Breaking News

Evaluasi Harga BBM, Pemerintah Harus Segera Perbaiki Sistem Penetapan Harga Minyak

Evaluasi Harga BBM, Pemerintah Harus Perbaiki Sistem

Pemerintah diminta untuk segera memperbaiki sistim penerapan harga minyak, tertutama menjelang evaluasi harga bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat ini.

Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean menjelaskan, tata cara penetapan harga BBM yang diatur dalam Permen 39 dan Perpres 191 perlu segera direvisi menjelang evaluasi harga per triwulan pada 1 April yang akan datang.

“Kebijakan yang ada saat ini justru cenderung membuat situasi tidak aman bagi pemerintah, khususnya Pertamina,” ujar Ferdinand di Jakarta, Rabu (16/03/2016).

Menurut dia, harga yang diberlakukan sekarang ini didasarkan pada rata-rata Mid Oil Platts Singapore (MOPS) periode Oktober sampai Desember 2015, yaitu dikisaran harga 56 dolar amerika per barel. Dan penetapan harga untuk periode April 2016 tentu akan menggunakan rata-rata MOPS periode Januari sampai Maret 2016, dimana harga minyak dunia jatuh pada titik terendah.

“Akibatnya, harga jual BBM akan jauh di bawah. Dan ini tentu menempatkan Pemerintah dan Pertamina dalam zona yang kurang baik, karena tren harga minyak dunia justru sedang mengalami kenaikan dibandingkan periode Januari ke Februari,” ujar Ferdinand.

Ke depan, kata dia, pemerintah harus mengubah kebijakan dan regulasi penetapan harga BBM. Pilihannya ada 2, yakni, pertama, murni harga pasar. Kedua, menggunakan sistem flat patokan harga BBM dengan penetapan batas atas dan batas bawah.

Itu perlu dilakukan, lanjut Ferdinand, karena mekanisme harga pasar dilarang oleh konstitusi. “Maka pilihan harus jatuh kepada harga flat patokan harga dengan batas atas dan batas bawah. Patokan harga juga jangan lagi menggunakan rata-rata MOPS, akan tetapi menggunakan asumsi harga minyak mentah dalam APBN. Ini lebih baik daripada kita mengacu pada MOPS. Harga crude di APBN itu lebih berasa nasional daripada menggunakan MOPS,” papar dia.

Sistem harga flat dengan patokan harga ini, lanjut dia, ditentukan dengan komponen utama harga crude yang ditetapkan dalam APBN dan kurs rata-rata.

Kemudian, ditetapkan batas atas dan batas bawah sekitar 5 sampai dengan 10 persen. Sepanjang fluktuasi harga masih berada di kisaran batas bawah dan atas, lanjut Ferdinand, maka harga tidak perlu dievaluasi.

“Harga hanya bisa dievaluasi apabila sudah melampui batas atas atau bawah yang ditetapkan. Model ini lebih efektif dan lebih tepat bagi kita supaya bangsa ini tidak selalu ribut oleh harga BBM,” ujarnya.

Dengan sistem itu, kata dia, semua keuntungan yang didapat oleh Pertamina atau Pemerintah harus ditetapkan sebagai dana stabilisasi energi dan dana pengembangan energi baru terbarukan.

“Tinggal dibagi saja porsentasinya,” ujar Ferdinand.

Pemerintah sudah menyampaikan akan melakukan evaluasi harga BBM pada Maret 2016 ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyampaikan, pemerintah akan melakukan perubahan harga BBM subsidi yaitu Premium dan Solar pada akhir Maret ini juga. Pemerintah memang menetapkan untuk mengubah harga BBM subsidi setiap tiga bulan sekali.

Dikatakan Sudirman, pemerintah konsisten melakukan peninjauan harga BBM setiap tiga bulan sekali. Setelah melakukan peninjauan harga BBM subsidi pada akhir Desember 2015 lalu, maka pemerintah akan meninjau harga BBM pada akhir Maret 2016 yang akan berlaku mulai awal April 2016.

“Jadi tetap kami akan gunakan review 3 bulan. Jadi sesuai dengan perhitungan review akan dilakukan pada akhir bulan ini karena terakhir awal Januari. Jadi tidak usah khawatir, akan kami sesuaikan,” kata ‎Sudirman, di Menara Kadin Indonesia,Jakarta, Kamis lalu.

Pemilihan waktu perubahan harga BBM subsidi setiap tiga bulan sekali untuk menjaga kestabilan perekonomian, dan memudahkan pengusaha menyusun perencanaan keuangan perusahaan.

“Tapi kami tidak ingin naik turun terlalu sering, Kasihan nanti pengusaha merencanakan bisnis jadi susah‎,” ujarnya.

Sudirman menambahkan, keputusan perubahan harga BBM dilakukan setiap 3 bulan sekali setelah melewati diskusi yang panjang. Keputusan review tiga bulan itu yang dulu didiskusikan sangat panjang. Ada yang usul 1 tahun sekali, 6 bulan sekali.

“Terus kami pernah coba sebulan sekali juga. Nah, kami ingin supaya ada stabilitas, tapi juga tidak terlalu jauh,” ungkapnya.

Terkait dengan harga BBM yang dijual lebih tinggi dari harga pasar, ‎menurut Sudirman pemerintah akan meninjau catatan PT Pertamina (Persero) selaku penyalur BBM.

“Dulu Pertamina pernah dipaksa jual lebih rendah dgn harga keekonomian. Itu kan ada selisih negatif. Nanti kalau harganya lebih tinggi sedikit, nanti dikompensasi. Yang penting pertamina itu catat minus dan plusnya,” ujar Sudirman.

Sebelumnya, pemerintah menurunkan harga BBM pada 5 Januari 2015. Untuk BBM jenis Solar turun dari Rp 6.700 per liter menjadi ke Rp 5.650 per liter. Sedangkan untuk Premium non Jawa Madura Bali (Jamali) akan turun dari Rp 7.300 per liter menjadi Rp 6.950 per liter. Sedangkan untuk Premium di wilayah Jamali turun menjadi Rp 7.400 per liter ke Rp 7.050 per liter.

Di luar yang ditetapkan pemerintah atau di luar BBM subsidi, Pertamina juga akan menurunkan produk-produk yang lain atau BBM non subsidi yaitu untuk Pertalite, Pertamax, Pertamax Plus dan Pertamina Dex.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*