Breaking News

Di Era Jokowi Pendapatan dari Sektor Perikanan Malah Menurun, Kapan Pemerintah akan Sejahterakan Masyarakat Pesisir

Alokasi APBN 2017 harus sejahterakan masyarakat pesisir.

Seluruh anggaran yang dirancang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 diminta dipergunakan untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia dengan pengalokasian dan penggunaan yang tepat. Dari APBN 2017 itu, juga diminta agar masyarakat pesisir tidak ditinggalkan begitu saja, harus disejahterakan.

 

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim menjelaskan, ada keanehan dari penghasilan atau pendapatan Negara di era pemerintahan Jokowi ini, khususnya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor perikanan.

 

Padahal, menurut Halim, seharusnya PNBP dari perikanan meningkat, serta berjalan seiring harus meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir. Keluhan mengenai desifit APBN, lanjut dia, tidak seharusnya terjadi.

 

“Besarnya defisit APBN disebabkan oleh realisasi pendapatan negara dari PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) mengalami penurunan, di antaranya PNBP Perikanan. Ironisnya, penurunan PNBP Perikanan terjadi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang giat menggaungkan poros maritim dunia,” ujar Abdul Halim, Rabu (17/08/2016).

 

Presiden Joko Widodo menyampaikan Pidato Penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2017 di dalam Rapat Paripurna DPR-RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD Republik Indonesia pada Selasa (16/8).

 

Menurut Abdul Halim, APBN 2017 mesti diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan dihambur-hamburkan untuk kebijakan pembangunan yang tidak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

 

Apalagi, kata dia, tren defisit anggaran negara kian membesar, yakni 2,35 persen di dalam APBN-P Tahun 2016. “Oleh karena itu, negara mesti melakukan penghematan terhadap pos-pos belanja modal kementerian dan atau lembaga negara yang tidak bermanfaat secara langsung kepada masyarakat pesisir, seperti perjalanan dinas dan pembangunan infrastruktur yang dipaksakan,” ujar Halim.

 

Dia memaparkan, Pusat Data dan Informasi KIARA per Agustus 2016 mencatat, defisit APBN meningkat dalam 12 tahun terakhir, dari tahun 2005-2016. Fakta ini menjadikan anggaran negara amat sangat bergantung kepada utang luar negeri. Di dalam APBN Tahun 2016, jumlah utang luar negeri sebesar Rp 330,9 triliun (defisit 2,15 persen). Jumlahnya masih tergolong tinggi pada APBN-P Tahun 2016, yakni sebesar Rp296,7 triliun (defisit 2,35 persen).

 

Selanjutnya, kata dia, KIARA juga mencatat, PNBP Perikanan menurun drastis antara tahun 2014-2015, dari Rp. 216,4 miliar menjadi Rp. 79,3 miliar.

 

“Penurunan ini di antaranya disebabkan oleh ketidakpastian usaha perikanan tangkap akibat pemberlakuan regulasi yang tarik-ulur dan tidak diakhiri dengan penegakan hukum yang adil dan terbuka,” ujar dia.

 

Oleh karena itu, Halim mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun iklim usaha perikanan nasional dengan jalan memperbaiki kinerja regulasi perikanan, mulai dari kemudahan dan keterbukaan perizinan kapal ikan, metode penghitungan dan pembayaran pungutan hasil perikanan yang mudah dan adil, serta penegakan hukum di laut yang berkeadilan.

 

“Dengan jalan inilah, realisasi pendapatan negara dari PNBP Perikanan bisa sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan nelayan tradisional atau skala kecil, pembudidaya ikan, perempuan nelayan, dan ABK akan semakin menjauh. Tahun 2017 adalah tahun keberpihakan dan kebangkitan perikanan nasional,” pungkas dia.

 

Di dalam Pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (16/8),  yang menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 serta Nota Keuangannya dalam rapat paripurna DPR, dipaparkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

 

Sementara itu, di sisi belanja negara, kebijakan strategis yang dirumuskan Presiden Jokowi antara lain: Pertama, meningkatkan belanja produktif untuk pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar-wilayah. Pembangunan infrastruktur diperlukan untuk memperbaiki kualitas pembangunan dan terwujudnya kedaulatan pangan. Pemerintah akan meningkatkan belanja untuk pembangunan tol laut dan pelayaran rakyat, pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, perumahan, sanitasi dan air bersih, pembangunan jalan baru dan jalan tol, serta pembangunan dan pengembangan transportasi perkeretaapian, serta penciptaan sawah baru.

 

Kedua, meningkatkan efisiensi dan penajaman belanja barang untuk meningkatkan ruang fiskal.

 

Ketiga, meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial antara lain perluasan sasaran program keluarga harapan, perbaikan mutu layanan kesehatan dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional, serta perbaikan program beras untuk Keluarga Sejahtera. Selain itu, dilakukan penyempurnaan bantuan biaya pendidikan, dengan memperbaiki sistem penyaluran dan akurasi data penerima.

 

Keempat, memperkuat pelaksanaan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri.

 

Kelima, penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran dan program bantuan sosial non-tunai. Efektivitas penyaluran subsidi dilakukan melalui perbaikan basis data yang transparan dan penataan ulang sistem penyaluran subsidi yang lebih akuntabel. Pemerintah akan terus melakukan verifikasi identitas penerima, menambah kelengkapan data, dan memperbaiki alamat. Semua upaya ini untuk memastikan subsidi dan bantuan sosial non-tunai yang diberikan betul-betul sampai kepada rakyat yang membutuhkan.

 

Keenam, mendukung penegakan hukum dan upaya menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan. “Dalam penegakan hukum, kita akan fokus pada pemberantasan peredaran narkoba, pemberantasan korupsi serta upaya melawan terorisme. Kita juga akan terus membangun kekuatan pertahanan sesuai dengan postur Kekuatan Pokok Minimum 2024, dengan modernisasi alutsista yang dilakukan sejalan dengan penguatan industri pertahanan nasional,” ujar Presiden Jokowi.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*