Breaking News

Eksekusi Putusan MK Jangan Dipersulit

Maruarar Siahaan: Setiap putusan MK selalu struggle dengan political power.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta lembaga-lembaga negara yang lain diharapkan serius melaksanakan setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Setiap putusan MK yang berkenaan dengan kebijakan publik adalah keputusan hukum yang mengikat dan harus dilaksanakan.

Hal itu disampaikan Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Maruarar Siahaan dalam Diskusi Interaktif yang digelar Kampus Universitas Kristen Indonesia (UKI) bersama DPC Peradi Jakarta Timur, bertema Kiat Sukses Beracara di Mahkamah Konstitusi, di Ruang Seminar Lantai 3, kampus UKI Cawang, Jakarta Timur, (Jumat, 29/04/2016).

“Putusan MK adalah perumusan kebijakan publik. Ketika situasi dan kebutuhan publik berubah, maka keputusan MK juga berubah. Kalau masyarakat berubah ya hukum juga mengalami perubahan, namun, tetap ditekankan adanya kepastian hukum. Karena itu, semua pihak dan para eksekutor kebijakan publik itu, harus segera melaksanakan putusan MK ketika MK sudah memutuskan. Sebab, putusan MK itu adalah final,” papar Maruarar Siahaan.

Dia menegaskan, perubahan masyarakat tidak mengartikan bahwa hukum menjadi berubah-ubah sekehendak hati. Namun, menurut Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) itu, perlu ditekankan adanya kepastian hukum.

“Tetap dalam koridor konsistensi dan kepastian hukum. Bukan berarti karena berubah masyarakatnya maka kok jadi suka-suka mengubah hukum. Tidak begitu. Hukum tetap dalam koridor konsistensi dan harus ada kepastian,” ujar dia.

Pada prinsipnya, lanjut Maruarar, perjuangan perubahan hukum ke arah yang lebih baik selalu dimungkinkan untuk dilakukan. “Kalau sepanjang waktu masih memungkinkan untuk memperjuangkan hukum, maka kesempatan itu harus diberikan,” ujarnya.

Karena itu, Maruarar Siahaan mengingatkan, putusan MK merupakan legal policy baru, ya setiap putusan MK mengandung legal policy baru seperti itu. Dan, karena putusan MK adalah final, maka putusan itu harus segera dilaksanakan dalam undang undang atau regulasi yang di-judicial review.

Memang, faktanya, kendala yang sering dihadapi masyarakat ketika putusan MK telah dikeluarkan atas sebuah Undang Undang atau kebijakan publik, adalah lambannya eksekusi keputusan itu.

“Ini masalah kenegaraaan. Setiap putusan MK selalu struggle dengan political power. Ini selalu terjadi, ini fakta di Indonesia, dalam melaksanakan putusan MK selalu ada struggle of political power. Hal ini membuat putusan MK menjadi lama, atau malah tidak dieksekusi oleh lembaga-lembaga terkait,” ujarnya.

Meski begitu, lanjut Maruarar, masyarakat atau lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk segera melaksanakan putusan MK tidak usah risau. Sebab, masih ada sejumlah langkah hukum yang terus bisa dilakukan oleh masyarakat agar putusan MK itu bisa dilaksanakan.

“Kalau sudah ada putusan MK, namun tak kunjung dilaksanakan, ya masih ada sejumlah tindakan legal yang bisa dilakukan. Bisa melalui pengawasan internal, atau bisa juga melakukan gugatan Perdata supaya putusan dilaksanakan, dan beberapa langkah hukum lainnya. Kontrol masyarakat juga sangat penting agar putusan itu dilaksanakan,” terang dia.

Di tempat yang sama, Pakar Hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Fritz Edward Siregar menyampaikan, Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga yang baru lahir pada 2003 dengan sejumlah kewenangan yang dimiliki.

“MK dapat membatalkan sebuah Undang Undang, sebuah putusan, sebuah ayat, dan sifat Putusan MK adalah eksekutorial. Dalam proses esksekusinya, memang memerlukan waktu hingga ke level paling bawah, seperti eksekusi untuk kepolisian dan kejaksaan,” ujar Frits.

Ke depan, menurut Frits, sebagai negara demokrasi, Indonesia memang masih terus mengalami dialektika. Karena itu, dia berharap agar aparatur hukum juga memikirkan cara yang legal dan mumpuni untuk melaksanakan putusan MK. “Itu harus dipikirkan,” ujarnya.

Dalam mengambil keputusan, lanjut dia, Hakim MK diberikan kewenangan, bahwa apapun yang terjadi, pertimbangan hakim menjadi penting dan untuk membuat kepastian hukum atas situasi ataupun kebutuhan masyarakat yang berubah-ubah.

“Jadi hakim MK memutus berdasarkan pertimbangan hakim sendiri. Tentu dengan sejumlah pertimbangan, dalam batas kewenangannya sebagai hakim konstitusi,” pungkas Frits.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*