, saat ini lahan yang produktif malah dibuat untuk jalan tol. Sektor Pprtanian sangatlah penting. Seharusnya pemerintah dapat memberikan solusi bagi petani yang lahannya dipakai sebagai jalan tol,” pungkasnya.(JR)

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*