Breaking News

Ekspor CPO Dilarang ke Eropa, Petani Sawit Klenger, Pemerintah Ngapain Aja?

Ekspor CPO Dilarang ke Eropa, Petani Sawit Klenger, Pemerintah Ngapain Aja?

Petani sawit Indonesia protes keras atas adanya pelarangan ekspor crude palm oil (CPO) ke Negara-negara Eropa. Selain mematikan produksi sawit, kebijakan itu kian membuat petani sawit klenger alias terpuruk.

 

Ketua Umum Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesi (APPKSI) AM.Muhammadyah menyampaikan, pelarangan ekspor CPO dan produk biodiesel dari Indonesia ke negara negara Uni Eropa merupakan pukulan telak bagi pemerintahan Joko Widodo. Pelarangan ini akan mengurangi besaran ekspor CPO Indonesia.

 

“Padahal, Kementerian Perdagangan dan Pertanian serta pelaku industri telah melakukan sejumlah lobi untuk memuluskan ekspor produk olahan sawit Indonesia ke pasar Eropa,” ujar AM Muhammadyah, dalam keterangan persnya, Senin (24/04/2017).

 

Dari lobi yang dilakukan, lanjut dia, hasilnya, sejumlah keputusan yang diambil Uni Eropa dan negara-negara di dalamnya memberikan keuntungan bagi produk CPO Indonesia, seperti pada 2013, Uni Eropa menerapkan kebijakan anti dumping karena mereka menuduh Indonesia melakukan dumping.

 

“Besarnya bea masuk untuk Indonesia 18,9 persen dan untuk produk Argentina 24,6 persen. Kemudian pengajuan peninjauan di Eropa memutuskan jika  Indonesia tidak melakukan dumping,” ungkap dia.

 

Tapi, lanjut Muhammadyah, keputusan anggota parlemen  Uni Eropa yang memutuskan pelarangan masuknya produk sawit Indonesia ke negara Eropa baru-baru ini, menunjukkan bukti keteledoran serta tidak bekerjanya secara efektif Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK).

 

Menurut dia, KLHK tidak mampu melakukan sosialisasi tentang kemajuan industri sawit dalam menjaga lingkungan hidup. “Dan larangan memperkerjakan pekerja anak-anak, serta sudah tidak adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di lingkungan industri sawit, maupun  berkurangnya korupsi di sector ini,” ujarnya.

 

Karena itu, larangan ekspor sawit ke Uni Eropa ini dianggap sebagai kampanye hitam terhadap persawitan Indonesia. Menurut Muhammadyah, hal itu sengaja dibiarkan oleh kementerian KLHK.

 

“Padahal, ada dana setiap tahun di KLHK yang digunakan untuk melakukan kegiatan pendataan hutan dan pengunaan lahan hutan yang sudah dilepas status menjadi perkebunan sawit. Tapi ini semua tidak di lakukan oleh Kementerian KLHK, sehingga jika ada musibah kebakaran hutan selalu yang disalahkan adalah petani dan pelaku sektor usaha sawit. Nyatanya itu semua adalah karena keteledoran pihak KLHK,” tutur dia.

 

Karena itu, lanjut Muhammadyah, APKSI mempertanyakan  peruntukan dana  50 dolar Amerika per ton ekspor sawit Indonesia yang dipungut dan dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit.

 

Dia mengatakan, pada Undang Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014, pada pasal 93 Ayat 4 dikatakan bahwa  Penghimpunan  Dana  dari  Pelaku  Usaha  Pekebunan digunakan untuk  promosi  perkebunan.

 

“Nah,  lalu kemana saja tuh dana promosi untuk perkebunan? Seharusnya juga dipergunakan untuk melawan kampanye hitam terhadap perkebunan Indonesia, khususnya sawit. Kami menduga, dana itu dikorup dan diselewengkan untuk jalan-jalan keluarga para pejabat BPDB ke Eropa,” ungkap Muhammdyah.

 

Dia pun mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi dan kalau perlu segera memecat Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup akibat larangan ekpor CPO Indonesia ke Negara-negara Uni Eropa.

 

“Jelas akibatnya sangat merugikan petani. Juga sangat merugikan negara dalam hal penerimaan Negara. Apalagi tahun depan diprediksi penerimaan negara akan berkurang banyak,” ujarnya.

 

Selain mendesak Presiden, APKKSI juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan audit investigasi terhadap BPDP.

 

“Terkait pengunaan dana yang dihimpun dari hasil pungutan ekpor CPO, karena diduga banyak yang telah diselewengkan,” pungkas dia.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*