Breaking News

Evaluasi Akhir Tahun, Demi Infrastruktur Jokowi Korbankan Petani

Evaluasi Akhir Tahun, Demi Infrastruktur Jokowi Korbankan Petani.

Pemerintahan Jokowi-JK dianggap hanya fokus mengejar pembangunan fisik berupa infrastruktur tanpa memperhatikan sektor primer yakni sektor pertanian.

 

Oleh karena itu, hingga akhir tahun 2017, pemerintahan Jokowi disebut telah menjadikan sektor pertanian sebagai korban terbesar dari ambisi pembangunan infrastruktur itu.

 

Direktur Pusat Kajian Pertanian,Pangan dan Advokasi Kebijakan (Pataka) Yeka Hendra Patika menyampaikan, dari evaluasi sektor pertanian di 2017 ini, hampir semua potensi pertanian malah tersedot dan dirampas untuk pembangunan infrastruktur belaka.

 

“Bisa dikatakan, sektor pertanian kita menjadi satu-satunya sektor yang dikorbankan oleh Jokowi, sebab dia fokus untuk infrastruktur saja,” tutur Yeka Hendra Patika saat membuka Diskusi Publik Catatan Akhir Tahun 2017 Pemerintahan Jokowi-JK dan Syukuran 7 Tahun Serikat Rakyat Indonesia (Serindo) yang dibarengi dengan Peluncuran Buku dan Pembacaan Puisi “tanah air Demorasis” karya Itov Sakha (Seniman/Anggota Serindo), di Sekretariat DPP Serindo, Jalan H. Khair Nomor 41, Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat, 29 Desember 2017.

 

Yeka yang juga merupakan aktivis Serindo itu juga mengungkapkan, di sektor pertanian, korupsi sangat menggurita. Namun sayangnya, tidak ada yang benar-benar diungkap dan diusut tuntas.

 

“Boleh saya katakan bahwa 80 persen bahkan hingga 90 persen segala sesuatu berkenaan dengan sektor pertanian dikorupsi. Mulai dari urusan bibit, pupuk, teknologi, kebijakan dan semua sektor pangan,” ujarnya.

 

Lebih jauh, pria kelahiran Jawa Barat yang mengaku terpaksa berhenti dan mundur sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Dosen dari Institute Pertanian Bogor (IPB) itu menyampaikan, sesungguhnya lahan dan sektor pertanian sudah hampir tidak memiliki masa depan lagi di Indonesia.

 

Yang lebih parah lagi, lanjut Yeka, semua korupsi di sektor ini didesain dengan memaparkan berbagai data dan juga presentasi-presentasi ilmiah, seolah-olah hal itu benar adanya.

 

“Korupsi di sektor pertanian sudah dilakukan secara besar-besaran, tersistematis dan juga berdasarkan pemaparan data. Itu pula yang harus dibongkar. Itu juga yang bertentangan dengan nurani dan bathin saya, makanya saya memilih mundur dari IPB,” ujarnya.

 

Di era Jokowi ini, lanjut dia, konsep pembangunan  sektor pertanian kian mengalami kehancuran.

 

“Sesungguhnya, budaya gotong royong yang sudah ada secara turun temurun di sektor pertanian kita sudah kian mengalami kehancuran parah. Semua hal diukur dalam penguasaan ekonomi semata, sedangkan budaya kita sebenarnya bijak dan harusnya mampu menangkal pola-pola penggerusan di sektor pertanian kita,” tuturnya.

 

Selanjutnya, sifat malas belajar ke yang lebih baik pun sudah menghinggapi sektor pertanian. Padahal, menurut Yeka, jika petani belajar dan saling bertukar pikiran serta bergotong royong membangun pertanian, pastinya sektor ini akan terselamatkan.

 

Berharap kepada kaum intelektual atau kaum terdidik di sektor pertanian, menurut dia, hanya omong kosong belaka. Faktanya, menurut Yeka, dunia pertanian Indonesia masih sangat minim kaum terdidik dan kaum intelektual yang mau dan mampu membangun sektor pertanian Indonesia yang lebih baik.

 

Paling tidak, lanjut Yeka, ada tiga persoalan utama di era Jokowi ini yang menjadi sumber permasalahan di sektor petanian. Pertama, penegakan hukum yang lemah. Penegakan hukum di sektor pertanian hampir tak pernah berpihak kepada petani Indonesia.

 

Mengguritanya korupsi di sektor pertanian, lanjut Yeka, adalah bukti bahwa hukum di Indonesia lemah.

 

Kedua, efek dari Undang Undang Otonomi Daerah (UU Otda) yang dimanipulasi oleh para pemilik modal dan penguasa untuk menguasai dan merampas lahan pertanian untuk kepentingan bisnis mereka saja.

 

Ketiga, sistem kepartaian di Indonesia yang masih sangat tradisional. Partai tidak mampu menjawab persoalan pertanian dan tidak mampu memberikan solusi yang dibutuhkan.

 

Karena itu, Yeka menyarankan agar kelompok-kelompok masyarakat yang sadar, terutama di sektor pertanian, agar terus menggulirkan dan bertindak nyata lewat gerakan kultural.

 

“Gerakan kultural, gotong royong harus terus kita lakukan secara nyata,” ujarnya.

 

Sementara itu, Ketua Umum DPP Serikat Rakyat Indonesia (Serindo) Jones Batara Manurung menyampaikan, dalam perjalanannya, hingga tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK ini, banyak eks aktivis yang sebetulnya direkrut di lingkaran kekuasaan, yang seharusnya mampu menjadi jembatan yang tidak sulit dalam menyelesaikan persoalan rakyat, terutama persoalan di sektor pertanian.

 

“Nyatanya, teman-teman itu yang kadang malah membuat rumit. Bahkan lebih parah dari prosedural di zaman Orde Baru,” tutur Jones Batara Manurung.

 

Bayangkan saja, lanjut dia, ada petani di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang sedang dirampas lahan pertaniannya dan mengalami intimidasi dan juga tekanan aparat, namun lingkaran Istana yang notabene diisi oleh para eks aktivis itu malah meminta ada proses persuratan yang rumit untuk bisa menyampaikan persoalan para petani itu ke Istana Negara.

 

“Nah, hal-hal seperti itu seharusnya tidak perlu terjadi. Sebab, jika memang dia aktivis, seharusnya konsisten saja membela petani dan memberikan ruang yang adil untuk penyelesaian persoalan petani,” ujar Jones.

 

Kegiatan ini juga diisi dengan Peluncuran Buku “tanah air Demorasis” karya Itov Sakha, serta pembacaan puisi oleh Itov sendiri.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*