Breaking News

Di Era Rejim Ahok Ternyata Banyak Guru Honorer K-2 Ditipu, Lasro Marbun Dimejahijaukan

Sarat Permainan Pengangkatan CPNS, Anak Buah Ahok, Lasro Marbun Digugat Ke Pengadilan

“Pak Ahok bilang, kayaknya sudah pernah jumpa kamu. Dilihat sekilas berkas yang saya bawa, lalu Pak Ahok memanggil staf khusus Gubernur, dan dari staf itu Pak Ahok mendapat penjelasan bahwa kami sudah ditolak dan takkan diangkat sebagai CPNS lagi. ‘Tuh sudah dengar kan, sudah tidak mungkin diangkat sebagai PNS’, kata Pak Ahok. Dan staf khusus Gubernur itu mengatakan ke saya, kurang gede kali ngasihnya. Saya pun bingung maksudnya kurang gede ngasihnya apa? Katanya sudah biasa harus kasih uang sogokan ke pejabat agar bisa diangkat sebagai PNS. Saya sedih, dan merasa diperlakukan tidak adil,” ungkap Jobson Aritonang, salah seorang guru honorer K-2 Provinsi DKI Jakarta ketika menggelar jumpa pers di Gedung DPP SBSI, Jalan Tanah Tinggi II Nomor 25, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (08/12/2016).

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Lasro Marbun digugat ke meja hijau, lantaran pejabat yang kini sudah tidak menduduki jabatan Kepala Dinas Pendidikan itu terlibat aktif mempermainkan nasib para Guru Honorer K-II yang sudah seharusnya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

 

Hal itu terungkap saat puluhan Guru Honorer K-II menggelar jumpa pers di Gedung Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI) Jalan Tanah Tinggi II, Nomor 25, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (08/12/2016).

 

Selain Lasro Marbun, sejumlah pejabat yang berurusan dengan kewenangan pengangkatan CPNS pun turut digugat. Selain itu, beberapa oknum CPNS yang menjadi kaki tangan pemerintah dalam permainan pengangkatan CPNS guru-guru honorer K-II pun terseret.

 

Jobson Aritonang, salah seorang Guru Honorer K-II yang menjadi juru bicara para guru honorer yang ditipu pejabat itu menyampaikan, per 26 Agustus 2016, Lasro Marbun dkk sudah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur.

 

“Sekarang sudah masuk ke jadwal pemeriksaan saksi-saksi di PTUN Jakarta Timur. Segala daya upaya sudah kami lakukan, semua urusan administrasi dan dokumen pun sudah dilengkapi pada saat hendak pengangkatan CPNS dari guru honorer K-II waktu itu. Apa yang diminta pejabat sudah kami penuhi. Terbukti di pengadilan, Hakim menyatakan bahwa kami tidak melakukan pelanggaran dan tidak ada unsur yang mengharuskan kami tidak diajukan sebagai CPNS,” ungkap Jobson Aritonang.

 

Untuk gugatan ini, Jobson bersama dua rekannya sesama guru honorer K-II yakni Oktoberta Sri Sulastri dan Willy Apituley akhirnya mengambil langkah menggugat para pejabat atas tidak diangkatnya sekitar 30 orang guru honorer K-II di Provinsi DKI Jakarta.

 

Untuk gugatan ini, para guru honorer meminta bantuan Pengacara Publik dari Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH SBSI) untuk mendampingi dan menggugat sejumlah pejabat di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta (BKD DKI Jakarta).

 

Jobson Aritonang mengungkapkan, persoalan yang dihadapi ini sudah disusuri ke semua pihak terkait, termasuk bertemu langsung dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. “Dua kali saya menyampaikan persoalan ini ke Pak Ahok, saya minta bertemu secara langsung. Namun apa yang saya dapat? Saya dilempar ke bagian staf khusus Gubernur dan kami dibilang  tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai PNS,” tutur dia.

 

Dijelaskan Jobson, pada saat bertemu pertama kali dengan Ahok di kantor Gubernur DKI Jaskarta, dirinya dihalangi oleh pengawal Ahok. Kemudian, Ahok melemparkan urusan ini kepada staf khusus Gubernur.

 

Perjumpaan kedua kali, Jobson kembali mendatangi kantor Gubernur untuk mengadukan nasibnya. Ketika dicegat dan meminta waktu sebentar menyampaikan persoalannya, Jobson dituding sudah berkali-kali datang dan sudah tak layak diangkat sebagai CPNS.

 

“Pak Ahok bilang, kayaknya sudah pernah jumpa kamu. Dilihat sekilas berkas yang saya bawa, lalu Pak Ahok memanggil staf khusus Gubernur, dan dari staf itu Pak Ahok mendapat penjelasan bahwa kami sudah ditolak dan takkan diangkat sebagai CPNS lagi. ‘Tuh sudah dengar kan, sudah tidak mungkin diangkat sebagai PNS’, kata Pak Ahok. Dan staf khusus Gubernur itu mengatakan ke saya, kurang gede kali ngasihnya. Saya pun bingung maksudnya kurang gede ngasihnya apa? Katanya sudah biasa harus kasih uang sogokan ke pejabat agar bisa diangkat sebagai PNS. Saya sedih, dan merasa diperlakukan tidak adil,” ungkap Jobson.

 

Melihat bahwa sepertinya sudah tak ada pintu yang terbuka bagi Jobson dkk untuk diangkat sebagai PNS, Jobson dkk pun sepakat menyurati Presiden Jokowi terkait nasib yang sedang dialami mereka. “Sampai saat ini pun belum ada respon dari Pak Jokowi atas surat kami,” ujar Jobson.

 

Di tempat yang sama, Oktoberta Sri Sulastri, salah seorang guru honorer K-II yang mengajukan gugatan mengungkapkan, pada awalnya, terdapat sebanyak 154 guru honorer K-II di Provinsi DKI Jakarta yang hendak diangkat sebagai PNS karena sudah memenuhi persyaratan.

 

Dia menjelaskan, pada 10 Februari 2014, para guru honorer kategori II atau K-II di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sudah dinyatakan lulus tes CPNS. Kemudian, pada April 2014, para guru honorer K-II itu melakukan proses pemberkasan.

 

“Nah, pada Agustus 2014, hasil verifikasi data dari Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi DKI Jakarta berkas-berkas kami malah dibilang tidak lengkap. Kemudian, kami diminta lagi untuk melengkapi berkas sesuai permintaan BKD,” ujar Oktoberta Sri Sulastri.

 

Kemudian, pada Desember 2014, Koordinator Presidium Guru-guru Honorer K-AII Tingkat Kecamatan bernama Bambang dan Damar Trionggo Seno—yang kemudian diketahui telah menjadi kaki tangan oknum pejabat Pemprov DKI Jakarta—mengumpulkan para guru honorer K-II se Provinsi DKI Jakarta dan memberi tahu bahwa menurut BKD Provinsi DKI Jakarta,  ada 154 orang guru honorer K-II yang belum ter-input datanya dikarenakan persoalan Surat Keputusan (SK) disebut mendahului ijasah.

 

“Setelah itu, kami diminta membuat surat keterangan lulus dari universitas atau kampus tempat kami lulus kuliah. Ya kami juga sudah melakukan kelengkapan itu, namun ternyata proses pemberkasan kami malah menjadi kian tidak jelas,” tutur Oktoberta Sri Sulastri.

 

Pada bulan Februari 2015, dua perwakilan dari para guru honorer K-II yaitu Atika Murni dan Rahmawaty menemui salah satu staff pegawai BKD yaitu Dede Adianto di lantai 21, untuk menanyakan kelanjutan proses pemberkasan para guru honorer.

 

“Beliau memberikan jawaban agar kami menunggu kebijakan,” ujarnya.

 

Kemudian, pada tanggal 12 Maret 2015 perwakilan guru honorer menemui Kasie Pendayagunaan BKD DKI Arief dan Staf BKD DKI Jakarta Dede Adianto. “Dan dijawab tetap menunggu kebijakan,” lanjuta Oktoberia.

 

Tanggal 30 Maret, Rahmawaty dan Atika Murni datang kembali menemui staff pegawai BKD yaitu Dede Adianto. “Dari penjelasan Pak Dede, bahwa 30 orang yang tidak dapat dilanjutkan karena dari berkas 30 orang tersebut Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTMJ)-nya ditarik oleh Bapak Lasro Marbun selaku kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (Kadisdik) pada saat itu,” ujarnya.

 

Informasi yang diperoleh bahwa ada 154 orang yang bermasalah sama yaitu SK. SK mendahului Ijazah. Anehnya, sebagian tetap bisa diproses lebih lanjut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan menyisakan sebanyak 30 orang tidak bisa diproses.

 

Staf BKD DKI Jakarta Dede Adianto menjelaskan, ada kesalahan verifikasi. “Beliau juga menambahkan turut memilah-milah berkas tersebut bersama Bapak Lasro Marbun dan ternyata ada 29 orang yang betul-betul SK mendahului Ijazah,” ujar Oktoberia.

 

Kemudian, karena didesak oleh 30 orang yang dinyatakan SK mendahului ijazah, Lasro Marbun menyatakan setuju melanjutkan usulan berkas dengan syarat sebanyak 29 orang Guru Honorer K-II itu yang dinyatakan bermasalah harus downgrade menjadi setingkat SMA dan membuat surat permohonan maaf secara berjenjang mulai dari Kasie Kecamatan (Kecam), Suku Dinas (Sudin), Dinas Pendidikan (Disdik), dan BKD Provinsi DKI Jakarta.

 

“Kemudian, setelah pernyataan Lasro Marbun tersebut, waktu terus berlalu tidak ada kejelasan mengenai status kami yang 29 orang K-II yang dinyatakan bermasalah. Kami hanya terus disuruh menunggu. Dan hingga saat ini dinyatakan tidak dapat diproses lagi,” tutur dia.

 

Dengan ketidakjelasan itu, maka tiga orang guru honorer K-II mengambil inisiatif untuk melakukan/menempuh jalur hukum melalui wadah Federasi Pendidikan, Aparatur Sipil Negara Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FPASN-SBSI) dengan mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta.

 

“Gugatan dilayangkan dikarenakan tidak diprosesnya berkas kami menjadi CPNS formasi tenaga honorer K-II. Padahal Jelas dan nyata bahwa kami tidak bermasalah. Kami sudah melakukan persyaratan yang diminta oleh Pak Lasro Marbun selaku Kepala Dinas Pendidikan waktu itu,” ujarnya.

 

Adapun ke-3 orang guru honorer yang mengajukan gugatan itu adalah Jobson Aritonang, Willy Apituley, dan Oktoberta Sri Sulastri.

 

Salah seorang penggugat, yakni guru honorer K-II Willy Apituley menambahkan, teman-teman yang lainnya yakni 26 orang guru honorer lainnya, hingga saat ini belum berani mengajukan gugatan karena merasa takut dan di intimidasi oleh pihak Dinas Pendidikan, bahwakontrak kerjanya di sekolah akan diputus  jika mengambil langkah hukum.

 

“Kami, tiga orang yang saat ini mengajukan gugatan di PTUN Jakarta juga ditekan terus oleh Pihak Dinas Pendidikan DKI, baik melalui Kepala Sekolah, Suku Dinas Pendidikan dan bahakan langsung oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI,” ujar Willy Apituley.

 

Dia menjelaskan, beberapa bentuk intimidasi yang diterima mereka adalah, dipaksa untuk mencabut gugatan, dengan konsekuensi jika tidak mencabut gugatan maka “pagar akan ditutup’.

 

“Karena kami tidak mematuhi dan kami terus bertahan mencari keadilan dengan menempuh proses hukum, sekitar bulan Oktober 2016 kami tidak diberikan gaji hingga saat ini,” ujarnya.

 

Pada akhir November 2016, para penggugat dipanggil oleh Kepala Sekolah dan Suku Dinas Pendidikan. “Dan kepada kami disampaikan bahwa kami tidak dapat diteruskan lagi sebagai guru honorer terhitung pada akhir Desember 2016 ini,” ungkapnya.

 

Willy menegaskan, apa yang mereka alami adalah penindasan pada guru sebagai pondasi pembangunan Bangsa. “Bahwa guru-guru, khususnya guru honorer sesungguhnya tidak hidup secara merdeka melainkan terpasung oleh dinas pendidikan DKI Jakarta yang penuh dengan kebobrokan, kekejian dan penindasan dan mungkin disebut sebagai penjajahan,” ujarnya.

 

Guru-guru DKI, khususnya guru honorer, lanjut dia, di hadapan Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak lebih seperti seorang pembantu dengan majikannya.

 

“Tidak ada daya yang kami lakukan. Kapanpun kami mau diputus kontrak mengajarnya dengan segala alasan dan kebijakan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dapat melakukannya. Hal itu yang saat ini yang sedang terjadi kepada kami 3 orang guru honorer K-2 yang telah lulus ujian yang sedang mencari keadilan ditindas oleh kediktatoran Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang dekat dengan Pemerintah Pusat, namun kami mengalami penindasan,” pungkasnya.

 

Pengacara publik dari LBH SBSI Amin Cerah Telaumbanua yang mendampingi apra guru honorer itu mengatakan, proses persidangan di PTUN tetap berjalan. Selain itu, upaya lainnya juga sedang terus dilakukan agar keadilan bagi para guru honorer itu dapat diberikan.

 

“Termasuk rencana kita menggugat secara pidana. Bisa karena dugaan korupsi yang terjadi dalam proses pengangkatan CPNS ini, bisa juga karena penipuan dan janji yang tidak terpenuhi. Ini semua masih terus kami dalami, sembari mengawal persidangan dan putusan di PTUN,” ujarnya.

 

Amin menambahkan, pihaknya juga masih bersurat dengan Presiden Jokowi, serta sedang meminta anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dan DPR RI untuk turun tangan menyelesaikan persoalan ini.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*